Salin Artikel

Kapolri Terbitkan Telegram Antisipasi Unjuk Rasa, YLBHI Singgung Kebebasan Berpendapat

"Meminta Presiden dan Kapolri untuk menghormati UUD 1945 dan amandemennya serta UU 9/1998 yang menjamin hak setiap orang untuk menyampaikan aspirasinya, termasuk pendapat di muka umum," kata Ketua Bidang Advokasi YLBHI M. Isnur melalui keterangan tertulis, Senin (5/10/2020).

Hal itu disampaikan terkait Surat Telegram Kapolri nomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 tertanggal 2 Oktober 2020. Telegram kemudian beredar di media sosial.

Dalam dokumen yang beredar di dunia maya, telegram tersebut berisi sejumlah perintah untuk antisipasi aksi unjuk rasa dan mogok kerja buruh pada tanggal 6-8 Oktober 2020 dalam rangka penolakan omnibus law RUU Cipta Kerja.

Menurut YLBHI, terdapat sejumlah masalah dalam telegram tersebut. Pertama, terkait perintah melaksanakan fungsi intelijen dan deteksi dini untuk mencegah terjadinya unras dan mogok kerja yang dapat menimbulkan aksi anarkis dan konflik sosial.

Isnur menuturkan, Polri tidak mempunyai hak untuk mencegah unjuk rasa. Menurut Pasal 13 UU Nomor 9 Tahun 1998, Polri justru bertanggung jawab memberi pengamanan terhadap peserta penyampaian pendapat di muka umum.

Berikutnya, YLBHI menyoroti poin ketiga pada telegram itu yang berbunyi, "cegah, redam dan alihkan aksi" guna mencegah penyebaran Covid-19. Isnur menilai, hal itu diskriminatif.

"Padahal sebelum ini telah banyak keramaian yang bahkan tidak menaati protokol kesehatan seperti perusahaan, pusat perbelanjaan bahkan bandara. Sebaliknya, dua aksi tolak Omnibus Law sebelumnya terbukti tidak menimbulkan klaster baru Covid-19," tutur Isnur.

Kemudian, YLBHI menilai ada penyalahgunaan wewenang oleh Polri.

Hal itu merujuk perintah nomor lima berbunyi, "lakukan cyber patrol pada medsos dan manajemen media untuk bangun opini publik yang tidak setuju dengan aksi unras di tengah pandemi Covid-19" dan poin keenam yang berisi "lakukan kontra-narasi isu-isu yang mendiskreditkan pemerintah".

Mengacu pada Pasal 30 UUD 1945 dan amandemennya, Isnur menuturkan, Polri bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, bukan melakukan kampanye untuk pemerintah.

Selain itu, YLBHI berpandangan bahwa kritik publik terhadap pemerintah berpotensi terhambat dengan adanya perintah tersebut.

Isnur sekaligus menyoroti perintah penegakkan hukum terhadap pelanggaran pidana dengan menggunakan pasal pada UU Kekarantinaan Kesehatan.

YLBHI kemudian membandingkan dengan penegakan hukum terhadap munculnya klaster di lingkungan perkantoran.

"Bahkan berbagai laporan menunjukkan adanya klaster perkantoran, tapi Polri tidak pernah menggunakan Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan untuk pengusaha ataupun pejabat yang memerintahkan pekerja/pegawai tetap bekerja," ucap dia.

Hingga saat ini, Mabes Polri belum memberikan komentar terkait kritik YLBHI dan Kompas.com masih mencoba meminta penjelasan Polri.

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/05/11445511/kapolri-terbitkan-telegram-antisipasi-unjuk-rasa-ylbhi-singgung-kebebasan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelimpahan Tahap II, Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi Jalani Pemeriksaan Kesehatan di Bareskrim

Pelimpahan Tahap II, Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi Jalani Pemeriksaan Kesehatan di Bareskrim

Nasional
Kejaksaan Terima Penyerahan Para Tersangka dan Barang Bukti Kasus Pembunuhan Brigadir J

Kejaksaan Terima Penyerahan Para Tersangka dan Barang Bukti Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Profil Yenny Wahid, Putri Gus Dur yang Dideklarasikan PSI Jadi Cawapres Ganjar Pranowo

Profil Yenny Wahid, Putri Gus Dur yang Dideklarasikan PSI Jadi Cawapres Ganjar Pranowo

Nasional
Jokowi Minta TNI Bersinergi dengan Polri Sukseskan Agenda G20

Jokowi Minta TNI Bersinergi dengan Polri Sukseskan Agenda G20

Nasional
PDI-P Harap TNI Jadi Kekuatan yang Disegani di Seluruh Belahan Bumi

PDI-P Harap TNI Jadi Kekuatan yang Disegani di Seluruh Belahan Bumi

Nasional
Panglima Ungkap Tim Aerobatik Jupiter Kembali Unjuk Gigi di HUT TNI Usai 8 Tahun Absen

Panglima Ungkap Tim Aerobatik Jupiter Kembali Unjuk Gigi di HUT TNI Usai 8 Tahun Absen

Nasional
DPR Melucuti Kemerdekaan Hakim

DPR Melucuti Kemerdekaan Hakim

Nasional
Jelang Pelimpahan Tahap II, Pengacara Ferdy Sambo dan Istri Pastikan Kliennya Sudah Berada di Bareskrim

Jelang Pelimpahan Tahap II, Pengacara Ferdy Sambo dan Istri Pastikan Kliennya Sudah Berada di Bareskrim

Nasional
PAN Dukung TGIPF Usut Tuntas Tragedi Kanjuruhan

PAN Dukung TGIPF Usut Tuntas Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Mahfud MD: TGIPF Sampaikan Hasil Penelusuran Tragedi Kanjuruhan 3 Minggu Lagi

Mahfud MD: TGIPF Sampaikan Hasil Penelusuran Tragedi Kanjuruhan 3 Minggu Lagi

Nasional
Jokowi Minta TNI Lanjutkan 'Minimum Essential Force' dan Bela Negara

Jokowi Minta TNI Lanjutkan "Minimum Essential Force" dan Bela Negara

Nasional
Ketika Jokowi Tanya Tunjangan Prajurit Penjaga Perbatasan Negara ...

Ketika Jokowi Tanya Tunjangan Prajurit Penjaga Perbatasan Negara ...

Nasional
Jokowi: Pelihara Kemanunggalan TNI dan Rakyat

Jokowi: Pelihara Kemanunggalan TNI dan Rakyat

Nasional
Soal Pencalonan Presiden, Ketum PAN: 'Chapter' Capres Nanti, Terakhir

Soal Pencalonan Presiden, Ketum PAN: "Chapter" Capres Nanti, Terakhir

Nasional
Jokowi: Terima Kasih Keluarga Besar TNI, Terus Menjaga Kedaulatan dan Tumpah Darah Indonesia

Jokowi: Terima Kasih Keluarga Besar TNI, Terus Menjaga Kedaulatan dan Tumpah Darah Indonesia

Nasional
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.