Polri: Penyidik Bisa Jemput Paksa Anita Kolopaking jika Panggilan Kedua Tak Hadir

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Bareskrim Polri dapat menjemput paksa Anita Kolopaking jika tak memenuhi panggilan kedua, pada Jumat (7/8/2020) besok.

Anita merupakan kuasa hukum Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra, sekaligus tersangka dalam kasus pelarian kliennya.

“Kalau panggilan kedua tidak hadir, penyidik bisa melakukan upaya paksa, melakukan penjemputan yang bersangkutan,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono melalui video telekonferensi, Kamis (6/8/2020).

Pada Jumat besok, rencananya Anita akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus pelarian Djoko Tjandra.

Anita menjadi kuasa hukum Djoko, narapidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, saat mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Juni 2020 silam.

Panggilan kedua dilayangkan penyidik karena Anita tidak datang dalam pemeriksaan pertama, pada Selasa (4/8/2020). Karena tak hadir, Anita pun mengirimkan surat kepada penyidik Bareskrim.

Dalam surat itu, Anita turut meminta pemeriksaannya ditunda agar dilakukan pada Jumat besok.

Meski begitu, untuk proses administrasi, polisi tetap mengirimkan surat panggilan kedua kepada Anita.

“Walaupun yang bersangkutan itu mengirim surat ke Bareskrim, minta penundaan pemeriksaan hari Jumat besok, tetap secara administrasi penyidik tetap melayangkan panggilan kedua,” ucap dia.

Dalam kasus ini, Anita dijerat dengan pasal berlapis.

Ia disangkakan Pasal 263 ayat (2) KUHP terkait penggunaan surat palsu dan Pasal 223 KUHP tentang upaya membantu kaburnya tahanan.

Selain Anita, penyidik juga telah menetapkan Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo sebagai tersangka.

Prasetijo merupakan perwira tinggi (pati) Polri yang telah menerbitkan surat jalan dan diduga terlibat dalam penerbitan surat kesehatan untuk Djoko Tjandra.

Prasetijo telah dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri untuk keperluan pemeriksaan.

Dia disangkakan Pasal 263 Ayat 1 dan 2 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1e KUHP, Pasal 426 KUHP, dan/atau Pasal 221 Ayat 1 dan 2 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara.

Diketahui, Pasal 263 KUHP meyebut ketentuan soal pemalsuan surat atau dokumen. Prasetijo diduga telah membuat dan menggunakan surat palsu yang berupa surat jalan tersebut.

Kemudian, Pasal 426 KUHP terkait pejabat yang dengan sengaja membiarkan atau melepaskan atau memberi pertolongan orang yang melakukan kejahatan.

Selanjutnya, Pasal 221 KUHP terkait menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan dan menghalang-halangi penyidikan.