Kesulitan Bawaslu Buktikan Mahar Politik di Tengah Pilkada

Menurut Ratna, mahar politik cenderung dilakukan secara terbatas dan rahasia.

Untuk membuktikan adanya mahar politik, harus ada pengakuan dari pihak pemberi bahwa dirinya mengeluarkan sejumlah uang.

Padahal, dengan begitu pihak pemberi dapat dikenai sanksi pidana. Demikian juga pihak penerima.

"Dengan karakter perbuatan yang terbatas, tertutup atau rahasia, membuktikan adanya mahar politik sangat sulit walaupun salah satu pihak membuka rahasia itu karena kecewa, namun kedua belah pihak sama-sama diancam sanksi pidana," kata Ratna dalam sebuah diskusi virtual yang digelar Rabu (22/7/2020).

Ratna mencontohkan, dugaan mahar politik sempat diungkap eks kader Partai Gerindra, La Nyalla Mataliti.

Pada Januari 2018, La Nyalla mengaku dimintai mahar politik Rp 40 miliar oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai modal dicalonkan menjadi Gubernur Jawa Timur.

Saat itu Bawaslu melakukan penelusuran dengan mengundang La Nyalla. Namun, La Nyalla tidak pernah datang ke Bawaslu sehingga proses penelusuran dihentikan.

"Kendala kita kan Bawaslu tidak punya kewenangan memaksa, makanya undangan klarifikasi kita itu bunyinya adalah undangan, bukan panggilan, sehingga ketika pihak yang diundang tidak datang maka tidak ada informasi yang bisa didapatkan secara terang," ujar Ratna.

Ia menyebut, untuk mengungkap mahar politik, kewenangan Bawaslu juga sangat terbatas.

Bawaslu tak punya kewenangan melakukan penyadapan. Padahal, cara tersebut dinilai efektif mengungkap mahar politik mengingat praktiknya yang sangat tertutup dan rahasia.

"Di sinilah sebenarnya pentingnya kita mengandeng lembaga lain misalnya KPK. Karena KPK punya kewenangan untuk penyadapan, Bawaslu kan tidak punya," ujar Ratna.

Ratna mengatakan, sulitnya membuktikan praktik mahar politik juga karena singkatnya waktu yang diberikan peraturan perundang-undangan kepada Bawaslu untuk mengungkap dugaan kasus tersebut.

Menurut UU Pilkada, Bawaslu hanya memiliki waktu untuk menindaklanjuti temuan dan laporan dugaan pelanggaran paling lama 3 hari setelah laporan diterima.

Sementara itu, batas waktu untuk meminta keterangan tambahan dari pelapor dan penanganan pelanggaran adalah 2 hari saja.

"Tapi kami tidak pesimis di soal waktu. Kemarin Kapolri dan Jaksa Agung sudah berkomitmen untuk mendukung kerja-kerja penangaan pelanggaran di Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu)," kata Ratna.