Salin Artikel

YLBHI Nilai Langkah Polri Usut Isu Hoaks UU Cipta Kerja sebagai Intimidasi

Hal itu dikatakan oleh Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur.

"Kami menilai langkah Kepolisian untuk mengusut isu hoaks ini sebagai upaya intimidasi terhadap penolakan masyarakat luas atas disahkannya UU Cipta Kerja atau omnibus law," kata Isnur kepada Kompas.com, Senin (12/10/2020).

Isnur menilai instruksi Kapolri dalam surat telegram Kapolri Nomor: STR/645/X/PAM.3.2./2020 pada 2 Oktober lalu juga telah melanggar UU Dasar 1945.

Menurutnya, instruksi tersebut juga sebagai bentuk pemberangusan hak kebebasan berekspresi di tengah merebaknya kritik dan aksi masyarakat terhadap UU Cipta Kerja.

"Bahkan Instruksi Kapolri Idham Aziz tersebut bertentangan dengan hukum dan memuat penyalahgunaan wewenang kepolisian," ujarnya.

"Yang mengancam kebebasan berekspresi di tengah meningkatnya penolakan masyarakat luas atas pengesahan UU Cipta Kerja," ucap dia.

Adapun pihak Polri menyampaikan, perintah kepada jajaran Kepolisian RI untuk melakukan patroli siber melalui Surat Telegram Nomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 bertujuan mencegah penyebaran berita hoaks terkait omnibus law UU Cipta Kerja.

“Soal melakukan cyber patroli ini pada medsos dan manajemen media bertujuan untuk mencegah berita-berita hoaks,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono melalui keterangan tertulis, Senin (5/10/2020).

Telegram tersebut ditandatangani oleh As Ops Kapolri Irjen Imam Sugianto atas nama Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis tertanggal 2 Oktober 2020.

Kini polisi telah menangkap seorang perempuan berinisial VE (36), pemilik akun Twitter @videlyaeyang, karena diduga menyebarkan berita bohong terkait UU Cipta Kerja.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, VE ditangkap polisi di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (8/10/2020).

"Kita lakukan penyelidikan di sana dan kita menemukan adanya seorang perempuan yang diduga melakukan penyebaran yang tidak benar, itu ada di Twitter-nya, Twitter @videlyaeyang," kata Argo dalam konferensi pers yang disiarkan akun YouTube Kompas TV, Jumat (9/10/2020).

Argo menuturkan, VE dianggap telah menyebar berita hoaks karena mengunggah twit berisi 12 Pasal Undang-Undang Cipta Kerja.

"Contohnya uang pesangon dihilangkan, kemudian UMP/UMK dihapus, kemudian semua hak cuti tidak ada kompensasi dan lain-lain, ada 12 gitu ya," kata Argo.

Padahal, menurut polisi, isi twit VE tersebut tidak sesuai dengan isi UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR.

Polisi pun menilai tindakan VE tersebut telah menimbulkan keonaran di tengah masyarakat.

Argo menuturkan, motif VE mengunggah twit tersebut adalah merasa kecewa karena VE tidak memiliki pekerjaan.

Atas perbuatannya, VE disangka melanggar Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/12/15030431/ylbhi-nilai-langkah-polri-usut-isu-hoaks-uu-cipta-kerja-sebagai-intimidasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dapat Gaji Hampir Ratusan Juta, Hakim Agung Masih Saja Korupsi

Dapat Gaji Hampir Ratusan Juta, Hakim Agung Masih Saja Korupsi

Nasional
AHY Sebut Lukas Enembe Terkena Serangan Stroke 4 Kali

AHY Sebut Lukas Enembe Terkena Serangan Stroke 4 Kali

Nasional
Jaksa Agung Sebut Tak Ada Permintaan Polisi untuk Tidak Menahan Putri Candrawathi

Jaksa Agung Sebut Tak Ada Permintaan Polisi untuk Tidak Menahan Putri Candrawathi

Nasional
Kejagung Sebut Kerugian Masyarakat di Kasus Indosurya Capai Rp 160 T, Terbanyak Sepanjang Sejarah

Kejagung Sebut Kerugian Masyarakat di Kasus Indosurya Capai Rp 160 T, Terbanyak Sepanjang Sejarah

Nasional
Ketua Komisi I Tegaskan Peretasan Puluhan Jurnalis 'Narasi' Adalah Ancaman Demokrasi

Ketua Komisi I Tegaskan Peretasan Puluhan Jurnalis "Narasi" Adalah Ancaman Demokrasi

Nasional
Jaksa Agung Buka Suara soal Kemungkinan Penahanan Putri Candrawathi di Kasus Brigadir J

Jaksa Agung Buka Suara soal Kemungkinan Penahanan Putri Candrawathi di Kasus Brigadir J

Nasional
Bareskrim Tangani 16 Kasus Investasi Bodong Sejak 2019 hingga 2022

Bareskrim Tangani 16 Kasus Investasi Bodong Sejak 2019 hingga 2022

Nasional
Pengacara: KPK Bilang, Lukas Bisa Berobat ke Singapura asal Dapat Rekomendasi Dokter KPK

Pengacara: KPK Bilang, Lukas Bisa Berobat ke Singapura asal Dapat Rekomendasi Dokter KPK

Nasional
KPK Beri Kesempatan Kedua untuk Lukas, Berharap Ia Kooperatif Penuhi Pemeriksaan

KPK Beri Kesempatan Kedua untuk Lukas, Berharap Ia Kooperatif Penuhi Pemeriksaan

Nasional
Heran Indonesia Masih Impor Aspal, Jokowi: Ini Apa-apaan

Heran Indonesia Masih Impor Aspal, Jokowi: Ini Apa-apaan

Nasional
Demokrat Siapkan Bantuan Hukum untuk Lukas Enembe

Demokrat Siapkan Bantuan Hukum untuk Lukas Enembe

Nasional
Lukas Enembe Bertelepon dengan Dirdik KPK, Negosiasi Soal Pemeriksaan

Lukas Enembe Bertelepon dengan Dirdik KPK, Negosiasi Soal Pemeriksaan

Nasional
Pengacara Ungkap Tujuan Ketua Komnas HAM Temui Lukas Enembe

Pengacara Ungkap Tujuan Ketua Komnas HAM Temui Lukas Enembe

Nasional
Moeldoko: Soal Lukas Enembe Murni Masalah Hukum, Bukan Politik

Moeldoko: Soal Lukas Enembe Murni Masalah Hukum, Bukan Politik

Nasional
Jaksa Agung: Kasus Ferdy Sambo Tak Terlalu Rumit, Pelakunya yang Luar Biasa

Jaksa Agung: Kasus Ferdy Sambo Tak Terlalu Rumit, Pelakunya yang Luar Biasa

Nasional
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.