Protokol Kesehatan akan Diterapkan pada Sidang Tahunan MPR 14 Agustus

Ma'ruf mengatakan, Sidang Tahunan MPR kali ini akan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat, misalnya pembatasan anggota yang hadir hingga menjaga jarak aman bagi seluruh peserta sidang.

"Karena kondisi Covid-19, sidang tahunan dilakukan yang secara fisik kan ada di Gedung Bulat dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, seperti jaga jarak sehingga tidak bisa semua anggota MPR dan undangan lain yang cukup banyak kalau di massa normal, sekarang tidak bisa. Sekarang ini terbatas," kata Ma'ruf saat dihubungi, Selasa (11/8/2020).

Ma'ruf mengatakan, anggota dan tamu undangan yang hadir dalam Sidang Tahunan MPR tahun ini bisa dihadiri oleh perwakilannya sehingga ruang sidang memenuhi ketentuan protokol kesehatan Covid-19.

"Sehingga ruangan itu memenuhi protokol Covid-19 dengan social distancing sesuai dengan ketentuan yang ada, jadi jaga jarak betul di dalam," ujar dia.

Kendati demikian, pihaknya akan memberikan ruang agar anggota yang tak bisa menghadiri Sidang Tahunan MPR secara fisik, dapat hadir secara virtual melalui zoom meeting.

"Diberikan ruang untuk mengikuti sidang dengan zoom meeting atau virtual dan mereka tetap diundang. Karena anggota MPR ini kan yang diundang dalam sidang. Jadi akan begitu, jadi sambil berjalan ini kita siapkan betul," ucap dia.

Selain itu, Ma'ruf mengatakan, tata acara Sidang Tahunan MPR kali ini sudah dikoordinasikan dengan Sekretaris Jenderal DPR dan DPD.

"Kemarin kita sudah melakukan geladi kotor bersama-sama dan juga dengan kesekretariatan presiden yang di sana. Jadi intinya kalau proses pelayanan persidangan kita mempersiapkan, dan sudah siap ya untuk bisa melakukan sidang MPR," tutur Ma'ruf.

Sidang Tahunan ini juga bisa disaksikan melalui siaran televisi maupun siaran langsung di YouTube channel DPR RI.

"Ini bisa diikuti dengan streaming, di televisi juga disiarkan, jadi bisa diikuti oleh para jurnalis," lanjut dia.

Untuk diketahui, pada Sidang Tahunan MPR RI ini lembaga negara akan menyerahkan laporan kinerja lembaga negara kepada pimpinan MPR.

Laporan negara tersebut akan dipublikasikan secara daring oleh MPR RI.