Salin Artikel

Mikrofon Dimatikan Saat Demokrat Interupsi, Ini Penjelasan Sekjen DPR

“Semua diberikan waktu untuk berbicara, bergantian. Jika sampai dimatikan mikrofonnya, itu hanya untuk menertibkan lalu lintas interupsi, pimpinan punya hak mengatur jalannya rapat,” kata Indra dalam keterangan tertulis, Selasa (6/10/2020).

Indra mengatakan, Rapat Paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. Aziz, kata Indra, sempat beradu pendapat dengan anggota Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman.

Menurut Indra, Benny merasa tidak diberikan hak berbicara.

Sementara itu, Azis menyatakan bahwa Fraksi Partai Demokrat sudah diberi tiga kali kesempatan berbicara dalam rapat paripurna tersebut yaitu, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Hasan, dan anggota Fraksi Demokrat Irwan Fecho dan Didi Irawadi.

Indra menilai, dalam konteks tersebut pimpinan rapat tidak berupaya menghalangi Fraksi Partai Demokrat untuk menyampaikan pendapat.

Indra juga mengatakan, mikrofon di ruang rapat paripurna DPR RI sudah diatur otomatis mati setelah lima menit digunakan agar masing-masing anggota memiliki waktu bicara yang sama dalam rapat.

"Supaya tidak ada tabrakan audio yang membuat hang, maka perlu diatur lalu lintas pembicaraan,” kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Fraksi Partai Demokrat memutuskan walk out dari Rapat Paripurna terkait pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020).

Hal ini berawal ketika Wakil Ketua Azis Syamsuddin mengatakan bahwa semua fraksi telah menyampaikan sikapnya terkait RUU Cipta Kerja.

Oleh sebab itu, pimpinan DPR dapat meminta persetujuan tingkat II agar RUU Cipta Kerja disahkan menjadi UU.

Namun, Benny melakukan interupsi.

Azis sebagai pimpinan rapat tidak memberikan kesempatan bagi Benny untuk berbicara.

Saat itu, Azis mengatakan bahwa setiap fraksi telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sikap.

"Nanti Pak Benny, setelah saya," kata Azis.

"Tolong sebelum dilanjutkan beri kami kesempatan," kata Benny.

Azis juga mengatakan, jika Benny bersikeras melakukan interupsi, ia akan dikeluarkan dari Rapat Paripurna.

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/06/14502871/mikrofon-dimatikan-saat-demokrat-interupsi-ini-penjelasan-sekjen-dpr

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Koordinator MAKI Adukan Dugaan Penyimpangan Impor Sapi ke Bareskrim

Koordinator MAKI Adukan Dugaan Penyimpangan Impor Sapi ke Bareskrim

Nasional
KPK Panggil Sekretaris KONI Bogor hingga Pelajar di Kasus Suap Ade Yasin

KPK Panggil Sekretaris KONI Bogor hingga Pelajar di Kasus Suap Ade Yasin

Nasional
Kepada Menteri-menteri Jokowi, PDI-P: Cetak Prestasi yang Diakui Rakyat, Bukan Pencitraan

Kepada Menteri-menteri Jokowi, PDI-P: Cetak Prestasi yang Diakui Rakyat, Bukan Pencitraan

Nasional
24 Tahun Reformasi, Partai Buruh Desak Pemerintah Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

24 Tahun Reformasi, Partai Buruh Desak Pemerintah Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
40 Petani di Bengkulu Ditelanjangi Polisi dan Dikriminalisasi, Komnas HAM Turun Tangan

40 Petani di Bengkulu Ditelanjangi Polisi dan Dikriminalisasi, Komnas HAM Turun Tangan

Nasional
Bareskrim Ungkap Harga Mobil Ferrari Indra Kenz yang Disita Senilai Rp 4 Miliar-Rp 5 Miliar

Bareskrim Ungkap Harga Mobil Ferrari Indra Kenz yang Disita Senilai Rp 4 Miliar-Rp 5 Miliar

Nasional
Sejumlah Kepala Dinas Diperiksa KPK untuk Kasus Suap Wali Kota Ambon

Sejumlah Kepala Dinas Diperiksa KPK untuk Kasus Suap Wali Kota Ambon

Nasional
Perjalanan Panjang Kodam III/Siliwangi, 76 Tahun Jaga Pertahanan Jabar-Banten

Perjalanan Panjang Kodam III/Siliwangi, 76 Tahun Jaga Pertahanan Jabar-Banten

Nasional
Sekjen Golkar Tegaskan Koalisi Indonesia Bersatu Tak Ganggu Pemerintahan Jokowi

Sekjen Golkar Tegaskan Koalisi Indonesia Bersatu Tak Ganggu Pemerintahan Jokowi

Nasional
Dugaan Sementara Komnas HAM, Operasi Pembunuhan Munir pada 2004 Juga Sasar Tokoh Lain

Dugaan Sementara Komnas HAM, Operasi Pembunuhan Munir pada 2004 Juga Sasar Tokoh Lain

Nasional
Soal Kemungkinan Berkoalisi dengan Gerindra pada Pemilu 2024, Ini Kata Sekjen PDI-P

Soal Kemungkinan Berkoalisi dengan Gerindra pada Pemilu 2024, Ini Kata Sekjen PDI-P

Nasional
Kejagung: Lin Che Wei Dibawa ke Kemendag oleh Indrasari Wisnu Wardhana

Kejagung: Lin Che Wei Dibawa ke Kemendag oleh Indrasari Wisnu Wardhana

Nasional
Satgas Covid-19: Kasus Aktif Terus Menurun dari 7.474 Jadi 3.766

Satgas Covid-19: Kasus Aktif Terus Menurun dari 7.474 Jadi 3.766

Nasional
Pemerintah Diminta Tak Gegabah Wacanakan Status Endemi Covid-19

Pemerintah Diminta Tak Gegabah Wacanakan Status Endemi Covid-19

Nasional
BUMDes di Boyolali Keberatan Bayar Rp 30 Juta Per Tahun ke PT KAI, Gus Halim Janji Carikan Solusi

BUMDes di Boyolali Keberatan Bayar Rp 30 Juta Per Tahun ke PT KAI, Gus Halim Janji Carikan Solusi

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.