Menko PMK Ungkap Program Bimbingan Pranikah Ditunda akibat Pandemi Covid-19

Hal tersebut disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendy ketika memberikan sambutan dalam webinar yang digelar Kongres Wanita Indonesia (Kowani), Selasa (4/8/2020).

Semula, Muhadjir menyampaikan tentang program utama pemerintah terkait sumber daya manusia (SDM), yakni penurunan stunting.

Ia mengatakan, penurunan stunting menjadi program utama dikarenakan awal mula pembangunan manusia Indonesia ada pada 1000 hari pertama kehidupan.

"Tentu saja sebelum itu harus dimulai dengan adanya perencanaan keluarga. Karena itu harus ada bimbingan rumah tangga calon pengantin yang menjadi program utama Kemenko PMK, tapi karena kena Covid-19 terpaksa kita tunda," ujar Muhadjir dalam sambutannya.

Muhadjir mengatakan, bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin baru penting karena terkait erat dengan kesehatan keluarga, reproduksi, serta keluarga.

Tujuannya adalah untuk menyiapkan generasi Indonesia ke depan yang maju dan unggul yang otomatis akan menurunkan angka stunting.

"Penurunan stunting ini menjadi sangat penting di samping pemberian asupan gizi yang bermutu kepada ibu-ibu hamil," kata dia.

Saat ini pemerintah tengah menargetkan untuk menurunkan angka stunting hingga 14 persen pada 2024, dari angka yang sebelumnya 27 persen.

Adapun bimbingan pranikah dibutuhkan demi pemahaman dan tanggung jawab calon pengantin sebagai calon orangtua untuk menghasilkan SDM unggul.

Setiap tahunnya di Indonesia, diketahui terdapat 2 juta pasangan pengantin baru dan 365.000 pasangan yang bercerai.

Dengan demikian, pemerintah pun ingin mendorong agar para calon pengantin memahami terlebih dahulu bagaimana cara membangun keluarga yang baik.

Pada November 2019 lalu, Kemenko PMK rencananya akan menyempurnakan seluruh gagasan dan apa saja yang bisa dilakukan Kemenag terkait dengan pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut.

Apalagi, selama ini, belum semua Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan bimbingan pranikah.

Sebab, pelaksanaan bimbingan pranikah yang akan disempurnakan itu juga membutuhkan kerja sama dari beberapa pihak seperti Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hingga Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).