Salin Artikel

Wahyu Setiawan Ajukan Justice Collaborator, Siap Bongkar Kasus Harun Masiku

Kuasa hukum Wahyu, Tony Akbar Hasibuan mengatakan, Wahyu akan membongkar sejumlah pihak yang belum tersentuh dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Wahyu.

"Justice collaborator diajukan hanya berkaitan dengan dakwaan jaksa penuntut umum KPK yaitu dugaan suap pergantian antarwaktu Harun Masiku dan seleksi anggota KPU Papua Barat," kata Tony, Rabu (22/7/2020).

Dihubungi terpisah, kuasa hukum Wahyu yang lain, Saiful Anam menyebut ada berbagai pihak yang turut terlibat dalam kasus suap PAW, mulai dari partai, perorangan, lembaga, hingga komisioner KPU.

"Pembongkaran termasuk misalkan dugaan ke Hasto (Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto) dan juga PDI-P, Megawati, beliau itu akan membuka proses itu semua, apakah ada keterlibatan," ujar Saiful.

Di samping itu, Saiful sempat menyebut Wahyu akan membongkar kecurangan pada Pemilu 2019 lalu. Namun, pernyataan itu belakangan diluruskan oleh Tony.

"Menurut pemberitaan media yang ada, menyatakan bahwa Wahyu Setiawan mengajukan justice collaborator (JC) akan membongkar kecurangan pilpres dan pilkada merupakan pernyataan pribadi saudara Saiful Anam, bukan pernyataan resmi Bapak Wahyu Setiawan, maka dengan ini kami sampaikan klarifikasi," kata Tony.

Ia mengatakan, Wahyu pun telah mencabut kausa yang diberikan kepada Saiful. Namun, Tony menyebut pencabutan kuasa tak berkaitan dengan pernyataan Saiful.

"Tidak soal itu, Pak Saiful-nya sedang fokus pada penanganan perkara yang ada di luar kota, jadi tidak bisa fokus membantu perkara Pak Wahyu," ujar Tony.

Hal serupa disampaikan Saiful saat dikonfirmasi Kompas.com soal pencabutan kuasa tersebut.

"Saya ada perkara di luar kota," kata dia.

Harapan kuasa hukum

Kuasa hukum Wahyu berharap KPK dapat mempertimbangkan permohonan JC yang diajukan oleh kliennya.

Saiful mengatakan, KPK semestinya harus mempertimbangkan pengajuan JC tersebut untuk membuktikan bahwa KPK serius membongkar dugaan-dugaan korupsi yang diketahui Wahyu.

"KPK serius enggak nih, gong sudah diberikan, ini kan mau nyanyi, istilahnya mic sudah diserahkan, tinggal mau enggak KPK memperbesar volume mic-nya," kata Saiful.

Tony berpendapat, kliennya berhak memperoleh JC karena Wahyu telah menyampaikan seluruh keterangan dengan benar dan bertindak kooperatif selama penyidikan hingga persidangan.

Kemudian, barang bukti uang dugaan suap perkara tersebut juga telah dikembalikan secara sukarela oleh Wahyu di tingkat penyidikan.

"Bahwa berdasarkan uraian poin 1 sampai dengan poin 3 di atas, menjadikan alasan diajukannya permohonan justice collaborator (JC) pada persidangan agar dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Pimpinan KPK," kata Tony.

Tanggapan KP

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan, pihaknya tak mempersoalkan langkah Wahyu yang mengajukan diri sebagai JC.

"KPK akan mempertimbangkan serta menganalisanya sesuai fakta-fakta di persidangan dan tentu jika dikabulkan akan menjadi faktor yang meringankan hukuman yang dijatuhkan jika ia dinyatakan bersalah menurut hukum," kata Ali.

Namun, Ali menyebut Wahyu mestinya bersikap terbuka sejak awal penyidikan hingga persidangan terhadap perkara yang menjeratnya saat ini maupun kasus-kasus lain yang hendak ia bongkar.

"Dan tentu didukung bukti yang konkret bukan menyatakan sebaliknya misalnya jika diberikan JC baru akan membuka semuanya," ujar Ali.

Ali menambahkan, bila JC tidak dikabulkan, Wahyu masih dapat menjadi whistleblower dengan menyampaikan kasus-kasus lain yang ia ketahui dengan disertai data dan bukti yang jelas kepada KPK.

Ali memastikan KPK akan melakukan verifikasi dan menindaklanjutinya apabila kasus tersebut menjadi kewenangan KPK.

Adapun kini Wahyu berstatus sebagai terdakwa kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR RI periode 2019-2024.

Dalam kasus ini, Wahyu bersama mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridellina didakwa menerima suap sebesar Rp 600 juta dari eks staf Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto bernama Saeful Bahri dan eks caleg PDI-P Harun Masiku.

Dalam dakwaan dijelaskan bahwa Agustiani menjadi perantara suap antara Harun Masiku dan pihak swasta yang juga kader PDI-P Saeful Bahri.

Uang tersebut diberikan agar Wahyu bisa membujuk Komisioner KPU lainnya dan menerbitkan keputusan hasil pemilu hingga Harun bisa segera menggeser caleg Riezky Aprilia yang memiliki jumlah suara lebih banyak daripada Harun.

Atas perbuatannya, Wahyu dan Agustiani didakwa melanggar Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Selain itu, Wahyu juga didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 500 juta terkait proses seleksi calon anggota KPU daerah (KPUD) Provinsi Papua Barat periode tahun 2020- 2025.

https://nasional.kompas.com/read/2020/07/23/06311731/wahyu-setiawan-ajukan-justice-collaborator-siap-bongkar-kasus-harun-masiku

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Tahapan Lanjutan yang Harus Dilalui Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu yang Lolos Tes Tertulis...

Ini Tahapan Lanjutan yang Harus Dilalui Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu yang Lolos Tes Tertulis...

Nasional
Jokowi ke Polisi: Lindungi dan Bantu yang Lemah dan Terpinggirkan dalam Hukum...

Jokowi ke Polisi: Lindungi dan Bantu yang Lemah dan Terpinggirkan dalam Hukum...

Nasional
Jokowi: Pak Kapolri, Pak Panglima, Vaksinasi Covid-19 Harus Kita Selesaikan Secepatnya

Jokowi: Pak Kapolri, Pak Panglima, Vaksinasi Covid-19 Harus Kita Selesaikan Secepatnya

Nasional
Jokowi: Kepuasan Publik Terhadap Bidang Hukum Menurun, Hati-hati

Jokowi: Kepuasan Publik Terhadap Bidang Hukum Menurun, Hati-hati

Nasional
Antisipasi Penyebaran Varian Omicron, Polri Awasi Ketat Pintu Masuk Udara, Laut, dan Darat

Antisipasi Penyebaran Varian Omicron, Polri Awasi Ketat Pintu Masuk Udara, Laut, dan Darat

Nasional
Haji Lulung Alami Serangan Jantung, PPP: Mohon Doa untuk Kesembuhannya

Haji Lulung Alami Serangan Jantung, PPP: Mohon Doa untuk Kesembuhannya

Nasional
Mensos Risma Paksa Tunarungu Bicara, Pimpinan Komisi VIII: Ironis

Mensos Risma Paksa Tunarungu Bicara, Pimpinan Komisi VIII: Ironis

Nasional
Kritik Hillary Lasut, Formappi:Manfaatkan Relasi untuk Kepentingan Pribadi

Kritik Hillary Lasut, Formappi:Manfaatkan Relasi untuk Kepentingan Pribadi

Nasional
Singgung Kewibawaan Polri, Jokowi: Ada Kapolda-Kapolres Baru Datang ke Sesepuh Ormas yang Sering Buat Keributan...

Singgung Kewibawaan Polri, Jokowi: Ada Kapolda-Kapolres Baru Datang ke Sesepuh Ormas yang Sering Buat Keributan...

Nasional
Tim Seleksi: 20 Orang Lolos Seleksi Tertulis dan Psikologi Bakal Calon Anggota Bawaslu

Tim Seleksi: 20 Orang Lolos Seleksi Tertulis dan Psikologi Bakal Calon Anggota Bawaslu

Nasional
Singgung soal Dihapusnya Mural yang Kritik Dirinya, Jokowi: Enggak Mungkin Perintah Kapolri, Kapolda, Kapolres

Singgung soal Dihapusnya Mural yang Kritik Dirinya, Jokowi: Enggak Mungkin Perintah Kapolri, Kapolda, Kapolres

Nasional
Jokowi: Omicron Sudah Masuk ke 29 Negara, Penularannya Diperkirakan 5 Kali Lebih Cepat dari Varian Delta

Jokowi: Omicron Sudah Masuk ke 29 Negara, Penularannya Diperkirakan 5 Kali Lebih Cepat dari Varian Delta

Nasional
Antisipasi Omicron, Menkes Percepat Pemeriksaan Sampel di Lab WGS dari 12 Hari Jadi 5 Hari

Antisipasi Omicron, Menkes Percepat Pemeriksaan Sampel di Lab WGS dari 12 Hari Jadi 5 Hari

Nasional
Resmi Berlaku Hari Ini, WNI-WNA dari Luar Negeri Wajib Karantina 10 Hari Setibanya di Indonesia

Resmi Berlaku Hari Ini, WNI-WNA dari Luar Negeri Wajib Karantina 10 Hari Setibanya di Indonesia

Nasional
Bali Masuk Tahap Pertama Analog Switch Off pada 30 April 2022

Bali Masuk Tahap Pertama Analog Switch Off pada 30 April 2022

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.