Kemendikbud Diminta Sinergi dengan Berbagai Sektor Terkait Pembelajaran Jarak Jauh

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersinergi dengan kementerian/lembaga lain serta sektor swasta untuk mendukung pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Menurut Ubaid, saat ini orang tua siswa terkendala biaya penunjang seperti pembelian kuota internet. Ia menilai, dana-dana yang dimiliki kementerian lain dan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) dapat digunakan untuk pelaksanaan PJJ.

“Pemerintah perlu bersinergi dengan kementerian lain, bahkan sektor swasta agar ada dana CSR, dana abadi pendidikan, dana desa atau dana di APBD. Itu semua bisa digerakkan untuk mendukung PJJ,” kata Ubaid saat dihubungi Kompas.com, Rabu (26/8/2020).

Menurut Ubaid, bantuan Kemendikbud dalam bentuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung PJJ banyak tidak terealisasi di sekolah swasta.

Selain itu, dana tersebut juga dinilai kurang akibat digunakan untuk menggaji guru honorer.

“Dana BOS di lapangan untuk support PJJ di sekolah juga banyak tidak terealisasi, terutama di sekolah-sekolah swasta,” ujar Ubaid

“Dana BOS untuk operasional saja pas-pasan, bahkan juga kurang. Malah dipotong untuk gaji guru honorer, sementara orangtua di sekolah swasta juga banyak yang nunggak SPP akibat ekonominya terdampak Covid-19,” tutur dia.

Secara terpisah, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, saat ini banyak komponen masyarakat yang membantu orangtua untuk anaknya menjalankan PJJ. Salah satunya datang dari dunia usaha yang memberikan promo kuota intenet untuk meringankan biaya PJJ.

Oleh sebab itu, Huda meminta Kemendikbud mengkoordinasikan bantuan dari berbagai komponen masyarakat terkait PJJ.

“Kalau inisiatif dari pelaku dunia usaha sudah jalan ya, beberapa provider sudah memberikan paket khusus hemat bagi siswa dan seterusnya, karena tidak semua orang tua tahu kalau ada promo-promo sifatnya yang memberikan keringanan kuota kepada siswa,” kata Huda.

“Saya berharap ada tangan-tangan dari Kemendikbud yang mengkoordinasikan ini sampai pada level daerah,” tutur dia.

Menurut Huda, koordinasi juga dibutuhkan agar bantuan yang diberikan berbagai komponen masyarakat tepat sasaran.

“Supaya juga tepat sararan, supaya yang menggunakan promo ini memang yang betul-betul siswa yang kesulitan akses dan kesulitan membeli kuota. Nah itu kan butuh koordinasi,” ujar Huda.