Salin Artikel

Wapres: DKI Jakarta Paling Banyak Tes Swab, Provinsi Lain Tidak Serius

Ia merinci, jumlah penduduk di Ibu Kota, yaitu sekitar 10 juta atau lima persen dari total penduduk di Indonesia.

Dari persentase itu, hampir sebanyak 50 persen penduduk Jakarta sudah melakukan swab test.

"Menurut data (Satgas Covid-19), kini DKI yang penduduknya hanya lima persen (dari jumlah total penduduk Indonesia), menyerap hampir 50 persen pelaksanaan swab test (secara total)," ujar Wapres Ma'ruf Amin dalam rapat internal, Kamis (13/8/2020).

Sementara itu, belum ada daerah lain yang pelaksanaan swab test-nya semasif DKI Jakarta.

Hal itu menunjukkan bahwa daerah lainnya kurang serius dalam melaksanakan tes Covid-19.

"Artinya, provinsi lain tidak melakukan tes masif secara serius," kata Wapres Ma'ruf Amin.

Ia cukup menyayangkan ketidakseriusan pemerintah daerah ini. Pasalnya, salah satu cara yang ditempuh pemerintah dalam penanganan Covid-19, yakni tes Covid-19 secara masif.

Selain itu, ada pula melaksanakan penelusuran kontak dekat pasien Covid-19 dan penerapan protokol kesehatan.

"Ada dua tugas yang harus kita lakukan dalam menangani masalah pandemi dan dampaknya. Terutama tentang kesehatan, saya kira kesehatan sekarang kita masih melihat bahwa tingkat penularan cukup tinggi," kata dia.

Diketahui, akumulasi kasus Covid-19 di DKI Jakarta hingga Rabu (12/8/2020) ini, mencapai 27.242.

Adapun, jumlah spesimen yang dites dalam 24 jam mencapai 4.117. Dari tes itu, sebanyak 578 dinyatakan positif Covid-19, sementara sisanya dinyatakan negarif.

Tes spesimen melalui PCR di DKI Jakarta tersebut dilakukan melalui kolaborasi 54 laboratorium pemerintah daerah, pemerintah pusat, BUMN dan swasta.

Menurut standar WHO, DKI Jakarta harus melakukan pemeriksaan spesiman minimal sebanyak 10.645 per minggu atau 1.521 orang per hari.

https://nasional.kompas.com/read/2020/08/13/15511921/wapres-dki-jakarta-paling-banyak-tes-swab-provinsi-lain-tidak-serius

Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke