Pemda Diminta Edukasi Masyarakat Skema Evakuasi Dampak La Nina dengan Protokol Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah daerah perlu mengantisipasi potensi bencana yang timbul dari fenomena La Nina yang kini tengah dihadapi Indonesia.

Upaya mitigasi dan edukasi masyarakat harus terus ditingkatkan agar masyarakat siap dalam menghadapinya.

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengungkapkan hal itu menanggapi peringatan yang diberikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atas potensi bahaya hidrometeorologi yang timbul akibat La Nina.

"Khusus di daerah yang rawan bencana dengan menyiapkan tempat evakuasi sementara yang aman bagi masyarakat serta memasang rambu-rambu jalur evakuasi," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Senin (12/10/2020).

Potensi bencana hidrometeorologi, imbuh Bamsoet, perlu diwaspadai lantaran saat ini masyarakat juga tengah menghadapi pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, penting untuk selalu diingatkan agar masyarakat juga memahami bagaimana teknik menyelamatkan diri dari ancaman bencana yang tetap dengan menerapkan protokol kesehatan, terutama di lokasi evakuasi.

"Sehingga tempat evakuasi yang disiapkan tidak menjadi kluster baru penularan Covid-19," ujarnya.

Pada saat yang sama, ia mengatakan, BNPB dapat melakukan kegiatan sosialisasi dengan baik terkait potensi bencana yang mungkin timbul di suatu daerah.

Kegiatan sosialisasi diharapkan dilakukan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat setempat, sehingga informasi yang yang disampaikan justru tidak membuat masyarakat khawatir.

"(Masyarakat) khususnya yang berada di daerah rawan bencana (diimbau) mempersiapkan diri dalam mengantisipasi dan mewaspadai serta melakukan kesiapsiagaan menghadapi terjadinya bencana, serta terus memantau informasi cuaca dari akun resmi BMKG," imbuh dia.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan mengatakan, fenomena La Nina yang dihadapi Indonesia saat ini dapat berdampak pada potensi bahaya hidrometeorologi yang lebih buruk.

BNPB merekomendasikan kesiapsiagaan tidak hanya di tingkat provinsi tetapi hingga tingkat kecamatan, kelurahan atau desa dan bahkan keluarga.

"Kesiapsiagaan harus dilakukan di setiap tingkat. Agar para camat, lurah dan kepala desa untuk melakukan beberapa hal," ujar Lilik sebagaimana dikutip dari siaran pers BNPB, Senin (12/10/2020).