Sekjen PDI-P Sebut Akhyar Nasution Ada Indikasi Tersangkut Kasus Hukum

Hasto mengatakan, Akhyar telah melanggar peraturan dengan secara sadar mencalonkan diri sebagai calon Wali Kota Medan melalui partai lain.

"Ketika Saudara Akhyar itu mencalonkan diri secara aktif melalui partai lain, Partai Keadilan Sejahtera, berdasarkan informasi yang kami terima dari Pak Djarot (Djarot Saiful Hidayat), dan Partai Demokrat, maka partai menegakkan disiplin," kata Hasto seusai pengumuman 75 paslon usungan PDI-P, Selasa (11/8/2020).

Selain itu, dia mengatakan ada indikasi bahwa Akhyar tersangkut kasus hukum.

Hasto menegaskan PDI-P tidak akan mencalonkan orang yang berpotensi terjerat kasus hukum, apalagi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

"Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Pak Djarot Saiful Hidayat selaku Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, PDI Perjuangan melihat bahwa ada dugaan berkaitan dengan persoalan-persoalan yang membuat yang bersangkutan tidak bisa dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Selain karena ambisi kekuasaan, ada indikasi dugaan berkaitan dengan faktor hukum tersebut," ujarnya.

Diberitakan, PDI Perjuangan memecat Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution dari keanggotaan partai.

Akhyar dipecat setelah bergabung dengan Partai Demokrat untuk maju di Pilkada Medan. Sebab, ia menilai PDI-P tidak akan mengusungnya di pilkada.

Dikutip dari Tribunnews Batam, Selasa (11/8/2020), pemecatan Akhyar tertuang dalam Surat Keputusan DPP PDIP Nomor 29-A/KPTS-DPD/DPP/VIII/2020 tentang Penyesuaian Struktur dan Komposisi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sumatera Utara Masa Bakti 2019-2024. Surat tersebut bertanggal 1 Agustus 2020.

Sementara itu, PDI-P memutuskan mengusung Bobby Nasution dan Aulia Rahman di Pilkada Medan.

Bobby merupakan menantu Presiden Joko Widodo. Dia tercatat sebagai kader PDI-P sejak Maret 2020.

Kemudian, Aulia merupakan kader Partai Gerindra yang saat ini adalah anggota DPRD Kota Medan.