Salin Artikel

KPK Ungkap Biaya Pencalonan Kepala Daerah Rp 20 Miliar-Rp 100 Miliar

Giri mengungkapkan, dalam satu gelaran pilkada saja, seorang calon kepala daerah dapat menghabiskan biaya sebesar Rp 20 miliar-Rp 100 miliar.

"Menghadapi Pilkada serentak ini biaya penyelenggaraan triliunan, bahkan dari survei yang dilakukan Kemendagri atas kajian oleh Litbang KPK biaya yang dikeluarkan seorang bupati atau wali kota rata-rata Rp 20 miliar sampai Rp 30 miliar," kata Giri dalam diskusi virtual yang digelar Rabu (22/7/2020).

"Untuk level pilkada gubernur di kisaran Rp 20 miliar sampai dengan Rp 100 miliar per pemilihan," tuturnya.

Dengan besarnya biaya yang dikeluarkan pada saat pemilihan, kata Giri, kepala daerah yang sudah duduk di pemerintahan akan mencari cara bagaimana mengembalikan uang yang telah ia keluarkan saat pemilihan.

Sebab, jika hanya mengandalkan gaji, seorang kepala daerah tidak akan mendapat uang yang jumlahnya sama besar atau melebihi uang yang telah ia keluarkan sebelumnya.

Giri mencontohkan, seorang bupati mendapat gaji Rp 6,5 juta setiap bulannya.

Pendapatan bupati itu akan ditambah dengan upah pungut pajak yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD).

Jika nilai PAD suatu daerah di bawah Rp 2,5 triliun, maka bupati mendapat tambahan pendapatan enam kali gaji. Jika besaran PAD antara Rp 2,5 triliun - Rp 7,5 triliun, bupati mendapat tambahan delapan kali gaji.

Sementara, jika PAD mencapai lebih dari Rp 7,5 triliun maka seorang bupati bakal mendapat 10 kali gaji.

"Taruhlah dia dapat 10 kali gaji, maka dia dapat Rp 65 juta ditambah Rp 6,5 juta. Nah ini ketemu (pendapatan bupati) enggak sampai Rp 80 juta. Rp 80 juta kali setahun, ketemu angka enggak sampai Rp 1 miliar," ucap Giri

"Taruhlah Rp 1 miliar dia dapatkan dikali lima tahun (masa jabatan) dia hanya dapat Rp 5 miliar saja. Sementara biaya yang dia keluarkan untuk Pilkada Rp 20 miliar," tuturnya.


Untuk menutup kekurangan itulah, kata Giri, korupsi bahkan sudah sampai ke level-level bawah seperti jual beli jabatan birokrasi.

Misalnya, untuk seseorang dapat duduk sebagai kepala sekolah, ada biaya yang harus dikeluarkan Rp 50 juta -Rp 200 juta.

Bahkan, menurut Giri, seseorang yang ingin menjabat sebagai kepala dinas saja bisa mengeluarkan ratusan hingga miliaran rupiah untuk kepala daerahnya.

Giri mengatakan, hal-hal tersebut diketahui dari pengakuan para kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan OTT KPK.

Mereka yang terjaring OTT mengakui bahwa praktik korupsi mereka lakukan demi mengembalikan secara cepat biaya politik yang sudah dikeluarkan di Pilkada.

"Biasanya kepala daerah dari 119 (kepala daerah) yang di-OTT KPK kebanyakan untuk mengembalikan biaya politiknya yang dlm waktu dekat dilakukan adalah jual beli kursi jabatan," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/07/23/11272001/kpk-ungkap-biaya-pencalonan-kepala-daerah-rp-20-miliar-rp-100-miliar

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jasa Raharja Jamin Korban Kecelakaan di Muara Rapak, Balikpapan, Dapat Santunan

Jasa Raharja Jamin Korban Kecelakaan di Muara Rapak, Balikpapan, Dapat Santunan

Nasional
Menanti Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Pesaing Ahok yang Punya Background Arsitek

Menanti Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Pesaing Ahok yang Punya Background Arsitek

Nasional
Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

Kepala Badan Otorita IKN Disebut Harus Punya Kemampuan Berhubungan dengan Investor

Nasional
Megaproyek 'Nusantara': Ngebutnya UU IKN, Beban Berat APBN dan Rakyat yang Terancam

Megaproyek "Nusantara": Ngebutnya UU IKN, Beban Berat APBN dan Rakyat yang Terancam

Nasional
UPDATE 21 Januari: 292.405 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, 'Positivity Rate' PCR 7,92 Persen

UPDATE 21 Januari: 292.405 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, "Positivity Rate" PCR 7,92 Persen

Nasional
UPDATE 21 Januari: Sebaran Kasus Baru Covid-19, 1.484 di DKI

UPDATE 21 Januari: Sebaran Kasus Baru Covid-19, 1.484 di DKI

Nasional
UPDATE 21 Januari: 5.896 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Januari: 5.896 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 21 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 2, Total Jadi 144.201

UPDATE 21 Januari: Pasien Covid-19 yang Meninggal Bertambah 2, Total Jadi 144.201

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Tembus 2.604, Tertinggi Sejak September Lalu

Kasus Harian Covid-19 Tembus 2.604, Tertinggi Sejak September Lalu

Nasional
UPDATE 21 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 59,24 Persen, Dosis Pertama 86,54 Persen

UPDATE 21 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 59,24 Persen, Dosis Pertama 86,54 Persen

Nasional
Dana PEN Akan Dipakai untuk Megaproyek IKN, Faisal Basri: Ibu Kota Baru Tak Bisa Pulihkan Dampak Covid-19

Dana PEN Akan Dipakai untuk Megaproyek IKN, Faisal Basri: Ibu Kota Baru Tak Bisa Pulihkan Dampak Covid-19

Nasional
UPDATE 21 Januari: 4.119 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Januari: 4.119 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 21 Januari: Bertambah 811, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.121.928

Update 21 Januari: Bertambah 811, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.121.928

Nasional
Polisi Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Kasus Pemerkosaan Anak 10 Tahun di Manado

Polisi Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Kasus Pemerkosaan Anak 10 Tahun di Manado

Nasional
UPDATE 21 Januari: Kasus Covid-19 di Indonesia Tambah 2.604

UPDATE 21 Januari: Kasus Covid-19 di Indonesia Tambah 2.604

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.