Salin Artikel

Pemerintah Diminta Segera Realisasikan Insentif Tenaga Kesehatan

Terutama, insentif untuk para dokter spesialis di rumah sakit sebagai garda terdepan dalam penanganan pasien yang terinfeksi Covid-19.

"Kemudian untuk PPDS (program pendidikan dokter spesialis) misalnya karena menjadi karyawan terdepan di rumah sakit pendidikan utama itu para PPDS, oke memang sudah dijanjikan, tapi ini segera direalisasikan," kata Ari dalam konferensi pers FKUI, Jumat (4/9/2020).

Selain itu, Ari juga meminta pihak manajemen rumah sakit untuk tidak memberikan beban kerja pada dokter terlalu banyak.

Hal itu, menurut dia, bisa membuat dokter kelelahan dan stres secara emosional.

"Manajemen rumah sakit harus mengatur bagaimana agar dokter itu dilihat beban kerjanya tidak besar. Di satu sisi mesti ada pengaturan," ujar dia.

Sebelumnya Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, banyak dokter meninggal dunia disebabkan kelelahan dan stres menangani pasien Covid-19.

Menurut Mahfud, banyak dokter tersebut menjadi korban karena lelah dan stres hingga akhirnya terkena Covid-19.

Karena itu, kata Mahfud, pemerintah memberi perhatian khusus terhadap mereka. Pemerintah menyediakan insentif dan santuan pada para tenaga medis secara keseluruhan.

Sekretaris Tim Audit dan Advokasi Kematian Dokter PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Mahlil Ruby menilai, kelelahan dan stres hingga tak secara langsung mengakibatkan kematian. 

Namun demikian, Ruby mengakui banyak dokter yang kelelahan karena harus menangani pasien Covid-19 yang relatif banyak dan mengakibatkan kurang istirahat.

Hingga Kamis (3/9/2020), menurut data IDI, sebanyak 104 dokter meninggal dunia akibat Covid-19. 

https://nasional.kompas.com/read/2020/09/04/20095881/pemerintah-diminta-segera-realisasikan-insentif-tenaga-kesehatan

Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke