Untuk Muhammadiyah dan PGRI, pihaknya sedang melakukan komunikasi intens agar kembali bergabung dalam program tersebut.
"Mengenai organisasi penggerak, kabar gembira satu dari tiga organisasi yang kemarin tidak ingin ikut serta dalam program POP, itu sudah kembali. PBNU alhamdulillah sudah menyetujui kembali kepada program organisasi penggerak," kata Nadiem saat rapat kerja dengan Komisi X di DPR RI, Kamis (27/8/2020).
"Harapan kami adalah Muhammadiyah dan PGRI pun begitu, kami sedang tahap diskusi intensif dengan dua organisasi masyarakat tersebut untuk menyelesaikan berbagai macam isu dan masalah mengenai struktur dan kriteria program organisasi penggerak." ujar Nadiem.
Sebagai evalusasi dari polemik yang timbul, Mendikbud akhirnya memutuskan POP ditunda.
Menurut Nadiem, ada beberapa faktor yang menjadi bahan evaluasi sebelum memutuskan akhirnya program POP ditunda.
Namun, ia mastikan bahwa program tersebut akan berjalan pada tahun 2021.
“Setelah kami evaluasi selama satu bulan, kami memutuskan, karena ada beberapa faktor, untuk menunda program POP untuk tahun 2020. Jadinya program POP itu akan mulai di tahun 2021,”
“Jadi masih akan jalan, tetapi dengan memberikan kita waktu untuk melakukan berbagai macam penyempurnaan yang sebagian direkomendasikan oleh organisasi-organisasi masyarakat besar,” ucap dia.
Salah satu alasan penundaan, kata Nadiem, adalah untuk dapat merangkul kembali organisasi masyarakat di dunia pendidikan.
Nadiem mengatakan, organisasi-organisasi tersebut telah berkontribusi besar bagi kementeriannya dan masyarakat Indonesia lewat ilmu yang mereka miliki.
Kedua, memberi waktu kepada organisasi-organisasi masyarakat tersebut untuk merencanakan program pelatihan mereka, terutama mempersiapkan program di tengah pandemi Covid-19.
"Memberikan organisasi-organisasi tersebut waktu untuk merencanakan program pelatihannya, transformasi sekolahnya di masa Covid-19 ini dengan lebih detail," tutur Mendikbud.
Selain itu, memastikan dan menjawab kecemasan masyarakat maupun ormas jika ada organisasi di dalamnya yang dianggap tak layak.
“Misalnya kita harus mengecek dan mereverifikasi apa rekam jejak organisasi-organisasi masing-masing sekecil apa pun, kalau dia lolos seleksi harus kita check dan rechek,” ucap Nadiem.
“Jadi harapan kami dalam waktu dekat, bisa membawa kembali PGRI dan Muhammadiyah kembali ke program POP dan berbagai macam kolaborasi dengan pemerintah lainnya,” tutur dia.
https://nasional.kompas.com/read/2020/08/27/11354201/mendikbud-nadiem-pastikan-pbnu-kembali-ikut-program-organisasi-penggerak