Kilas Balik Pembelajaran Jarak Jauh akibat Pandemi Covid-19

Tidak ingin penularan Covid-19 semakin merajalela, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan untuk memindahkan ruang belajar ke dunia maya.

Program tersebut bernama Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Siswa/i dan mahasiswa memanfaatkan gawai dan jaringan internet untuk mendapatkan materi pembelajaran dari guru di sekolah.

Lantas, seperti apa perjalanan PJJ selama pandemi yang saat ini sudah memasuki bulan keenam? Berikut rangkuman Kompas.com:

PJJ untuk cegah Covid-19

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengeluarkan surat edaran untuk pencegahan virus corona (Covid-19) pada satuan pendidikan, Minggu (9/3/2020).

Surat tersebut ditujukan kepada kepala dinas pendidikan provinsi, kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, kepala lembaga layanan pendidikan tinggi, pemimpin perguruan tinggi, dan kepala sekolah di seluruh Indonesia.

Nadiem Makarim mengajak berbagai pihak di dunia pendidikan untuk bergerak bersama menghadapi virus corona yang telah resmi ditetapkan WHO sebagai pandemi global untuk melakukan langkah-langkah mencegah berkembangnya penyebaran Covid-19 di lingkungan satuan pendidikan.

Setidaknya sudah ada dua surat edaran dikeluarkan Kemendikbud terkait virus corona;

Pertama, Surat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di lingkungan Kemendikbud.

Kedua, Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan.

Kegiatan sekolah pun berlangsung tak seperti tahun-tahun sebelumnya, saat situasi sebelum pandemi virus corona. Namun, berbagai tantangan harus dihadapi demi berlangsungnya pendidikan di negeri ini.

Permasalahan yang harus dihadapi terutama terkait dengan infrastruktur, seperti listrik dan jaringan internet.

Selain itu, tidak sedikit keluarga yang tidak memiliki gawai sebagai sarana untuk mengikuti PJJ.

Jaringan internet jadi kendala

Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) menerima 213 pengaduan pembelajaran jarak jauh (PJJ), selama kurun waktu tiga minggu, terhitung sejak 16 Maret hingga 9 April 2020.

Mayoritas pengaduan terkait dengan beratnya penugasan yang diberikan guru kepada siswa.

"Pengaduan didominasi oleh para siswa sendiri terkait berbagai penugasan guru yang dinilai berat dan menguras energi serta kuota internet," kata Komisioner KPAI bidang Pendidikan, Retno Listyarti, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (13/4/2020).

Selain itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JJPI) Ubaid Matarji menilai, konsep pembelajaran jarak jauh masih sulit untuk diterapkan saat ini.

Menurut Ubaid, faktor sumber daya manusia maupun teknologi dinilai belum mendukung penerapan pembelajaran jarak jauh.

"Semua tidak siap. Gurunya tidak siap karena tidak punya kompetensi di situ. Anaknya juga terkendala akses dan fasilitas. Sarana jaringan internet juga sangat terbatas. kalau pun ada, jaringannya buruk atau kuota tak terbeli," kata Ubaid saat dihubungi Kompas.com, Jumat (3/7/2020).

Di sisi lain, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kemendikbud membuat peta kebutuhan anak untuk pembelajaran jarak jauh.

Menurut Huda, hal itu penting dilakukan untuk dapat memahami kebutuhan setiap daerah.

Sebab, tidak semua daerah bisa dipaksakan menerapkan pembelajaran jarak jauh karena tidak memiliki alat penunjang semisal gawai.

"Peta kebutuhan sebenarnya pelajar kita yang tidak punya HP, lalu tidak bisa beli pulsa ya, hampir tembus 70 juta," kata Huda saat dihubungi Kompas.com, Kamis (30/7/2020).

Kebutuhan lain menyangkut infrastruktur penunjang, yakni internet.

Huda menyebut, banyak daerah di luar Pulau Jawa yang belum memiliki infrastruktur internet terutama daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

"Karena soal infrastruktur yang memang di daerah situ tidak terjangkau insfrastruktur internet, ini kan tidak bisa dipaksain PJJ," ujar politikus PKB ini.

Butuh penyesuaian

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, Indonesia harus siap melaksanakan pembelajaran jarak jauh yang mulai dilakukan di tengah pandemi Covid-19.

Akibat pandemi tersebut, kata dia, banyak hal yang harus dilakukan penyesuaian, termasuk soal pembelajaran.

"Kita harus siap melakukan pembelajaran jarak jauh sebagai pengganti metode pembelajaran konvensional," kata Ma'ruf Amin, Rabu (13/5/2020).

Pembelajaran jarak jauh memiliki tantangan tersendiri yang harus dihadapi. Sehingga kreativitas para pengajar sangat dibutuhkan dalam pelaksanaannya sehingga mereka harus keluar dari gaya konvensional.

Mereka juga dituntut harus lebih inovatif dalam menyiapkan materi dan mekanisme pembelajaran.

Termasuk memanfaatkan seluruh potensi teknologi yang ada untuk membantu pelaksanaan pembelajaran.

Gerakan bantu PJJ

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meluncurkan 'Gerakan Bangkit Belajar' guna membantu siswa sekolah yang menjalankan pembelajaran jarak jauh.

Muhaimin menyebut, gerakan ini berupa posko yang memberikan bantuan akses PJJ seperti jaringan internet hingga relawan pendamping siswa.

Peluncuran Gerakan Bangkit Belajar, kata Muhaimin, diperlukan untuk mengantisipasi terjadi lost generation akibat pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Ada sejumlah wilayah, antara lain Cianjur hingga NTT, yang membutuhkan bantuan untuk menjalankan PJJ.

Oleh karena itu, dia mendorong semua sumber daya untuk ikut segera membantu gerakan tersebut. Sebab, Jika tidak segera, ia menilai akan terjadi lost generation.

"Dari semua posko ini, resources yang akan kita dorong terutama kalangan yang punya kelebihan. Prioritas daerah terluar enggak usah jauh-jauh, daerah Cianjur bagian selatan saja udah setengah mati, sudah bisa lost generation itu kalau enggak segera kita tangani. Belum lagi Jateng, NTT," ujar Muhaimin.

"Alhamdulilah posko bisa menjadikan penggerak sekaligus buka Wifi gratis (sebanyak) 2.117, segera akan menyusul di berbagai tempat, di 24 provinsi dan kubapaten/kota," tutur dia.

Hal senada dikatakan oleh Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda yang mengapresiasi banyaknya masyarakat yang terlibat membantu siswa dalam Pembelajaran Jarak Jauh ( PJJ) di masa Pandemi Covid-19.

Menurut Huda, bantuan tersebut berupa pendampingan kepada siswa dalam belajar dan pembagian alat penunjang PJJ seperti smartphone.

"Karena itu kita mengapresiasi inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat peduli pendidikan yang berdonasi, berbagi smartphone second (bekas) termasuk bersedia untuk menjadi relawan pendamping, ini yang terjadi di lapangan," kata Huda, Rabu (26/8/2020).

"Jadi ada inisiatif-inisiatif masyarakat yang akhirnya mengambil porsi-porsi peran yang tadinya sepenuhnya oleh orangtua murid di rumah akhirnya bisa dibantu relawan-relawan ini," tutur Huda.

Huda menyebut, komponen masyarakat yang membantu menjadi relawan salah satunya berasal dari mereka yang mendapatkan beasiswa bidik misi.

"Progresnya semakin meningkat, 5976 relawan yang dia mendapatkan beasiswa bidik misi kuliah, sebagai bagian dari cara membalas budi mereka siap menjadi relawan. Itu membantu banget," ungkap Huda.

Huda meminta Kemendikbud mengoordinasikan bantuan dari berbagai komponen masyarakat terkait pembelajaran jarak jauh.

Salah satunya adalah bantuan promo yang diberikan provider komunikasi terkait paket data internet.

"Karena tidak semua orangtua tahu kalau ada promo-promo yang sifatnya yang memberikan keringanan kuota kepada siswa," kata Huda.

"Saya berharap ada tangan-tangan dari Kemendikbud yang mengkoordinasikan ini sampai pada level daerah," tutur dia.

Menurut Huda, koordinasi juga dibutuhkan agar bantuan yang diberikan berbagai komponen masyarakat tepat sasaran.

"Supaya juga tepat sasaran, supaya yang menggunakan promo ini memang yang betul-betul siswa yang kesulitan akses dan kesulitan membeli kuota. Nah itu kan butuh koordinasi," ujar Huda.

Bantuan pemerintah

Pemerintah tengah mengkaji pemberian subsidi pulsa untuk tenaga pengajar dan murid dalam rangka mendukung proses pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi Covid-19.

Menteri Komunikasi dan Informatika ( Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, subsidi pulsa bagi para tenaga pengajar dan murid akan mulai digulirkan pada September 2020.

"Betul (subsidi pulsa untuk dukung pembelajaran jarak jauh) long distance electronic learning, diharapkan penyesuaian DIPA bisa segera selesai dan mulai digulirkan September," ujar Johnny kepada Kompas.com, Kamis (13/8/2020).

Johnny mengatakan, pemberian subsidi pulsa tersebut rencananya akan diberikan selama empat bulan atau hingga Desember 2020.

Saat ini, pemerintah tengah menghitung besaran subsidi yang akan diberikan kepada siswa, mahasiswa, para guru dan dosen.

"Paket data saja sekitar Rp 7,8 triliun plus beberapa insentif lainnya yang sedang dibicarakan. Satuan kerja berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)," kata Johnny.

Ia mengatakan, pihaknya memberikan dukungan kepada Kemendikbud untuk merealisasikan insentif data untuk lingkungan pendidikan yang dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tersebut.

Dalam hal ini, tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama operator seluler menyelesaikan pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

"Dalam pembicaraan dengan kami, dari awal pandemi Covid-19 operator seluler sudah menyediakan insentif paket data setara Rp 1,9 triliun per bulan untuk siswa dan mahasiswa yang diatur sendiri oleh mereka," kata Johnny.

Hal yang sama diungkapkan Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) Evy Mulyani mengatakan, pemerintah akan memberikan bantuan subsidi kuota kepada siswa hingga dosen selama empat bulan.

"Rencananya, akan diberikan subsidi kuota internet selama empat bulan, terhitung dari bulan September-Desember 2020," kata Evy Mulyani saat dihubungi Kompas.com, Jumat (28/8/2020).

"Siswa akan mendapat 35 GB/bulan, guru akan mendapat 42 GB/bulan, mahasiswa dan dosen 50 GB/bulan," kata dia.

Evy mengatakan, mengenai teknis pemberian bantuan, syarat dan ketentuan bagi yang menerima bantuan subsidi kuota tersebut masih dalam proses finalisasi.

Menurut dia, Kemendikbud telah melakukan penyesuaian kebijakan pendidikan serta menyediakan inisiatif dan solusi pada masa pandemi Covid-19.

"Salah satunya adalah relaksasi dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS), di mana satuan pendidikan diberi kewenangan untuk mengalokasikan dana BOS untuk penyediaan pulsa kuota internet bagi guru dan siswa," tutur Evy.

Sebelumnya, Menteri Nadiem Makarim mengatakan, pemerintah memberikan subsidi kuota internet bagi siswa, guru, mahasiswa dan dosen selama masa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sebesar Rp 9 triliun.

Hal ini disampaikan Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi X di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020).

"Alhamulillah kami dapat dukungan dari menteri-menteri untuk anggaran pulsa untuk peserta didik kita di masa PJJ ini, jadi dengan senang hati saya mengumumkan hari ini. Kami mendapat persetujuan anggaran Rp 9 triliun untuk tahun ini," kata Nadiem.