KPK Terima 627 LHKPN Bakal Calon Kepala Daerah pada Pilkada 2020

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima 627 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para bakal calon kepala daerah, hingga Kamis (3/9/2020) kemarin.

"Per tanggal 3 September 2020 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 627 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bakal calon kepala daerah pada pemilu serentak 2020," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati, Jumat (4/9/2020).

Ipi menuturkan, 493 LHKPN di antaranya telah diverifikasi dengan status lengkap dan diberikan tanda terima, Sedangkan sisanya masih menunggu kelengkapan dokumen.

Ipi mengatakan, LHKPN yang terverifikasi itu termasuk milik anak serta menantu Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution.

Gibran maju pada Pilkada Kota Solo, sementara Bobby di Pilkada Kota Medan.

"Perbaikan terkait isian harta dan dokumen yang harus dilengkapi sebelumnya telah disampaikan, sehingga keduanya telah menerima tanda terima LHKPN," ujar Ipi.

KPK pun kembali mengingatkan para bakal calon kepala daerah segera menyampaikan LHKPN mereka mengingat waktu yang dibutuhkan untuk melakukan verifikasi dan melengkapi dokumen pendukung.

KPK juga mengingatkan bakal calon agar tertib mengikuti tahapan pengisian LHKPN serta mengisi laporan hartanya secara lengkap, benar dan jujur.

"Transparansi dan integritas calon kepala daerah dimulai dari keterbukaannya dalam melaporkan harta kekayaan secara jujur," kata Ipi.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyatakan, surat tanda terima laporan kekayaan calon merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi calon kepala daerah.

Adapun proses pendaftaran calon kepala daerah untuk Pilkada serentak tahun 2020 telah dimulai pada Jumat hari ini dan akan berlangsung hingga Minggu (6/9/2020) lusa.