Budiman Sudjatmiko Sebut PDI-P Bukan Konseptor RUU HIP

Budiman mengatakan, pihaknya justru mengusulkan tentang pedoman pelaksanaan sosialisasi Pancasila, dan bukan mengacu pada esensinya.

"RUU HIP usulan DPR. Sebenarnya yang kami usulkan adalah tentang pedoman pelaksanan sosialisasi Pancasila bukan mengacu pada esensinya," ujar Budiman dikutip dari acara "Aiman Spesial Kemerdekaan" di Kompas TV, Senin (17/8/2020) malam.

Budiman mengatakan, Pancasila yang dibicarakan partainya adalah terkait pidato-pidato kelahiran Pancasila atau proses sidang badan penyelidik usaha-usah persiapan kemerdekaan (BPUPKI).

Pancasila yang disepakati pihaknya, kata dia, merupakan Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Namun justru, menurut dia, ada usulan dari partai lain agar pembahasan Pancasila tidak hanya berbicara soal sosialisasi semata.

"Cuma ada satu usulan kami di PDI-P yang sepakat tak disampaikan. Ada usulan partai lain, mengapa hanya bicara soal pengorganisasian dan sosialisasi Pancasila? Mengapa tidak meluaskannya menjadi soal-soal yang lebih substantif berkaitan dengan Pancasila itu sendiri," kata dia.

Sementara sejak awal, kata dia, PDI-P berada dalam posisi membicarakan RUU yang saat ini sedang diajukan yakni Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Dengan demikian, kata Budiman, PDI-P tidak masuk ke dalam regulasi yang akhirnya memunculkan tafsir-tafsir lain dari Pancasila itu sendiri. Antara lain soal Trisila dan Ekasila.

"Bicara soal pidato Bung Karno 1 Juni, dalam asas PDI-P, Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjadi semangat kelahirannya pada 1 Juni," kata dia.

Diketahui, dalam Catatan Rapat Badan Legislasi Pengambilan Keputusan atas Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Haluan Ideologi Pancasila, 22 April 2020, RUU HIP merupakan usulan DPR RI dan ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas 2020.

Usulan RUU tersebut dilatarbelakangi oleh belum adanya landasan hukum yang mengatur Haluan Ideologi Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain dianggap tak memiliki urgensi, banyak pihak menilai RUU HIP berpotensi menimbulkan konflik ideologi.

Antara lain yang menjadi polemik adalah munculnya konsep Trisila dan Ekasila serta tak ada TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1996 tentang larangan ajaran komunisme/marxisme.