Jawab Moeldoko, KAMI: Benar Kami Punya Kepentingan

Din merespons ucapan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang menyebut KAMI adalah kelompok yang diisi sekumpulan orang yang memiliki kepentingan.

"Adalah benar penilaian Bapak KSP Moeldoko bahwa KAMI adalah sekumpulan kepentingan. Memang KAMI mempunyai banyak kepentingan," kata Din melalui keterangan tertulisnya, Jumat (2/10/2020).

Kepentingan yang dimaksud Din antara lain, meluruskan kiblat bangsa dan Negara yang banyak mengalami penyimpangan.

Kemudian, mengingatkan pemerintah agar serius menanggulangi Covid-19 dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan rakyat di atas program ekonomi dan politik atau pemilihan kepala daerah.

Lalu, mengingatkan pemerintah agar serius memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih merajalela di lingkungan pemerintahan dengan mencabut undang-undang yang melemahkan KPK.

Kepentingan selanjutnya, mengingatkan pemerintah agar bersungguh-sungguh mengatasi ketakadilan ekonomi.

"Mengutamakan lapangan kerja bagi rakyat sendiri, bukan untuk tenaga kerja asing, dan mencabut undang-undang yang lebih menguntungkan pengusaha dari pada kaum buruh," ucap dia.

Selain itu, menurut Din, KAMI juga berkepentingan mengingatkan pemerintah untuk bertindak responsif terhadap upaya pemecahbelahan masyarakat.

"Dengan tidak membiarkan kelompok-kelompok yang anti demokrasi, intoleran, dan eksklusif dengan menolak kelompok lain seperti KAMI," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengingatkan KAMI untuk tidak mengganggu stabilitas politik nasional.

"Jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada risikonya," kata Moeldoko dalam keterangan tertulis, Kamis (1/10/2020).

Moeldoko mengatakan, KAMI adalah kelompok yang diisi sekumpulan orang yang memiliki kepentingan.

Pemerintah pun tidak akan melarang berbagai kelompok atau gerakan yang diciptakan masyarakat.

Pemerintah justru terbuka dengan berbagai kritik dan masukan yang datang dari kelompok itu. Sebab, hal itu merupakan bagian dari demokrasi.

"Kita tidak perlu menyikapi berlebihan sepanjang masih gagasan-gagasan. Sepanjang gagasan itu hanya bagian dari demokrasi, silakan," kata dia.