Salin Artikel

PP Muhammadiyah Minta DPR Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Hal itu dikatakan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam konferensi persnya, Senin (21/9/2020).

"Meminta kepada DPR agar menunda pembahasan RUU yang berpotensi menimbulkan kegaduhan termasuk RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja," kata Mu'ti.

PP Muhammadiyah menilai, sebaiknya DPR fokus melakukan fungsi pengawasan penggunaan dana di masa pandemi Covid-19.

Mu'ti mengatakan, dana penanganan pandemi Covid-19 harus digunakan dengan benar serta bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Khususnya rakyat kecil yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19," ujar dia. 

"Sudah saatnya anggota DPR dan elite politik lainnya menunjukkan tanggung jawab dan moral politik yang luhur dalam menangani Covid-19 dan penyelesaian masalah bangsa yang bersifat mendesak dan darurat," kata dia. 

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengatakan, pembahasan RUU Cipta Kerja sudah mendekati rampung.

"Saya ingin menyampaikan terkait RUU Cipta Kerja. RUU Cipta Kerja ini kita sudah melakukan pembahasan sampai sekarang ini update-nya sudah 90 persen dibahas," kata Airlangga dalam sambutan Sarasehan Virtual 100 Ekonom, Selasa (15/9/2020).

Dia mengatakan, hampir semua klaster strategis di dalam RUU Cipta Kerja tersebut telah dibahas, seperti sovereign wealth fund (SWF), klaster ketenagakerjaan, kepastian hukum, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta Koperasi.

"Ini hampir seluruhnya sudah mendapatkan persetujuan konsesus dengan partai politik," ucap dia.

"Tinggal sekarang sedang melakukan finalisasi daripada legal drafting atau sering kita bahas bahwa harmonisasi pasal-pasal krusial dan juga sinkronisasi dan perumusan," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/09/21/16214371/pp-muhammadiyah-minta-dpr-tunda-pembahasan-ruu-cipta-kerja

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAD Minta Prajurit Harus Hadir di Tengah Kesulitan Masyarakat

KSAD Minta Prajurit Harus Hadir di Tengah Kesulitan Masyarakat

Nasional
Interaksi Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf di Rumah Ferdy Sambo Bakal Dibongkar di Persidangan

Interaksi Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf di Rumah Ferdy Sambo Bakal Dibongkar di Persidangan

Nasional
Pesan Jokowi Jelang Tahun Politik: Hindari Gesekan, Tinggalkan Politik Identitas

Pesan Jokowi Jelang Tahun Politik: Hindari Gesekan, Tinggalkan Politik Identitas

Nasional
Pakar Hukum Pidana Nilai Faktor Relasi Kuasa Berpotensi Ringankan Hukuman Terdakwa Obstruction of Justice Kasus Brigadir J

Pakar Hukum Pidana Nilai Faktor Relasi Kuasa Berpotensi Ringankan Hukuman Terdakwa Obstruction of Justice Kasus Brigadir J

Nasional
Sidang Kasus Brigadir J Hari Ini: Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf Bakal Beri Kesaksian

Sidang Kasus Brigadir J Hari Ini: Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf Bakal Beri Kesaksian

Nasional
Sederet Kode Jokowi soal Calon Pemimpin hingga Sinyal Dukungan untuk Ganjar dan Prabowo

Sederet Kode Jokowi soal Calon Pemimpin hingga Sinyal Dukungan untuk Ganjar dan Prabowo

Nasional
DPR Tepis Pengiriman Surpres Calon Panglima TNI Yudo Margono Sempat Ditunda: Tak Ada Untungnya

DPR Tepis Pengiriman Surpres Calon Panglima TNI Yudo Margono Sempat Ditunda: Tak Ada Untungnya

Nasional
DPR Sebut 'Fit and Proper Test' KSAL Yudo Margono Calon Panglima TNI Tak Digelar Pekan Ini

DPR Sebut "Fit and Proper Test" KSAL Yudo Margono Calon Panglima TNI Tak Digelar Pekan Ini

Nasional
Sahut-menyahut Ferdy Sambo dan Kabareskrim soal Kasus Tambang Ilegal, Siapa Bisa Dipercaya?

Sahut-menyahut Ferdy Sambo dan Kabareskrim soal Kasus Tambang Ilegal, Siapa Bisa Dipercaya?

Nasional
Mencari Pemimpin Pragmatis, Pluralis, dan Revisionis

Mencari Pemimpin Pragmatis, Pluralis, dan Revisionis

Nasional
Keputusan Jokowi Pilih Yudo sebagai Calon Panglima TNI Dinilai Masuk Akal

Keputusan Jokowi Pilih Yudo sebagai Calon Panglima TNI Dinilai Masuk Akal

Nasional
KSAL Yudo Margono Disebut Kantongi Restu Andika Perkasa untuk Maju Jadi Calon Panglima TNI

KSAL Yudo Margono Disebut Kantongi Restu Andika Perkasa untuk Maju Jadi Calon Panglima TNI

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sosok Istri Calon Panglima Laksamana Yudo Margono | Foto Ganjar dan Ridwan Kamil Usai Pidato Jokowi

[POPULER NASIONAL] Sosok Istri Calon Panglima Laksamana Yudo Margono | Foto Ganjar dan Ridwan Kamil Usai Pidato Jokowi

Nasional
Makna Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945

Makna Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945

Nasional
Makna Alinea Kedua Pembukaan UUD 1945

Makna Alinea Kedua Pembukaan UUD 1945

Nasional
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.