Anita Kolopaking Diduga Terima 50.000 Dollar AS dari Jaksa Pinangki

Uang tersebut berasal dari imbalan yang diberikan Djoko Tjandra kepada Pinangki terkait kepengurusan fatwa tersebut.

"Dari uang 500.000 dollar AS tersebut, terdakwa Dr Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. memberikan sebagian kepada saudari Anita Kolopaking yaitu sebesar 50.000 dollar AS sebagai pembayaran awal jasa penasihat hukum," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono melalui keterangan tertulis, Kamis (17/9/2020).

Anita Kolopaking merupakan mantan pengacara yang mendampingi Djoko Tjandra saat mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) ke PN Jakarta Selatan, Juni 2020.

Dalam kasus ini, menurut pihak Kejagung, Anita turut bersedia bersama Pinangki membantu Djoko Tjandra mengurus fatwa.

Fatwa itu menjadi upaya Djoko Tjandra agar tidak dieksekusi dalam kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali sehingga ia dapat kembali ke Indonesia tanpa menjalani vonis dua tahun penjara di kasus itu.

Bahkan, Anita disebut bertemu Djoko Tjandra di Kuala Lumpur, Malaysia, pada November 2019.

Pertemuan itu turut dihadiri Pinangki dan pengusaha sekaligus mantan politikus Partai Nasdem, Andi Irfan Jaya.

Menurut Kejagung, di pertemuan itu, Djoko Tjandra meminta bantuan Pinangki dan Anita untuk mengurus fatwa.

"Saat itu, Joko Soegiarto Tjandra setuju meminta terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. dan Anita Kolopaking untuk membantu pengurusan fatwa ke MA RI melalui Kejaksaan Agung," ucap Hari.

Kejagung belum menetapkan Anita sebagai tersangka di kasus ini.

Namun, Anita berstatus sebagai tersangka di kasus surat jalan palsu yang digunakan dalam pelarian Djoko Tjandra. Kasus ini ditangani Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.

Secara keseluruhan, Djoko Tjandra menjanjikan imbalan sebesar sebesar 1 juta dollar AS atau sekitar Rp 14,85 miliar kepada Pinangki. 

Namun, Djoko Tjandra baru memberikan 500.000 dollar AS sebagai uang muka atau down payment (DP). Uang itu diberikan kepada Pinangki melalui perantara sejumlah pihak.

Sementara itu, sisa dari uang imbalan yang dijanjikan tidak diberikan lagi oleh Djoko Tjandra.

Hal itu dikarenakan tidak ada rencana dalam proposal "action plan" Pinangki untuk mengurus fatwa di MA yang terlaksana. Djoko Tjandra kemudian membatalkannya.

Secara keseluruhan, total tersangka kasus dugaan korupsi terkait kepengurusan fatwa di MA ini berjumlah tiga orang yakni Pinangki, Djoko Tjandra, dan Andi Irfan.

Baru-baru ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) melimpahkan berkas perkara Pinangki kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis hari ini.

Pinangki dijerat pasal berlapis terkait dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Pinangki dijerat Pasal 5 Ayat 2 jo Pasal 5 Ayat (1) huruf a UU Tipikor subsider Pasal 11 UU Tipikor dan Pasal 3 U Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan Pasal 15 jo Pasal 5 Ayat (1) huruf a UU Tipikor jo Pasal 88 KUHP subsider Pasal 15 jo Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 88 KUHP.