Hari Pertama Operasi Yustisi Pendisiplinan Masker, Denda yang Terkumpul Rp 52,3 Juta

Operasi yang digelar dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 tersebut menyasar masyarakat yang tidak menggunakan masker.

"Denda administrasi sebanyak 1.150 kali dengan nilai denda sebesar Rp 52.293.000," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Selasa (15/9/2020).

Selain itu, sanksi berupa teguran lisan diberikan sebanyak 48.630 kali dan teguran tertulis sebanyak 3.094 kali.

Ada pula sanksi berupa kerja sosial yang dijatuhkan kepada para pelanggar sebanyak 2.853 kali.

Belum ada sanksi kurungan serta penutupan sementara tempat usaha yang dikenakan.

Operasi tersebut dilaksanakan serentak di Indonesia sejak Senin kemarin yang melibatkan 49.947 personel gabungan.

Rinciannya, 25.909 aparat kepolisian, 9.511 anggota TNI, 11.212 personel Satpol PP, dan 3.315 personel lainnya.

Secara keseluruhan, Awi mengatakan, terdapat puluhan ribu kegiatan yang dilakukan.

"Jumlah giat razia atau pemeriksaan sebanyak 53.972 kegiatan. Adapun sasaran dari Operasi Yustisi ini sebanyak 47.754 orang terjaring razia, 2.318 tempat dan 2.511 kegiatan," ucapnya.

Diberitakan, sanksi yang diberlakukan selama Operasi Yustisi mengacu pada peraturan daerah (perda) yang berlaku di tiap wilayah.

"Untuk penerapan Operasi Yustisi ini memang kita menggunakan peraturan daerah,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono dalam diskusi virtual, Senin (14/9/2020).

Sanksi yang diberikan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan HukumProtokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Lewat peraturan tersebut, Presiden Joko Widodo meminta setiap pemimpin daerah menetapkan peraturan serta sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Sanksi dapat berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, denda administratif, hingga penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

Kendati demikian, apabila sanksi yang diterapkan dinilai belum efektif, Polri akan memidanakan pelanggar protokol kesehatan.

"Apabila sudah kita ingatkan beberapa kali tidak mau dan tetap melanggar, penerapan UU mau tidak mau, suka tidak suka, akan kita lakukan, walaupun kita paham bahwa penegakan ini adalah ultimum remedium," ucap Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono melalui keterangan tertulis, Minggu (13/9/2020).