Penularan Covid-19 Tinggi di Kantor Pemerintahan, Menpan RB Sarankan Kembali WFH

Salah satunya dengan melakukan kebijakan bekerja dari rumah (WFH) untuk sementara waktu.

"Jika ditemukan ada pegawai yang positif maka kantor harus WFH sementara," kata Tjahjo ketika dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (28/7/2020).

Selain itu, dia juga menyarankan agar memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dijadikan bagian dari disiplin pegawai.

Tjahjo menilai para ASN harus menjadi contoh untuk masyarakat.

Lebih lanjut Tjahjo menjelaskan, penyebab tingginya penularan Covid-19 di kantor pemerintahan karena pengawasan penerapan protokol kesehatan masih kurang.

"Sebagaimana terinfo, klaster perkantoran tertinggi berasal dari ASN. Pada dasarnya di SE Menpan RB Nomor 58 sudah meminta penerapan protokol kesehatan," ujarnya.

"Hanya saja, pengawasan atas penerapannya (protokol kesehatan) yang kurang," lanjutnya menegaskan.

Hal itu termasuk di antaranya, lanjut Tjahjo, penyesuaian fasilitas untuk sirkulasi udara, kewajiban memakai masker, dan menjaga jarak yang sulit diterapkan dengan baik.

Oleh karena itu, menurut dia, pengawasan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) harus ditingkatkan.

"Harus ditingkatkan pengawasannya. Untuk ASN juga harus disiplin menggunakan masker dan menjaga jarak. Jadikan bagian dari disiplin pegawai," tegas Tjahjo.

Tjahjo lantas mengingatkan kembali tiga imbauan pemerintah untuk tetap aman saat bekerja di kantor.

Pertama, kantor disarankan tidak menggelar rapat fisik. Kedua, apabila terpaksa menggelar rapat fisik, maksimal dilakukan 30 menit saja.

"Jadi yang dibahas yang penting dan untuk keperluan pengambilan keputusan," kata Tjahjo.

Ketiga, rapat fisik tidak menyediakan jamuan (snack dan makan).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta hingga Senin (27/7/2020) malam, kasus positif Covid-19 ditemukan di 18 kantor kementerian dan kantor badan usaha milik negara (BUMN).

Kementerian Keuangan RI mencatat jumlah terbanyak pegawai yang terpapar Covid-19, yakni 25 kasus.

Sementara di kantor BUMN, kantor PT Antam Tbk mencatat kasus terbanyak, yakni 68 kasus.

Berikut adalah daftar klaster yang diberikan Dinas Kesehatan DKI Jakarta:

1. Kementerian Keuangan : 25 kasus.
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: 22 kasus
3. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf): 15 kasus 
4. Kementerian Kesehatan: 10 kasus
5. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora): 10 kasus
6. Kementerian ESDM: 9 kasus
7. Litbangkes: 8 kasus
8. Kementerian Pertanian: 6 kasus
9. Kementerian Perhubungan: 6 kasus
10. Kementerian Kelautan dan Perikanan: 6 kasus.
11. Kementerian Luar Negeri: 3 kasus
12. Kementerian PAN-RB: 3 kasus
13. Kementerian Komunikasi dan Informatika: 3 kasus
14. Kementerian Pertahanan: 2 kasus
15. Kementerian Hukum dan HAM: 1 kasus
16. Kemenristek: 1 kasus
17. Kementerian Lingkungan Hidup: 1 kasus
18. Kementerian PPAPP: 1 kasus

BUMN

1. PT Antam Tbk: 68 kasus
2. Kimia Farma pusat: 20 kasus
3. PLN: 7 kasus
4. BRI: 5 kasus
5. Pertamina: 3 kasus
6. Mandiri Sekuritas: 1 kasus