Pilkada di Masa Pandemi, Mendagri: Gunakan Hak Pilih untuk Pemimpin yang Tepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan masyarakat untuk tetap menggunakan hak pilih dalam Pilkada 2020 meski berlangsung di tengah pandemi Covid-19.

Menurut Tito, di masa krisis saat ini masyarakat memerlukan pemimpin yang kuat.

"Karena ini narasinya adalah di dalam situasi krisis ini kita membutuhkan pemimpin yang kuat, yang bisa mengatasi krisis. Gunakan hak pilih untuk memilih pemimpin yang tepat," ujar Tito saat memberikan sambutan dalam rapat koordinasi persiapan pilkada bersama KPU, Bawaslu dan Satpol PP yang ditayangkan melalui akun YouTube Kemendagri, Jumat (4/9/2020). 

Menurut Tito, apabila masyarakat tidak menggunakan hak pilih, maka paslon yang potensial tidak akan bisa didukung.

Tito menyebut, kebijakan kepala daerah terpilih dalam pilkada 2020 akan langsung bersinggungan dengan penanganan dampak Covid-19.

"Jika masyarakat tidak memilih, nanti jangan menyesal jika pemimpin yang terpilih tidak bisa menangani (situasi). Sebab akan membuat kebijakan yang berpengaruh kepada semua individu (di daerah)," tegas Tito.

Lebih lanjut Tito menjelaskan, dalam Pilkada 2020 para paslon kepala daerah didorong untuk beradu gagasan dalam penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya.

Sehingga masyarakat bisa menilai secara langsung relevansi program para paslon dengan kondisi saat ini. Dengan begitu, pilkada kali ini diharapkan bisa meminimalisasi narasi kampanye hitam seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Maka buatlah kampanye positif tetapi mengeksplorasi kelebihan kontestan masing-masing. Bisa juga mengeksplorasi kelemahan kontestan, tetapi yang ada faktanya," kata Tito.

"Sebab yang tidak boleh dilakukan adalah kampanye hitam atau sesuatu yang tidak ada faktanya," tambah Tito. 

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.