Salin Artikel

Pemerintah Siapkan 8 Kawasan Industri Halal, di Mana Saja?

Pembangunan KIH itu dilakukan dalam rangka pengembangan dan perluasan industri produk halal di Tanah Air.

"Saat ini sedang diproses paling tidak ada delapan KIH di berbagai daerah, dengan layanan sertifikasi halal akan dilakukan secara satu atap (one stop service)," ujar Wapres Ma'ruf Amin saat memberi orasi ilmiah secara online di Dies Natalis Universitas Diponegoro, Semarang ke-63, Kamis (15/10/2020).

Pembangunan KIH bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen produk halal terbesar di dunia.

Pasalnya, saat ini Indonesia belum menjadi produsen produk-produk halal tersebut.

Padahal, Indonesia menjadi negara rujukan dari negara lain di dunia dalam hal sertifikasi halal produk negara itu.

"Selama ini kita masih menjadi konsumen produk halal terbesar dunia, bukan produsen produk halal terbesar," kata dia.

Wapres Ma'ruf Amin mengatakan, di masa pandemi Covid-19 ini, pemeirntah juga ingin membangun kekuatan dan kemandirian dalam negeri.

Salah satunya dengan menjadikan Indonesia sebagai eksportir produk halal terbesar di dunia.

"Di samping itu, kami juga terus memperkuat industri-industri kecil yang selama ini telah menghasilkan produk-produk halal, melalui penguatan ekosistemnya termasuk pendanaan dan kelembagaannya," kata dia.

Beberapa lokasi untuk KIH yang telah disiapkan, yakni Kawasan Industri Modern Cikande dengan luas 500 hektare di Serang, Banten dan Kawasan Industri Safe n Lock seluas 100 hektare di Sidoarjo, Jawa Timur.

Kemudian, Kawasan Industri Bintan Inti dengan luas 6,5-100 hektare di Bintan, Kepulauan Riau; Kawasan Industri Batamindo seluas 17 hektare di Batam, Kepulauan Riau; Kawasan Industri Jakarta Pulogadung, dan Kawasan Industri Surya Borneo 146.5 hektare di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/15/15041351/pemerintah-siapkan-8-kawasan-industri-halal-di-mana-saja

Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke