Salin Artikel

Penjelasan Polisi soal Penangkapan Ketua Adat Laman Kinipan Effendi Buhing

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Hendra Rochmawan mengatakan, penangkapan Ketua Komunitas Adat Laman Kinipan Effendi Buhing berawal dari tiga laporan PT Sawit Mandiri Lestari (SML).

“Betul sekali (terkait laporan dugaan tindak pidana perampasan, dugaan pembakaran pos pantau api PT SML, dan dugaan tindak pidana pengancaman),” ujar Hendra ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (27/8/2020).

Hendra mengungkapkan, dugaan perampasan terjadi pada 23 Juni 2020 di daerah Lamandau, Kalteng.

Menurut polisi, keempat pelaku, yakni Riswan, Teki, Semar, dan Embang, merampas gergaji mesin dari dua karyawan PT SML karena bekerja di wilayah Desa Kinipan.

Berdasarkan keterangan polisi, masing-masing pelaku membawa mandau atau senjata tradisional suku Dayak yang diikat di pinggang.

Para pelaku yang telah berstatus sebagai tersangka, katanya, juga mengenakan ikat kepala berwarna merah yang menandakan persiapan perang.

Polisi mengatakan, gergaji mesin tersebut belum dikembalikan hingga saat ini.

Hasil pemeriksaan keempat tersangka mengungkapkan, Effendi diduga menyuruh empat pelaku merampas gergaji mesin tersebut. Effendi pun telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Dari hasil pemeriksaan (para tersangka) saudara Riswan, Teki, Semar dan Embang, bahwa orang yang menyuruh melakukan tindak pidana perampasan adalah Effendi Buhing,” katanya.

Sementara itu, terkait dugaan pembakaran pos pantau api milik PT SML, Effendi juga diduga menyuruh aksi pembakaran tersebut.

Polisi mengklaim telah mengantongi alat bukti berupa keterangan saksi.

“Laporan polisi tentang pembakaran pos pantau api milik PT SML, terungkap atas nama Effendi Buhing yaitu diduga orang yang menyuruh melakukan tindak pidana pencurian, pembakaran. Ada saksi yang mengatakan yang bersangkutan ada di TKP,” tutur Hendra.

“Dan tindak pidana pengancaman yang sudah di tahap 1 berkas perkaranya,” sambung dia.

Sejauh ini, polisi masih memeriksa Effendi. Hendra menuturkan, Effendi tidak kooperatif dalam pemeriksaan tersebut.

Polda Kalteng juga mengklaim penanganan kasusnya sudah sesuai prosedur.

“Tidak benar kalau kepolisian tidak sesuai prosedur, kami profesional dan tetap memberikan hak jawab kepada semua, karena pada prinsipnya semua sama di depan hukum,” ungkap dia.

Penangkapan Effendi Buhing disinyalir berhubungan dengan konflik lahan yang sudah berlangsung sejak 2018. Konflik tersebut melibatkan masyarakat adat Laman Kinipan dan perusahaan PT Sawit Mandiri Lestari (SML).

Buhing menjadi salah tokoh yang cukup getol menolak pembabatan hutan adat yang telah mereka kelola turun-temurun.

Koalisi Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) mengecam tindakan aparat Polda Kalimantan Tengah karena penangkapan tersebut diduga tanpa berdasarkan alasan yang jelas.

Dikutip dari keterangan tertulis KNPA pada Rabu (26/8/2020), kasus dugaan perampasan ini telah mengakibatkan enam anggota masyarakat adat dikriminalisasi oleh perusahaan dan aparat kepolisian setempat.

Akibat perampasan itu, pemukiman dan tanah pertanian masyarakat di wilayah adat Laman Kinipan telah digusur sejak 2018 dengan menggunakan alat berat demi perkebunan sawit.

PT SML berdalih, bahwa penggusuran dan perambahan hutan tersebut dilakukan secara sah karena telah mangantongi izin pelepasan lahan seluas 19.091 hektar dari KLHK melalui surat 1/I/PKH/PNBN/2015 pada 19 Maret 2015.

Selain itu, berdasarkan Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 82/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 tentang Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) Atas Nama PT Sawit Mandiri Lestari seluas 9.435,2214 Hektar.

Namun, terbitnya pelepasan hutan dan HGU diduga cacat hukum karena tanpa persetujuan masyarakat adat Laman Kinipan sebagai pemilik wilayah adat.

https://nasional.kompas.com/read/2020/08/27/13541451/penjelasan-polisi-soal-penangkapan-ketua-adat-laman-kinipan-effendi-buhing

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diusulkan, Durasi Ibadah Haji Jadi 35 Hari pada 2023 dan 30 Hari pada 2024

Diusulkan, Durasi Ibadah Haji Jadi 35 Hari pada 2023 dan 30 Hari pada 2024

Nasional
Soal Penyebab Kasus Baru Gagal Ginjal Akut, Menkes Tunggu Hasil Laboratorium Independen

Soal Penyebab Kasus Baru Gagal Ginjal Akut, Menkes Tunggu Hasil Laboratorium Independen

Nasional
Soal Ijtima Ulama PKB Dorong Muhaimin Maju Pilpres, Gerindra: Pak Prabowo Menyimaknya

Soal Ijtima Ulama PKB Dorong Muhaimin Maju Pilpres, Gerindra: Pak Prabowo Menyimaknya

Nasional
Polisi: 15 Pekerja di Puskesmas Distrik Paro Tak Pernah Disandera KKB

Polisi: 15 Pekerja di Puskesmas Distrik Paro Tak Pernah Disandera KKB

Nasional
Beri Sinyal Tak Ikut Pilpres 2024, Ridwan Kamil: Paling Bagus Melanjutkan Jabar

Beri Sinyal Tak Ikut Pilpres 2024, Ridwan Kamil: Paling Bagus Melanjutkan Jabar

Nasional
Menkes Sebut dari Dua Anak Diduga Gagal Ginjal Akut, Satu yang Terkonfirmasi

Menkes Sebut dari Dua Anak Diduga Gagal Ginjal Akut, Satu yang Terkonfirmasi

Nasional
Ridwan Kamil Ingin Atalia Bergabung ke Golkar: Biar Paket Hemat

Ridwan Kamil Ingin Atalia Bergabung ke Golkar: Biar Paket Hemat

Nasional
Kronologi Evakuasi 15 Pekerja Pembangunan Puskesmas di Nduga Versi Polda Papua

Kronologi Evakuasi 15 Pekerja Pembangunan Puskesmas di Nduga Versi Polda Papua

Nasional
Tiba di Sumut, Jokowi Hadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Besok

Tiba di Sumut, Jokowi Hadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Besok

Nasional
Ketua DKPP Minta 'Jangan Berpikir Negatif' soal Sidang Kecurangan Pemilu Mendadak Ditunda

Ketua DKPP Minta "Jangan Berpikir Negatif" soal Sidang Kecurangan Pemilu Mendadak Ditunda

Nasional
Update 8 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 263 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.959

Update 8 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 263 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.959

Nasional
KPK: Buron Kasus E-KTP Paulus Tannos Kantongi Paspor Baru dari Negara Lain

KPK: Buron Kasus E-KTP Paulus Tannos Kantongi Paspor Baru dari Negara Lain

Nasional
Sidang DKPP soal Kecurangan Pemilu Mendadak Ditunda saat Hendak Putar Video Bukti

Sidang DKPP soal Kecurangan Pemilu Mendadak Ditunda saat Hendak Putar Video Bukti

Nasional
Ridwan Kamil Nilai Istrinya Punya Kapasitas Jadi Pemimpin Bandung

Ridwan Kamil Nilai Istrinya Punya Kapasitas Jadi Pemimpin Bandung

Nasional
Dukung Richard Eliezer, Ikatan Alumni FH Trisakti Ajukan 'Amicus Curiae' ke PN Jakarta Selatan

Dukung Richard Eliezer, Ikatan Alumni FH Trisakti Ajukan "Amicus Curiae" ke PN Jakarta Selatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.