Wapres Sebut Penyederhanaan Formasi Jadi Momentum Bangun Birokrasi Kelas Dunia

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat membuka rapat koordinasi penyederhanaan birokrasi secara daring, Selasa (11/8/2020).

Pasalnya, saat ini pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menargetkan reformasi birokrasi di seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah bisa rampung pada Desember 2020.

"Mari kita jadikan momentum (penyederhanaan formasi birokrasi) ini sebagai kesempatan emas untuk membangun birokrasi kelas dunia," ujar Ma'ruf.

Menurut Ma'ruf, reformasi birokrasi terkait erat dengan penyederhanaan yang harus dilakukan.

Itu karena selama ini banyak sekali pelayanan masyarakat yang terkendala akibat rumit dan lambannya birokrasi.

Bahkan, ia menyebut pemulihan sektor kesehatan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang tengah dilakukan saat ini juga tersumbat birokrasi yang lambat.

Ma'ruf berharap penyederhanaan tersebut menghasilkan birokrasi yang lebih baik. Penyederhanaan itu antara lain melalui pemangkasan eselon. 

"Birokrasi dengan DNA baru yang memiliki kualifikasi dan kapasitas baru, cara kerja baru yang lebih inovatif, adaptif, dan responsif," kata dia.

Selain itu, ia juga menginginkan penyederhanaan tersebut dapat melahirkan birokrasi yang siap menghadapi lingkungan dinamis.

Pendekatannya pun proaktif dan tidak alergi dengan perubahan.

Hingga saat ini, kata dia, sudah ada 40 kementerian/lembaga yang telah melaksanakan penyederhanaan birokrasi dengan pemangkasan eselon.

Komposisinya, eselon III dari 5.959 menjadi 2.542 jabatan, eselon IV dari 16.210 menjadi 7.184 jabatan, dan eselon V dari 10.328 menjadi 5.072 jabatan.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemangkasan eselon di lembaga pemerintahan telah mencapai lebih dari 60 persen hingga akhir Juli 2020.

Hingga saat ini, pemangkasan eselon masih terus berjalan.

“Alhamdulillah sampai akhir Juli ini sudah hampir 68 persen menyederhanakan birokrasi menjadi dua level. Peralihan jabatan dari struktural menjadi fungsional,” ujar Tjahjo saat mengisi webinar bertajuk "Menjaga Netralitas ASN di Pilkada 2020", Senin (10/8/2020).