Banyak Potensi Calon Tunggal di Pilkada, Busyro Muqoddas: Demokrasi Kian Sakit

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua bidang Penegakkan Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menyebut demokrasi di Indonesia kian "sakit".

Sebab, pada Pilkada 2020 muncul bakal calon kepala daerah tunggal. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat, ada 28 kabupaten/kota yang terdapat bakal pasangan calon kepala daerah tunggal.

"Demokrasi kita bukan saja sedang sakit, tetapi makin sakit, makin terpental, makin mengalami krisis jiwa," kata Busyro dalam sebuah diskusi virtual, Rabu (9/9/2020).

"Itu ditandai dengan munculnya calon kepala daerah di Pilkada ini 10,37 persen yang merupakan anomali, over-crisis demokrasi kita," tutur dia.

Tak hanya itu, menurut Busyro, demokrasi makin "sakit" karena menguatnya calon kepala daerah yang berasal dari politik dinasti keluarga.

Dinasti politik saat ini dipelopori oleh elite Istana yang tengah menjabat. Mereka yang tengah menjabat di jajaran pusat mendorong keluarganya untuk turut serta dalam kontestasi Pilkada.

Busyro mengatakan, jika calon tersebut terpilih, muncul hubungan struktural dan fungsional antara kepala daerah yang terpilih dengan pejabat yang berkuasa di tingkat pusat.

"Inilah yang sesungguhnya menjadi persoalan yang sangat memprihatinkan," ujar Busyro.

Busyro juga menyoroti menguatnya dominasi oligarki politik dan bisnis.

Kontestasi Pilkada, kata Busyro, semestinya menjadi hak dari kader-kader unggulan yang memiliki basis kecerdasan, rekam jejak kejujuran, merakyat, dan kematangan demokrasi.

Namun, hal itu menjadi terhambat dengan adanya oligarki politik dan bisnis ini.

"Sehingga hak asasi politik ini terhambat kemunculannya," kata mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu.

Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menggelar pendaftaran peserta Pilkada 2020 pada 4-6 September.

Selama tiga hari masa pendaftaran, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat, ada 28 kabupaten/kota yang terdapat bakal pasangan calon kepala daerah tunggal.

"Kita juga mencatat adanya 28 kabupaten/kota yang terdapat 1 bakal pasangan calon yang melakukan pendaftaran," kata Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin melalui konferensi pers virtual, Senin (7/9/2020).

Bagi daerah yang terdapat bakal paslon tunggal, masa pendaftaran akan diperpanjang selama 3 hari dan dilakukan sosialisasi pendaftaran.

Ketentuan mengenai perpanjangan masa pendaftaran pencalonan diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2015 tentang pencalonan Pilkada.

Pasal 89 Ayat (1) menyebutkan, “Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran Pasangan Calon hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memperpanjang masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari."

Adapun Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.