Salin Artikel

361.867 Kasus Covid-19 di Indonesia, Pemerintah Diharapkan Tekan Laju Penularan Virus

JAKARTA, KOMPAS.com - Sudah lebih dari tujuh bulan masa pandemi, belum tampak tanda-tanda keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan laju penularan virus corona. Hal ini terlihat dari masih bertambahnya kasus Covid-19 di Tanah Air.

Berdasarkan data pemerintah pada Minggu (18/10/2020) pukul 12.00 WIB, tercatat ada 4.105 kasus baru Covid-19 dalam waktu 24 jam.

Penambahan itu menyebabkan jumlah kasus Covid-19 mencapai 361.867, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020.

Upaya pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 pun dinilai tidak cukup hanya dengan menambah fasilitas kesehatan dan kamar untuk isolasi pasien.

Dokter spesialis paru Erlina Burhan mengatakan, pemerintah harus mampu menekan kasus Covid-19 agar tidak makin bertambah.

Jika pemerintah tak menekan kasus Covid-19 dan terus menambah rumah sakit rujukan, dikhawatirkan tenaga kesehatan akan kewalahan karena jumlahnya terbatas.

"Masalahnya bukan hanya tambah rumah sakit, tambah alat, dan sebagainya. Bukan. Tapi kurangi saja kasusnya. Turunkan kasusnya dengan berbagai cara. Sehingga kerja rumah sakit juga lebih berkualitas," kata Erlina dalam sebuah diskusi virtual, Minggu (18/10/2020).

Erlina menuturkan, penambahan jumlah rumah sakit rujukan Covid-19 juga membuat pasien non-Covid-19 enggan memeriksakan diri ke rumah sakit tersebut. Para pasien justru khawatir tertular virus corona.

Sedangkan, banyak masyarakat yang enggan ke rumah sakit merupakan orang-orang dengan penyakit penyerta, seperti hipertensi, jantung, dan lain sebagainya.

Akibatnya, banyak pasien dengan penyakit penyerta meninggal di rumah karena takut untuk memeriksakan diri ke rumah sakit.

"Saya bekerja di RS rujukan melihat ketimpangan. Pada saat pasien sangat banyak sekali, itu terjadi ketimpangan antara pelayanan dengan fasilitas dan tenaga medis," ujar Erlina.

Erlina menuturkan, pengendalian virus corona harus berjalan beriringan dengan penanganan ekonomi.

Ia memahami bahwa banyak masyarakat yang terbantu dengan adanya bantuan sosial pemerintah. Namun, masyarakat tak mungkin selamanya bergantung pada bansos.

Erlina mengatakan, kesehatan dan ekonomi dalam pandemi ibarat dua pedal saat mengayuh sepeda. Keduanya harus dijalankan seimbang agar melaju dengan baik dan tak terjatuh.

Di samping itu, edukasi masyarakat untuk selalu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak juga harus terus dilakukan.

"Kami merasa sedih sekali kalau ekonominya digenjot, kesehatan just business as usual," ujar Erlina.

"Biang keroknya yang saat ini yang terjadi adalah Covid-19, kita sudah tahu masalahnya Covid-19. Maka sebab itu, Covid-19 ini harus kita keroyok beramai-ramai," kata dia.

Berdasarkan data yang dirilis pemerintah, hingga 18 Oktober tercatat ada 12.511 orang yang meninggal  akibat Covid-19. Jumlah tersebut bertambah 80 orang dibandingkan data Sabtu (17/10/2020).

Sementara, pasien sembuh bertambah 3.732 orang. Dengan demikian, total pasien yang sembuh dari Covid-19 menjadi 285.324 orang.

Kemudian, kasus aktif Covid-19 di Indonesia mencapai 64.032 kasus.

Kasus aktif adalah pasien yang dinyatakan positif Covid-19 dan sedang menjalani perawatan. Mereka dirawat di rumah sakit atau sedang menjalani isolasi mandiri.

Pemerintah juga mencatat angka kasus suspek yang masih terbilang tinggi. Hingga 18 Oktober, ada 159.715 suspek terkait virus corona atau Covid-19 di Indonesia.

Sementara, jumlah spesimen yang diperiksa pemerintah terkait kasus Covid-19 mencapai 4.056.336 spesimen. Jumlah spesimen tersebut didapat dari 2.528.319 orang yang diperiksa.

Pemerintah juga menyampaikan bahwa dalam 24 jam terakhir telah diperiksa 36.378 spesimen dari 22.421 orang. Spesimen dari satu orang dapat diperiksa lebih dari satu kali.

Adapun, pemeriksaan spesimen dilakukan dengan menggunakan tes real time polymerase chain reaction (PCR) dan tes cepat molekuler (TCM).

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/19/09371701/361867-kasus-covid-19-di-indonesia-pemerintah-diharapkan-tekan-laju

Terkini Lainnya

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke