Kontroversi Obat Covid-19, Saat Influencer Dituntut Turut Bertanggung Jawab

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah meminta para figur publik yang memiliki jumlah pengikut yang banyak untuk memiliki tanggung jawab yang besar saat menyebarkan sebuah informasi pada kanal sosial media milik mereka.

Akurasi dalam penyampaian informasi ke publik menjadi sebuah hal yang mutlak, untuk meminimalisasi tersebarnya informasi yang kurang tepat di masyarakat. Minimal, bagi para pengikut atau followers para publik figur tersebut.

"Jangan sampai masyarakat yang saat ini panik mencari jalan keluar, lalu memahami informasi secara tidak utuh dan tidak benar," kata Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito seperti dilansir dari Antara, Selasa (4/8/2020).

Oleh karena itu, Wiku meminta agar para peneliti dan figur publik berhati-hati dalam menyampaikan informasi tentang Covid-19. Sehingga, masyarakat pun mendapatkan informasi secara utuh dan benar.

Sebelumnya, jagat media sosial dihebohkan oleh klaim Hadi Pranoto ihwal temuan obat Covid-19.

Dalam kanal YouTube milik penyanyi Erdian Aji Prihartanto alias Anji, Hadi Pranoto mengklaim bahwa dirinya adalah profesor atau ahli mikrobiologi.

Tak hanya itu, ia juga mengaku sebagai seorang kepala Tim Riset Formula Antibodi Covid-19.

Di dalam video berdurasi 30 menit itu, Hadi Pranoto mengklaim telah berhasil menemukan antibodi Covid-19, yang bisa mencegah dan menyembuhkan pasien yang telah terinfeksi.

Hadi Pranoto juga mengklaim antibodi Covid-19 berbahan herbal itu telah disalurkan di wilayah Sumatra, Jawa, Bali dan Kalimantan.

Belakangan, video tersebut menuai kontroversi dan telah dihapus oleh YouTube. Namun sebelumnya, video itu telah ditonton 450.000 kali dan mendapat 9.000 likes.

Tak hanya itu, Hadi dan Anji juga dilaporkan oleh Ketua Umum Cyber Indonesia, Muannas Alaidid, ke Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran informasi palsu atau hoaks.

Muanas pun mendesak Anji agar dapat membuktikan opini publik yang telah berkembang.

"Kalau dia enggak bisa membuktikan, maka dianggap penyebar berita bohong," kata Muanas kepada Kompas.com, Minggu (3/8/2020).

"Kami khawatir saja kalau enggak dilaporkan, ini dianggap bukan persoalan besar dan tidak ditindaklanjuti," imbuh dia.

Identitas peneliti dipertanyakan

Ada hal yang menarik dari pernyataan Hadi Pranoto yang diunggah di kanal YouTube Anji dalam video berjudul "Bisa Kembali Normal? Obat Covid-19 Sudah Ditemukan!!" itu.

Ia mengklaim bahwa pihaknya telah melakukan penelitian tentang antibodi Covid-19 jauh sebelum virus corona masuk ke Indonesia.

"Riset kami sudah sejak 2000. Kita sudah lama sekali mempelajari virus ini dan kita kembangkan terus menerus," kata Hadi Pranoto seperti dilansir dari Tribunnews.com, Minggu (2/8/2020) lalu.

"Dan setelah virus ini meledak di Wuhan awal 2019, kita bisa mengidentifikasi jenis dan genetik Covid-19 itu dan kita cocokan dengan herbal yang kita punya," imbuh dia.

Tak hanya itu, Hadi Pranoto juga mengklaim telah melakukan penelitian terhadap MERS dan SARS, yang juga sempat menjadi wabah sebelum Covid-19.

Klaim tersebut diragukan oleh Dosen dan peneliti di Departemen Mikrobiologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, dr Mohamad Saifudin Hakim.

Pasalnya, penelitian terkait virus tidak bisa dilakukan di sembarang tempat.

"Labnya (dia) itu di mana? Tidak bisa meneliti virus cuma di dapur, atau di bengkel. Tidak seperti itu. Orang meneliti virus kan harus di lab dengan tingkat keamanan yang sesuai, itu kalau dia mau patuh terhadap Undang-Undang. Tidak mungkin kita meneliti virus berbahaya, apalagi selevel SARS atau MERS yang itu adalah patogen," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Minggu (2/8/2020).

Ia menjelaskan, patogen diklasifikasikan menjadi empat grup berdasar level bahayanya. SARS dan MERS tergolong dalam grup tiga, karena berpotensi menyebabkan penyakit sangat serius pada manusia.

"Padahal kalau menemukan antibodi itu klaim yang luar biasa. Penelitiannya sendiri harus dilakukan di laboratorium dengan tingkat proteksi keamanan tinggi, dan itu pun tidak banyak di Indonesia," kata Saifudin.

Tak hanya soal penelitian, latar belakang Hadi Pranoto yang mengaku sebagai seorang profesor pun dipertanyakan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto.

"Sekarang dia ada di mana dan profesor dari mana? Coba cari jurnalnya di Google, ada enggak nama dia?" kata Yuri saat dihubungi Kompas.com, Minggu (2/8/2020).

Kekosongan ruang edukasi

Melihat banyaknya likes pada video yang diunggah Anji, Ketua Umum Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho menilai bahwa tidak sedikit warganet yang merespon positif video tersebut.

Namun, hal itu dikarenakan masih banyak masyarakat yang mempercayai sistem pengobatan alternatif.

Selain itu, ia mengatakan, Hadi Pronoto juga terkesan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat atas solusi yang dibutuhkan agar selamat dari pandemi ini.

"Dia memanfaatkan ruang kosong itu. Faktanya, para ilmuwan kan memang sedang mencari (vaksin dan obat untuk Covid-19)," kata Septiaji seperti dilansir dari BBC News Indonesia.

Dalam rentang 23 Januari hingga 15 Juni 2020, Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat adanya 850 informasi palsu atau hoaks yang disebarkan di lini massa.

Mayoritas isi informasi hoaks adalah terkait resep obat yang diklaim dapat menyembuhkan Covid-19.

"Nah, ini sangat menyesatkan kalau dibaca orang dan tidak melakukan pengecekan maka aka nada banyak orang yang keracunan. Hoaks jika diviralkan akan sangat berbahaya," kata Sekretaris Jenderal Kominfo Rosarita Niken Widiastuti seperti dilansir dari laman resmi Kominfo, pada 17 Juni 2020.

Hal itu pun turut diamini oleh spesialis penyakit dalam, dr Dirga Sakti Rambe. Menurut dia, rendahnya literasi sebagian masyarakat menjadi celah dalam diseminasi informasi yang kurang tepat di tengah publik.

Untuk itu, ia mengatakan, penting bagi banyak pihak yang yang berkompeten untuk mengisi kekosongan ruang edukasi yang ada.

"Jadi harus ada background check. Apakah benar profesor, apakah benar pakar bidang tertentu. Ini kalau memang tujuannya adalah edukasi,” kata Dirga seperti dilansir dari Kompas.id, Selasa (4/8/2020).

Tanggung jawab influencer

Pada pertengahan Juli lalu, Presiden Joko Widodo sempat mengundang sejumlah influencer yang notabene juga merupakan para pekerja seni ke Istana Kepresidenan, Jakarta.

Beberapa yang diundang antara lain Butet Kertaradjasa, Tompi, Andre Taulany, Cak Lontong, Yovie Widianto, Yuni Shara, Raffi Ahmad, Desta, Gading Marten, Once, hingga Ari Lasso.

Bahkan, Anji pun turut menjadi salah satu sosok influencer yang diundang Jokowi di dalam pertemuan tersebut.

Pertemuan yang dilangsungkan dalam dua sesi itu membahas sejumlah hal. Salah satunya adalah harapan Presiden agar para influencer turut memberikan sosialisasi kepada publik tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan di tengah pandemi.

"Pak Presiden bertemu dengan beberapa seniman yang tentunya kita tahu bahwa mereka dapat membantu menyuarakan protokol kesehatan agar lebih dapat didengar, disosialisasikan, dilaksanakan oleh masyarakat secara lebih luas," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio dikutip dari siaran pers resmi Istana, Rabu (15/7/2020).

Sosok influencer yang diundang Presiden bukanlah sosok yang main-main. Sebab, mereka memiliki pengikut yang besar.

Raffi dan istrinya, Nagita Slavina yang mempunyai akun Instagram @raffinagita1717 mempunyai pengikut 43,6 juta. Sementara Gading Marten, pemilik akun @gadiiing memiliki pengikut 17,2 juta.

Adapun Andre Taulany, pemilik akun @andreastaulany memiliki pengikut 2,8 juta orang. Sedangkan Anji, pemilik akun @duniamanji memiliki pengikut 2,1 juta.

Menurut sutradara Fajar Nugros, setiap orang memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan masyarakat. Namun, ia mengatakan, publik figur memiliki tanggung jawab yang lebih besar.

Sebab, ia berpandangan, seorang publik figur tidak bisa hanya mengambil untung dari masyarakat.

"Punya followers banyak membuat seseorang dengan mudah mendapat rezeki, seperti endorse, sponsor, dan iklan. Lalu apa imbal baliknya untuk masyarakat?" kata Nugros seperti dilansir dari Kompas.id.

Hal yang sama pun disampaikan Septiaji. Menurut dia, saat ini banyak influencer yang membuat kanal di platform seperti YouTube, Instagram, dan Facebook tapi belum memiliki pemahaman yang utuh tentang etika atau cara menggunakan pengaruhnya untuk mengedukasi masyarakat.

Bagaimanapun, ia menegaskan, influencer memiliki tanggung jawab yang besar atas setiap informasi yang mereka sampaikan. Pasalnya, saat ini influencer memiliki posisi penting sebagai bagian dari agen penyampai informasi.

"Sederhananya, mereka butuh pemahaman tentang literasi digital yang baik," kata dia.

Sama halnya seorang jurnalis, menurut dia, influencer sebaiknya juga harus memiliki semacam kode etik. Sekali pun, hingga kini belum ada regulasi yang mengatur mengenai hal tersebut.

"Saat ini saya rasa mereka butuh untuk paling tidak memahami bahwa ketika mereka menyampaikan suatu konten, maka mereka harus punya pertanggungjawaban, mereka mau memperbaiki kalau ada kesalahan, tidak hanya sekadar menghapus tapi mereka juga mau menjelaskan kesalahan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih mengimbau, agar para influencer dapat lebih selektif di dalam memilih narasumber yang hendak diwawancarai di dalam setiap konten mereka.

"Harapan kami, khususnya untuk influencer sebaiknya cek dulu sumber dengan kaidah keilmuan atau tidak, jika ingin menyampaikan sesuatu ke publik," kata Daeng seperti dilansir dari Antara.

Ia menambahkan, influencer memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini masyarakat. Oleh sebab itu, ia mengingatkan, harus berhati-hati dalam memberikan informasi.

"Influencer kan banyak diikuti orang... Agar masyarakat mendapatkan informasi yang tepat dan benar," kata dia.