Salin Artikel

KPK Sambut Baik Pencabutan Pedoman Kejagung soal Penanganan Hukum Jaksa

Nawawi mengatakan, pencabutan itu selaras dengan semangat pemberantasan korupsi serta menunjukkan sikap responsif Kejagung setelah pedoman tersebut mendapat kritik dari masyarakat.

"Tentu dari sisi semangat pemberantasan korupsi, langkah tersebut perlu disambut baik, dan di sisi lain menujukkan sikap responsif pihak kejagung atas masukan dari berbagai kalangan masyarakat," kata Nawawi, Rabu (12/8/2020).

Penerbitan Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 itu sebelumnya dikritik karena pedoman itu mengatur pemeriksaan para jaksa yang diduga melakukan tindak pidana harus seizin Jaksa Agung.

Tak hanya itu, pemanggilan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan jaksa juga harus seizin Jaksa Agung.

Menurut Nawawi, pedoman tersebut memang sudah seharusnya dicabut setelah mendapat kritik dari masyarakat.

Sebab, kata Nawawi, instrumen perundangan tindak pidana korupsi memang memberi kesempatan bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam upaya memberantas korupsi.

"Jadi sangat tepatlah kalau kita aparat penegak hukum khususnya dalam penegakan pemberantasan korupsi selalu bersikap terbuka dan tentu saja mndengarkan masukan-masukan dari masyarakat," kata Nawawi.

Diberitakan sebelumnya Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mencabut Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Izin Jaksa Agung atas Pemanggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan, Penangkapan dan Penahanan terhadap Jaksa yang Diduga Melakukan Tindak Pidana.

"Dengan pertimbangan telah menimbulkan disharmoni antar bidang tugas sehingga pemberlakuannya saat ini dipandang belum tepat, dengan ini Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 dinyatakan dicabut," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Hari Setiyono melalui keterangan tertulis, Selasa (11/8/2020).

Pencabutannya tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 163 Tahun 2020 tentang Pencabutan Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Izin Jaksa Agung Atas Pemanggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan, Penangkapan dan Penahanan Terhadap Jaksa Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana, tertanggal 11 Agustus 2020.

https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/12220461/kpk-sambut-baik-pencabutan-pedoman-kejagung-soal-penanganan-hukum-jaksa

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Agenda V20 di Indonesia Akan Dorong Pemulihan Ekonomi Merata di Forum G20

Agenda V20 di Indonesia Akan Dorong Pemulihan Ekonomi Merata di Forum G20

Nasional
Resmi, Pilpres-Pileg Digelar 14 Februari 2024, Pilkada Serentak 27 November

Resmi, Pilpres-Pileg Digelar 14 Februari 2024, Pilkada Serentak 27 November

Nasional
Panglima Andika Paparkan Alasan Pembentukan Koarmada RI dan Koopsudnas

Panglima Andika Paparkan Alasan Pembentukan Koarmada RI dan Koopsudnas

Nasional
Panglima Sebut Mayjen Maruli Sangat Pantas Jabat Pangkostrad

Panglima Sebut Mayjen Maruli Sangat Pantas Jabat Pangkostrad

Nasional
Luhut Sebut Level PPKM DKI Jakarta Berpotensi Berubah ke Level 3

Luhut Sebut Level PPKM DKI Jakarta Berpotensi Berubah ke Level 3

Nasional
ICW Sebut Azis Syamsuddin Mestinya Dituntut Lebih Berat

ICW Sebut Azis Syamsuddin Mestinya Dituntut Lebih Berat

Nasional
Luhut: Lonjakan Kasus Covid-19 Bersumber dari Jabodetabek

Luhut: Lonjakan Kasus Covid-19 Bersumber dari Jabodetabek

Nasional
Dugaan Kejahatan Baru Bupati Langkat: Temuan Kerangkeng Manusia dan Perbudakan Modern

Dugaan Kejahatan Baru Bupati Langkat: Temuan Kerangkeng Manusia dan Perbudakan Modern

Nasional
V20 Dorong Kepala Negara G20 Bantu Pemerataan Akses Vaksin Covid-19

V20 Dorong Kepala Negara G20 Bantu Pemerataan Akses Vaksin Covid-19

Nasional
Polri: Perubahan Warna Pelat Kendaraan Dimulai 2022, Penggunaan Chip RFID Tahun 2023

Polri: Perubahan Warna Pelat Kendaraan Dimulai 2022, Penggunaan Chip RFID Tahun 2023

Nasional
KPK Pikir-pikir Terkait Vonis Sekda Nonaktif Tanjungbalai

KPK Pikir-pikir Terkait Vonis Sekda Nonaktif Tanjungbalai

Nasional
Sepakati Jadwal Pemilu 2024, Pemerintah-KPU Beda Pendapat soal Masa Kampanye

Sepakati Jadwal Pemilu 2024, Pemerintah-KPU Beda Pendapat soal Masa Kampanye

Nasional
Kasus Bupati Nonaktif PPU Abdul Gafur, KPK Jadwal Ulang Pemanggilan Sekjen DPC Demokrat Balikpapan

Kasus Bupati Nonaktif PPU Abdul Gafur, KPK Jadwal Ulang Pemanggilan Sekjen DPC Demokrat Balikpapan

Nasional
Laporkan Dugaan Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat, Migrant Care: Sangat Keji!

Laporkan Dugaan Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat, Migrant Care: Sangat Keji!

Nasional
Polri Cek Dugaan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Polri Cek Dugaan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.