Anggota DPR Khawatir Vaksin Sinovac Dijadikan Bisnis Pemerintah Indonesia dan China

Sebab, uji klinis vaksin ini dilakukan dengan pendekatan business to business (B2B), bukan government to government (G2G).

"Persoalannya ini apakah business to business. Ini yang tadi concern saya itu adalah didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan atau tidak," kata Saleh dalam diskusi yang digelar secara daring, Minggu (26/7/2020).

Saleh khawatir, jika digunakan dengan pendekatan B2B, vaksin ini hanya dijadikan bisnis dan menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan.

"Karena ini kan Covid-19 ini kan musuh bersama, musuh kemanusiaan itu yang harus ditekankan bukan uangnya, ini bukan persoalan uang," tuturnya.

Apalagi, dengan jumlah penduduk Indonesia yang begitu banyak, pengadaan vaksin Covid-19 bisa menjadi bisnis besar.

"Jika 270 juta (penduduk Indonesia) ini nanti dikasih vaksin misalnya katakan seperti itu, bayangkan betapa besar misalnya bisnis yang sedang berjalan di Indonesia ini," ucap Saleh.

Alih-alih mengimpor vaksin dari China dalam jumlah besar, Saleh justru mendorong pemerintah memaksimalkan pembuatan vaksin Covid-19 dalam negeri.

Dalam rapat antara Komisi IX dengan pemerintah beberapa waktu lalu, Saleh menyebut bahwa Menristekdikti dan Menteri Kesehatan sempat menyampaikan sejumlah lembaga tengah melakukan penelitian vaksin Covid-19.

Disampaikan pula bahwa vaksin tersebut rencananya bakal siap pada awal Januari 2021 mendatang.

"Kenapa harus mengambil dari sana kan, kita juga nanti tinggal lima bulan ke depan itu sudah mau jadi (vaksin buatan Indonesia). Kan bulan Januari mau dirilis, sementara yang ini (vaksin Sinovac) pun kalau misal dilakukan nanti kurang lebih Januari juga," kata Saleh.

Oleh karenanya, menurut dia, hal ini penting dikritisi lantaran menyangkut ketahanan nasional di bidang kesehatan.

"Walaupun ada regulasi yang mengatur justru regulasi itu menguntungkan bisnis. Itu kan supaya bisnisnya jalan dengan smooth, dengan baik, dibuatlah regulasi ini dengan kemudahan-kemudahan dan sebagainya," kata dia.

Adapun dalam diskusi yang sama, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dany Amrul Ichdan mengakui bahwa uji klinis vaksin Sinovac asal China dilakukan Pemerintah Indonesia dengan pendeketan business to business (B2B).

Namun demikian, Dany menyebut, pemerintah bakal menyiapkan payung hukum dalam pendekatan B2B vaksin Sinovac tersebut.

"Dalam pemahaman yang didapatkan dari berbagai paparan dari Pak Menristek, dari Menkes itu sebenernya penjajakan awal secara B2B," kata Dany.

"Tapi business to business yang dipayungi oleh regulator dalam hal ini memayungi, negara menyiapkan milestone-nya, menyiapkan pasar, support of technology juga joint research dengan BPPT dengan Kemenristek," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah akan segera menggelar uji klinis tahap 3 vaksin Covid-19 asal China, Sinovac.

Saat ini Pemerintah Indonesia telah menerima 2.400 vaksin. Uji coba dilalukan pemerintah yang bekerja sama dengan PT Bio Farma.

"Rencana kita awal Agustus kalau lancar itu sudah bisa dilakukan uji klinis tahap 3," kata Corporate Secretary PT Bio Farma Bambang Heriyanto dalam diskusi yang digelar secara virtual, Minggu (26/7/2020).

Bambang mengatakan, vaksin tersebut tidak langsung digunakan setibanya di Indonesia karena harus dikarantina lebih dulu.

Menurut dia, sebanyak 2.400 vaksin tersebut bakal diperuntukkan bagi 1.620 sukarelawan.