Salin Artikel

PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

Namun, ia menilai, PKPU tersebut belum bisa menjawab kemungkinan adanya penyimpangan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada.

"Hanya saja PKPU ini nampaknya belum bisa menjawab tuntas soal potensi-potensi penyimpangan dari protokol yang mungkin akan terjadi dalam rangkaian tahapan pilkada," kata Lucius dalam acara launching 'Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat', Jumat (14/8/2020).

Misalnya, pada pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum. Ia mengatakan, potensi penularan bisa terjadi pada peserta dalam proses perjalanan ke lokasi rapat.

"Mungkin saja kita tidak mengatur orang-orang yang terlanjur berada di lapangan bagaimana jaga jarak, pakai masker dan hand sanitizer, tapi bagaimana menjamin orang-orang ini datang dari rumah masing-masing sampai stadion," ujarnya.

"Potensi penularan paling tinggi justru terjadi dalam rangkaian perjalanan karena orang dari rumah ke rumah," lanjut dia.

Selain itu, yang perlu ditegaskan kembali dalam PKPU adalah jumlah orang yang boleh hadir dalam acara rapat umum.

Ia mengusulkan peserta yang boleh datang paling tidak hanya 50 orang, sehingga lebih mudah untuk menerapkan protokol kesehatan.

"Saya kira PKPU harus sudah sejak awal menegaskan misalnya batasan 50 orang itu paling realistis, karena kalau tidak bagaimana membayangkan rapat bersama yang dilakukan di stadion," ucap Lucius.

Sebagai informasi, dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tepatnya Pasal 64 sudah diatur mengenai pelaksanaan rapat umum saat pilkada.

Berikut bunyi Pasal 64:

(1) Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a diupayakan melalui Media Daring.

(2) Dalam hal rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a tidak dilakukan melalui Media Daring, rapat umum dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. dilakukan di ruang terbuka;

b. dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 17.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia;

c. dilakukan di wilayah setempat yang telah dinyatakan bebas Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah setempat;

d. membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang terbuka dengan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta rapat umum;

e. pelaksanaan rapat umum harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan

f. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada wilayah setempat.

(3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah setempat.

https://nasional.kompas.com/read/2020/08/14/17512901/pkpu-pilkada-2020-dinilai-belum-tuntas-atur-potensi-penyimpangan-protokol

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Baru: Penulisan Nama di E-KTP Tak Boleh Disingkat

Aturan Baru: Penulisan Nama di E-KTP Tak Boleh Disingkat

Nasional
Kelakar Gus Yahya ke Panglima TNI: Jangan-jangan Pak Andika NU Juga

Kelakar Gus Yahya ke Panglima TNI: Jangan-jangan Pak Andika NU Juga

Nasional
Jokowi Ajak Projo Tak Buru-buru Bicara Pilpres, PDI-P: Kepentingan Nasional Harus Didahulukan

Jokowi Ajak Projo Tak Buru-buru Bicara Pilpres, PDI-P: Kepentingan Nasional Harus Didahulukan

Nasional
Soal Informasi Harun Masiku, KPK Minta Novel Menyampaikannya ke Penegak Hukum

Soal Informasi Harun Masiku, KPK Minta Novel Menyampaikannya ke Penegak Hukum

Nasional
Aturan Baru Mendagri, Perubahan Nama Penduduk Berdasarkan Ketetapan Pengadilan

Aturan Baru Mendagri, Perubahan Nama Penduduk Berdasarkan Ketetapan Pengadilan

Nasional
Mobil Ferrari Indra Kenz yang Disita Polisi Tiba di Bareskrim, Begini Penampakannya

Mobil Ferrari Indra Kenz yang Disita Polisi Tiba di Bareskrim, Begini Penampakannya

Nasional
Indonesia Dorong Pengelolaan Data Lintas Negara di G20, tapi Belum Punya Regulasi Perlindungan Data Pribadi

Indonesia Dorong Pengelolaan Data Lintas Negara di G20, tapi Belum Punya Regulasi Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Cak Imin Siap Gabung KIB asal Jadi Capres, PPP: Nanti Dimusyawarahkan

Cak Imin Siap Gabung KIB asal Jadi Capres, PPP: Nanti Dimusyawarahkan

Nasional
Propam Dalami Motif Oknum Polisi Lepaskan 8 Tembakan di Kompleks Polri Ragunan

Propam Dalami Motif Oknum Polisi Lepaskan 8 Tembakan di Kompleks Polri Ragunan

Nasional
Cak Imin Mau Gabung KIB Asal jadi Capres, Golkar: Kita Ngopi-ngopi Dulu, Baru Bahas Figur

Cak Imin Mau Gabung KIB Asal jadi Capres, Golkar: Kita Ngopi-ngopi Dulu, Baru Bahas Figur

Nasional
Aturan Baru, Penulisan Nama di E-KTP Minimal Dua Kata

Aturan Baru, Penulisan Nama di E-KTP Minimal Dua Kata

Nasional
Menakar Peluang Cak Imin Diusung Jadi Capres 2024 jika PKB Gabung Koalisi Indonesia Bersatu

Menakar Peluang Cak Imin Diusung Jadi Capres 2024 jika PKB Gabung Koalisi Indonesia Bersatu

Nasional
Kuasa Jokowi dan Sinyal-sinyal Dukungan buat Ganjar di Pilpres 2024

Kuasa Jokowi dan Sinyal-sinyal Dukungan buat Ganjar di Pilpres 2024

Nasional
Aturan Baru: Nama di E-KTP Maksimal 60 Karakter

Aturan Baru: Nama di E-KTP Maksimal 60 Karakter

Nasional
Menag Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik Hadapi Cuaca Ekstrem di Mekkah dan Madinah

Menag Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik Hadapi Cuaca Ekstrem di Mekkah dan Madinah

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.