Salin Artikel

RUU Cipta Kerja Akan Disahkan, KPBI: DPR Tutup Mata Penolakan Masyarakat

Hal ini disampaikan Ilham menanggapi informasi bahwa RUU Cipta Kerja akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada Senin (5/10/2020).

"Ini semakin menegaskan bahwa DPR sudah menutup mata, kupingnya terhadap aspirasi dari berbagai macam elemen masyarakat," ujar Ilhamsyah saat dihubungi Kompas.com, Senin (5/10/2020).

"Tidak hanya buruh saja yang menolak RUU itu, kalangan akademisi juga sudah mengeluarkan statement, kalangan agamawan juga menolak, pakar hukum juga mengeluarkan statement," kata Ilham.

Ilham mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan informasi bahwa DPR akan mempercepat pengesahan RUU Cipta Kerja yang sebelumnya dijadwalkan pada 8 Oktober 2020.

Oleh karenanya, kata Ilham, KPBI bersama serikat buruh lainnya menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR meski aparat kepolisian sudah menutup jalan.

"Sehingga pada hari ini sebagian itu akan ada aksi ke DPR hari ini perwakilan aliansi dari Bekasi, Tangerang dan Jakarta yang hari ini diblokade," ujarnya.

Ilham mengatakan, semua pihak memahami omnibus law RUU Cipta Kerja meliberalisasi sumber daya alam Indonesia untuk memperlancar investasi.

Tak hanya itu, Ilham mengatakan, RUU sapu jagat itu telah mendegradasi hak-hak perlindungan negara yang selama ini melekat untuk kepentingan rakyat.

"Karena apa yang dituangkan di dalam RUU Cipta Kerja itu hampir semuanya itu menjadi keinginan dari pengusaha. Tidak hanya pengusaha APINDO, tapi juga pengusaha internasional," ucapnya.

Lebih lanjut, Ilham mengatakan, meski aparat kepolisian memblokade jalan menuju gedung DPR dan membubarkan aksi demonstrasi, pihaknya bersama serikat pekerja lainnya akan tetap melanjutkan aksi.

"Justru ini bisa menarik aksi-aksi yang lebih besar karena kemarahan rakyat," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Pimpinan DPR mengagendakan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah (Bamus), Senin (5/10/2020).

Salah satu agenda rapat yaitu menjadwalkan paripurna pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja. Rapat Bamus dijadwalkan pukul 12.30 WIB.

"Bamus dulu," kata Wakil Ketua Baleg Willy Aditya saat dihubungi.


Pimpinan Badan Legislasi DPR sebelumnya telah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR setelah rapat pengambilan Keputusan Tingkat I pada Sabtu (3/10/2020).

Willy mengatakan, jika Bamus menyetujui, maka RUU Cipta Kerja akan segera disahkan dalam rapat paripurna siang ini.

"Iya (kalau disepakati)," ujarnya.

Sementara itu, anggota Baleg dari Fraksi PDI-P Hendrawan Supratikno mengonfirmasi rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja akan digelar siang ini.

Menurut undangan rapat yang beredar, agenda paripurna dimulai pukul 14.00 WIB.

"Betul," kata Hendrawan.

Pembahasan omnibus law RUU Cipta telah diselesaikan DPR dan pemerintah pada Sabtu (3/10/2020) malam.

RUU Cipta Kerja kini tinggal selangkah lagi untuk disahkan menjadi undang-undang melalui rapat paripurna DPR.

Dalam rapat kerja pengambilan keputusan pada Sabtu malam lalu, hanya dua dari sembilan fraksi yang menolak hasil pembahasan RUU Cipta Kerja.

Adalah Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat yang menyatakan menolak RUU Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang.

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/05/14200341/ruu-cipta-kerja-akan-disahkan-kpbi-dpr-tutup-mata-penolakan-masyarakat

Terkini Lainnya

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke