Wabah Covid-19 dan Masa Depan Indonesia

Sudah sekitar setengah tahun rakyat Indonesia "resmi" hidup berdampingan dengan virus corona SARS-CoV-2.

Beragam cara orang menyikapinya. Ada yang menganggap sepele Covid-19, penyakit yang ditimbulkannya, sebagai sekadar varian flu baru. Ada juga yang merangkai berbagai teori konspirasi rumit mengenainya.

Terlepas darinya, kebanyakan orang Indonesia dibiasakan untuk mengambil hikmah dari apa pun yang menimpanya.

Lantas, bagaimana menyikapinya guna menyongsong masa depan? Jikapun tidak percaya Tuhan maupun agama, sesungguhnya sains sudah memperingatkan mengenai ini jauh-jauh hari, setidaknya dari tiga puluhan tahun lalu.

Salah satu temuan sains terpenting dari abad lalu adalah pengetahuan mengenai terjadinya perubahan iklim global.

Sains memprakirakan, jika sampai 2014 tidak dilakukan apa pun untuk mengatasinya, maka tercapailah suatu ambang di mana iklim global akan terus memburuk.

Salah satu akibat darinya adalah timbulnya penyakit-penyakit baru atau timbul-kembalinya penyakit-penyakit yang sebelumnya dianggap sudah berhasil diatasi.

Sekitar lima tahun kemudian, prakiraan ini terbukti. Orang masih tidak percaya ketika SARS kali pertama mewabah pada awal 2000-an karena tidak global. Kali ini, SARS-CoV-2 betul-betul mengglobal.

Lebih dari sekadar "berdamai" dengan Covid-19, manusia menghadapi kenyataan krisis iklim.

Umat manusia juga harus mengakuinya sebagai kesalahan bersama karena tidak berhasil melakukan apa pun untuk mencegahnya memburuk.

Tidak saja wabah penyakit, dunia harus bersiap-siap menghadapi berbagai bencana terkait iklim lainnya.

Di samping bencana-bencana alam maupun sosial yang nyatanya semakin kerap dan lazim, krisis pangan, krisis air, krisis energi dan sebagainya mengintai di balik tikungan.

Ini semua bukan isapan jempol, dan inilah hikmahnya. Umat manusia sedunia harus memulai suatu "kelaziman baru."

Kelaziman "baru"

Terlebih, tidak ada yang benar-benar "baru" dari kelaziman yang harus segera berlaku ini. Peringatan mengenainya sudah diberikan bahkan sejak peradaban manusia dimulai.

Jangan pula berbicara tentang "disrupsi". Justru gaya hidup selama inilah yang mendisrupsi keteraturan dan keseimbangan yang seharusnya dijaga.

Obsesi terhadap pertumbuhan ekonomi, misalnya, adalah penyimpangan besar terhadap keteraturan semesta.

Menurut logika saintifik saja, krisis iklim ini merupakan akibat langsung dari obsesi menyimpang itu.

Demi pertumbuhan, energi fosil dibakar gila-gilaan, melepas berton-ton kubik zat asam arang, mengakibatkan pemanasan global.

Lebih menyimpang lagi, pertumbuhan ekonomi ini dinikmati oleh hanya segelintir orang, sedang mudlaratnya ditanggung oleh seluruh umat manusia bahkan yang belum lahir.

Mustahil bagi generasi mendatang memenuhi kebutuhannya setelah ibu bumi diperkosa habis-habisan. Generasi terdahulu telah menguras habis sumber kehidupannya.

Jika pun masih tersisa, mustahil manusia mempertahankan gaya hidupnya selama ini.

Lazimnya, manusia tercipta dengan naluri berbagi, sebagaimana seisi alam tercipta untuk dibagi merata manfaatnya bagi seluruh mahluk.

Kelaziman inilah yang harus kembali ditegakkan, jika masih ada waktu untuk itu.

Alih-alih pertumbuhan, keadilanlah yang harus menjadi perhatian utama sejak saat ini. Tidak sekadar keadilan ekonomi, tetapi keadilan sosial, yakni, adil juga secara sosial-budaya.

Tiap-tiap masyarakat manusia di belahan dunia manapun harus berdaya untuk menggunakan ukuran-ukurannya sendiri mengenai kesejahteraan dan kemakmuran.

Para pendiri negara Indonesia, menariknya, sudah menegaskan ini jauh-jauh hari. Lebih dari sekadar kemakmuran, lebih dari sekadar kesejahteraan sosial, yang harus diwujudkan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Inilah pumpunan, tujuan utama dan satu-satunya, sekaligus tuntunan bagi masa depan.

Hikmat kebijaksanaan

Tidak saja dalam ranah ekonomi, wabah Covid-19 mengingatkan untuk kembali pada kelaziman dalam ranah politik.

Angan-angan sesat mengenai demokrasi, misalnya, merupakan penyimpangan dari kelaziman.

Sistem politik yang mengutamakan partisipasi rakyat sebesar-besarnya, menjadikannya satu-satunya ukuran kebenaran, jelas menyimpang dari kodrat manusia.

Situasi krisis mengharuskan orang bertindak cepat, tepat dan berorientasi masa depan. Sistem politik demokrasi tidak cocok untuk situasi sedemikian, apalagi demokrasi yang membusuk menjadi oligarki, di mana orang-orang kaya memperkaya diri sendiri seraya bersembunyi di balik pencitraan populis tokoh-tokoh politik.

Demokrasi busuk adalah parasit yang hidup dari dukungan semu rakyat yang membabi-buta tanpa pengetahuan, bahkan seringkali atas kebohongan yang nyata.

Ukuran utamanya bukan keterwakilan (representativeness) melainkan keterpilihan (electability). Bukan masalah jika politisi sama sekali tidak peduli aspirasi rakyat sepanjang ia populer.

Dengan sistem politik ini, jangankan berharap para pengambil keputusan memutus secara cepat, tepat dan berorientasi masa depan, sedangkan memutus setulusnya berdasarkan kepentingan bersama saja mustahil.

Rakyat dibiarkan cari selamat sendiri-sendiri sepanjang tidak mengganggu kepentingan orang-orang kaya terus memperkaya diri sendiri.

Sebagaimana kenyataan adanya orang kaya dan miskin, tidak semua orang memiliki kemampuan berpikir cepat, tepat dan berorientasi masa depan.

Orang-orang seperti inilah yang seharusnya diberi kepercayaan untuk mengurus kepentingan umum, seperti menuntun seluruh rakyat agar sesegera mungkin keluar dari krisis.

Para pendiri negara Indonesia menamainya orang-orang yang ber-"hikmat kebijaksanaan."

Merekalah yang seharusnya memimpin rakyat, bermusyawarah menentukan arah terbaik, agar selamat melampaui krisis Covid-19, krisis iklim, atau apa pun yang menghadang, agar selamat mencapai masa depan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Wallahu a'lam bish-shawwab.