Kilas Balik 6 Bulan Covid-19: Bansos dan Berbagai Persoalannya...

Salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19 adalah dikeluarkannya kebijakan bantuan sosial (bansos).

Perekonomian yang terguncang akibat adanya pembatasan aktivitas masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19 membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan bansos tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, kebijakan bantuan yang diberikan pemerintah tersebut bersifat reguler dan non-reguler atau tambahan.

Beberapa bansos yang diberikan melalui program jaring pengaman sosial (JPS) adalah bantuan program sembako, program keluarga harapan (PKH), bantuan khusus sembako Jabodetabek, bantuan sosial tunai (BST), dan bantuan langsung tunai dana desa (BLTDD).

Penanggung jawab bansos tersebut pun berbeda-beda. Misalnya, PKH oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan BLTDD oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

"Pemerintah telah menggulirkan berbagai macam kebijakan bantuan. Ada yang sifatnya reguler dan non reguler atau tambahan sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan sosial dalam menghadapi Covid-19," ujar Muhadjir dalam video konferensi, Kamis (30/4/2020).

Bantuan reguler, kata Muhadjir, ada beberapa program yang dikeluarkan pada tahap pertama. Pertama, program pembagian sembako yang menyasar 27 keluarga penerima manfaat (KPM) dengan nilai Rp 200.000 per bulan.

Kedua, program keluarga harapan (PKH) yang menyasar 10 juta penerima manfaat yang disalurkan setiap bulan.

"Kemudian Kartu Prakerja yang merupakan domain Menko Perekonomian, ada 5,6 juta orang dan Rp 1 juta untuk biaya pelatihan serta insentif Rp 600.000 per bulan, mulai April-Desember," kata Muhadjir.

Sementara itu untuk bantuan non-reguler juga terbagi menjadi beberapa bantuan.

Pertama, bantuan listrik gratis yang mengarah kepada pelanggan 450 volt ampere dan diskon 50 persen bagi pelanggan 900 volt ampere mulai April-Juni 2020.

Kedua, bantuan langsung tunai (BLT) desa yang menyasar 12,3 juta kepala keluarga dengan nilai Rp 600.000 per bulan mulai April-Juni 2020. Ketiga, bantuan sosial tunai yang menyasar 9 juta keluarga mulai April-Juni 2020.

"Ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari program jaring pengaman sosial," kata dia.

Sebagian bantuan juga berupa BLT senilai Rp 600.000 yang berlangsung mulai April-Juni 2020.

Pemprov DKI Jakarta, kata dia, menanggung sembako untuk 1,1 juta KK, sedangkan bantuan Presiden untuk 1,3 juta KK di DKI yang disalurkan oleh Kementerian Sosial.

"Bantuan ini akan berlanjut. Pola pembagiannya sekarang ini tiap 2 minggu sekali, nilainya sebulan Rp 600.000 sehingga satu kali pembagian kira-kira Rp 300.00 sudah termasuk biaya pengantaran dan packing-nya. Jadi kalau nilainya kurang itu karena sudah termasuk biaya antar dan packing," terang Muhadjir.

Banpres tersebut tahap pertama pada minggu pertama sudah dibagikan. Kemudian minggu berikutnya bantuan akan kembali dibagikan tetapi jenis bantuannya berbeda, yakni hanya beras saja yang akan ditangani Bulog.

Seluruh pembagian Banpres tahap pertama ditargetkan sampai 4 Mei 2020.

"Jadi sembako untuk minggu pertama, minggu kedua berupa beras saja. Itu akan berlangsung sampai bulan Juni. Jadi 3 bulan. Begitu juga di wilayah Bodetabek akan sama. Jumlahnya 600.000 KK dengan jumlah pembagian yang sama," kata dia.

Bansos tahap kedua

Sebab pandemi masih berlangsung, pemerintah pun memutuskan untuk memperpanjang bansos tersebut hingga Desember.

"Jadi untuk (bansos) Jabodetabek, sekarang akan sampai Desember," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani seusai rapat kabinet terbatas bersama Presiden Jokowi, Rabu (3/6/2020).

Pada tahap kedua, periode penyaluran bansos dilakukan dari Juli hingga Desember 2020.

Menko PMK Muhadjir Effendy juga mengatakan, selain bansos yang sudah ada, program JPS tahap kedua juga nilainya ditambah untuk keluarga miskin dan rentan penerima program reguler.

Sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang terdaftar dalam program reguler, yakni program keluarga harapan (PKH) akan mendapat tambahan berupa bantuan beras selama Agustus-Oktober 2020.

Kemudian untuk 9,2 juta keluarga penerima program sembako yang tidak mendapat PKH, akan diberikan tambahan uang tunai sebesar Rp 500.000 dalam sekali penyaluran pada bulan Agustus 2020.

Meskipun dijadwalkan penyaluran hingga Desember, namun Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah menargetkan skema penyaluran bansos pada November 2020.

"Berbagai skema bantuan selesai disalurkan paling lambat November 2020, kecuali BST tetap ada bantuan pada bulan Desember guna stimulus di akhir tahun,” ujar Muhadjir dikutip dari siaran pers, Selasa (25/8/2020).

Cakup 60 Persen Penduduk Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bansos yang digulirkan pemerintah kepada masyarakat untuk penanganan pandemi Covid-19 telah mampu disalurkan kepada 60 persen penduduk Indonesia.

Luasnya cakupan bansos tersebut, ujar Sri Mulyani meliputi dukungan pemerintah di tingkat rumah tangga hingga ekspansi bantuan sosial seperti melalui Program Kartu Prakerja.

"Kalau Rp 65 triliun dukungan rumah tangga tadi bisa mencakup 103 juta individu Indonesia yang mendapat bansos, atau sekitar 29,1 juta keluarga, ini mencakup hampir di atas 40 persen terbawah penduduk Indonesia," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (30/4/2020).

"Kalau dengan ekspansi bansos Kartu Prakerja, masyarakat yang dapat bantuan pemerintah capai 60 persen desil terbawah. Lebih dari separuh rakyat kita mungkin tersentuh bansos melalui satu atau lain hal," ujar dia.

Lebih lanjut Sri Mulyani merinci, 10 juta keluarga penerima manfaat yang mendapatkan Program Keluarga Harapan meliputi 20 persen populasi masyarakat termiskin Indonesia.

Kemudian dengan adanya perogram Kartu Sembako yang digelontorkan kepada 20 juta kelompok penerima, maka cakupan bansos pemerintah meningkat menjadi 25 persen masyarakat termiskin.

Pemerintah pun telah memberikan bantuan berupa diskon dan subsidi pembayaran tarif listrik untuk pelanggan PLN 450 VA sebanyak 24 juta rumah tangga dan 900 VA untuk 7,2 juta rumah tangga, maka cakupan bansos pemerintah meningkat untuk 40 persen populasi masyarakat terbawah.

Selain itu, pemerintah juga menambahkan penerima Kartu Sembako dari DTKS Kemensos sebanyak 20 juta penduduk, maka cakupan bansos pemerintah meningkat menjadi lebih dari 40 persen.

"Dan menuju 50 persen karena masyarakat terbawah mendapat BLT yang semua disamakan disamakan Presiden nominalnya Rp 600.000," ujar Sri Mulyani.

"Kemudian mendekati 60 persen masyarakat kita dengan BLT dana desa," ujar Bendahara Negara itu.

Sementara dengan perluasan bansos melalui Program Kartu Prakerja, Sri Mulyani menilai bisa menyentuh desit 6 atau 7 dari penduduk Indonesia.

Kendala Bansos

Dalam proses penyaluran bansos tersebut, berbagai permasalahan pun muncul. Kendala itu mulai dari masyarakat yang tak terdata hingga kesulitan penyaluran di lapangan.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Said Mirza Pahlevi mengatakan, Kemensos sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian serta lembaga soal penyaluran bansos.

Tujuannya supaya bansos yang disalurkan oleh Kemensos, pemda, kementerian dan lembaga tidak saling tumpang tindih dan pada akhirnya menimbulkan masalah.

Sebelumnya, Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terus memperbaharui data penerima Bansos. 

Beberapa pemerintah daerah bahkan menunda penyaluran Bansos untuk memperbaharui data penerima agar tak terjadi protes dari warga yang layak menerima namun belum terdata.

Oleh karena itu, pemerintah pusat memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk memperbaharui data penerima Bansos.

"Kami sadar tahap pertama masih ada kekurangan, ada data yang tumpang tindih. Tahap kedua dengan koordinasi lebih baik bisa teratasi lebih baik," ujar Juliari saat meninjau penyaluran Bansos bersama Presiden Joko Widodo di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/5/2020).

Masalah data

Menko PMK Muhadjir Effendy mengakui data penerima bansos bermasalah. Ia mengatakan, Covid-19 mengakibatkan sejumlah orang kehilangan mata pencaharian sehingga mereka yang awalnya memiliki penghasilan kini jatuh miskin.

Mereka yang menjadi orang miskin baru ini tidak tercatat di DTKS sehingga dibantu melalui Bansos Presiden.

"Kalau ada yang tidak tepat sasaran kita benahi, kalau yang di putaran pertama ada yang belum masuk, agar diusulkan nanti pada tahap dua. Pokoknya dibikin yang luwes. Ini kan namanya keadaan darurat," ujar Muhadjir.

Namun walaupun masih banyak data tumpang tindih, tetapi pemerintah tetap menyalurkan bansos sembari membenahi data-data tersebut.

Pada tahap pertama, permasalahan data memang menjadi kendala dalam penyaluran bansos.

Bersitegang

Menko PMK Muhadjir Effendy bahkan mengaku sempat bersitegang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang data bansos bagi warga miskin terdampak Covid-19 di Ibu Kota.

"Kami dengan DKI sekarang sedang tarik-menarik cocok-cocokan data (penerima bansos). Bahkan, kemarin saya dengan Gubernur agak tegang, agak saya tegur keras Pak Gubernur (DKI)," ujar Muhadjir dalam sebuah diskusi yang digelar secara virtual pada Rabu (6/5/2020).

Peristiwa itu berawal dari rapat kabinet terbatas virtual yang dipimpin Presiden Joko Widodo bersama sejumlah kepala daerah, beberapa waktu lalu.

Dalam rapat, Anies melaporkan bahwa data warga miskin terbaru di DKI Jakarta mencapai 3,6 juta orang. Anies, sebut Muhadjir, saat itu mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengurus bansos bagi 1,1 juta warga di wilayahnya.

Sementara 2,5 juta orang sisanya akan mendapatkan bansos dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Muhadjir pun telah berkomitmen dengan kesepakatan tersebut.

Kemensos sendiri telah mengecek 2,5 juta orang miskin di DKI Jakarta. Setelah proses verifikasi, mereka terdiri dari 1,3 juta kepala keluarga (KK).

Setelah itu, bansos yang didistribusikan pertama adalah dari Pemprov DKI. Pada momen inilah Muhadjir merasa ada yang tidak beres.

"Di lapangan, ternyata Pak Gubernur menyampaikan bahwa bantuan itu (bantuan dari DKI) sekadar untuk mengisi kekosongan sebelum pemerintah pusat mengisi," kata Muhadjir.

Padahal tidak demikian. Berdasarkan kesepakatan dalam rapat kabinet terbatas, Kemensos dan Pemprov DKI memiliki target masing-masing, bukan salah satu mengisi kekosongan yang lainnya sebagaimana diungkapkan Anies Baswedan.

"Makanya kemarin saya ingatkan Pak Gubernur. 'Pak Gubernur, kan itu ada kesepakatan di rapat kabinet tidak begitu (bukannya mengisi kekosongan)'," ujar Muhadjir.

"DKI sanggup (memberikan bansos ke) 1,1 juta, kami siapkan yang 2,5 juta. Jadi jangan diubah itu, Kalau diubah, jadi kacau di lapangan," ucap dia.

Diadukan ke Ombudsman

Persoalan penyaluran bansos dalam penanganan pandemi Covid-19 paling banyak diadukan masyarakat ke Ombudsman RI selama membuka posko pengaduan.

"Kalau memperhatikan laporan-laporan yang masuk, itu secara berurutan, yang paling banyak terkait dengan bantuan sosial," kata Ketua Ombudsman Amzulian Rifai dalam konferensi pers yang disiarkan melalui akun Youtube Ombdusman RI, Rabu (5/8/2020).

Amzulian mengatakan, terdapat 1.346 aduan terkait bantuan sosial sejak posko pengaduan dibuka hingga ditutup pada Jumat (31/7/2020) lalu.

Selain masalah bantuan sosial, aduan lain yang diterima Ombudsman terkait dengan masalah ekonomi dan keuangan (176 aduan), transportasi (52), pelayanan kesehatan (39), dan keamanan (8).

Anggota Ombudsman Ahmad Suaedy menuturkan, tingginya aduan terkait bantuan sosial tersebut menunjukkan besarnya dampak pandemi Covid-19 terhadap kehidupan sehari-hari.

"Memang posko ini ditujukan untuk bagaimana bisa menolong orang dalam keadaan darurat mempertahankan hidup, banyak orang yang tiba-tiba tidak bisa mendapatkan makanan karena di rumah dan sebagainya," ujar Suaedy.

Menurut Suaedy melanjutkan, pada awal masa pandemi laporan yang banyak diterima terkait pendataan, di mana banyak masyarakat yang tidak menerima bantuan dan kebingungan untuk mencari bantuan.

Namun, lanjut Suaedy, masalah pendataan itu sudah mulai membaik pada bulan-bulan berikutnya, meskipun masih terdapat bantuan yang tidak tepat sasaran.