Pegiat HAM Minta AS Batalkan Kunjungan Prabowo, Jubir Menhan: Silakan Saja

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menghormati berbagai kritik yang disampaikan organisasi pegiat hak asasi manusia (HAM) atas kunjungan Prabowo ke Amerika Serikat (AS).

Sejumlah organisasi pegiat HAM ingin agar Pemerintah AS membatalkan kunjungan Prabowo.

"Kita menghormati hal tersebut, penolakan atau kritikan dan sebagainya. Yang jelas Pak Prabowo di Amerika Serikat memenuhi undangan Pemerintah Amerika Serikat," ujar Dahnil dalam keterangan tertulis, Kamis (15/10/2020).

Dahnil mengatakan, selama ini Prabowo telah mengalami penolakan kunjungan akibat tuduhan yang dialamatkan kepada mantan Danjen Kopassus tersebut.

Prabowo sudah dilarang memasuki wilayah Amerika Serikat sejak 2000 karena tuduhan keterlibatan secara langsung dalam kasus pelanggaran HAM.

Saat bertugas sebagai Komandan Kopassus, Prabowo diduga terlibat dalam kasus kejahatan HAM, termasuk penculikan aktivis pro-demokrasi beberapa bulan menjelang berakhirnya pemerintahan Soeharto pada 1998.

"Adanya pihak-pihak yang menolak, mengkritisi, saya pikir silakan saja. Pak Prabowo sudah mengalami penolakan dan tuduhan macam-macam selama beliau bertugas sebagai abdi negara, juga bertugas sebagai politisi," kata Dahnil.

Sebelumnya, Prabowo dikabarkan menghadiri pertemuan dengan sejumlah pejabat tinggi pemerintahan Amerika Serikat ( AS) di Pentagon, Kamis (15/10/2020).

"Prabowo tiba di Washington pekan ini dan diharapkan bertemu pejabat tinggi di Pentagon pada hari Kamis," tulis surat kabar The New York Times sebagaimana dilansir Kompas.com, Kamis.

Kehadiran Prabowo di Pentagon itu guna memenuhi undangan Menteri Pertahanan AS Mark Esper, beberapa waktu lalu.

Keberangkatan Prabowo ke AS mendapat kritikan tajam dari aktivis HAM lantaran Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan visa untuk Prabowo.

Diketahui, AS memasukkan nama Prabowo ke daftar hitam orang-orang yang dilarang masuk ke AS selama lebih dari dua dekade.

Amnesty International beserta enam organisasi masyarakat sipil bahkan mendesak Presiden Donald Trump turun tangan demi membatalkan kunjungan Prabowo ke AS.

"Prabowo Subianto adalah mantan jenderal Indonesia yang telah dilarang sejak 2000 memasuki AS karena dugaan keterlibatan langsungnya dalam pelanggaran hak asasi manusia," kata kelompok aktivis HAM dalam sebuah surat kepada Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.

Adapun surat tersebut memuat berbagai organisasi pengawas HAM, antara lain dari Amnesty Internasional, Amnesty Internasional Indonesia, Imparsial, dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).