Salin Artikel

KPU Gelar Simulasi Pemungutan Suara Pilkada, Kemenkes Pastikan Penerapan Protokol Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar simulasi pemungutan suara Pilkada 2020, Rabu (22/7/2020). Simulasi digelar di halaman kantor KPU dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Ketua KPU Arief Budiman dan lima komisioner, yakni Hasyim Asy'ari, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Viryan Azis, dan Ilham Saputra, hadir sebagai peserta simulasi.

Hadir pula Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto dan Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito. Simulasi juga dihadiri sejumlah pejabat Bawaslu, DKPP, dan para pegawai KPU.

Dipantau melalui siaran langsung Facebook KPU RI, simulasi dimulai sekitar pukul 07.00 WIB, diawali dengan penyemprotan cairan disinfektan di halaman kantor KPU yang dijadikan tempat pemungutan suara (TPS).

Ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) selanjutnya memimpin pembacaan sumpah anggota KPPS disaksikan para pemilih dan saksi pasangan calon. Nampak KPPS menggunakan alat pelindung diri seperti masker, face shield, dan sarung tangan lateks.

Berikutnya, Ketua KPPS memimpin jalannya pemungutan suara.

Sebelum memasuki TPS, pemilih diminta mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan. Pemilih kemudian dicek suhu tubuhnya oleh KPPS dan dipastikan tidak lebih dari 37,3 derajat celcius.

Selanjutnya, pemilih dipersilakan masuk TPS dengan lebih dulu menyerahkan formulir C6 (undangan pemungutan suara) dan menunjukkan KTP ke petugas.

Memasuki area TPS, pemilih diminta mengantre di kursi yang telah disediakan. Kursi diatur dengan jarak kurang lebih 1 meter.

Setelah nama pemilih dipanggil petugas, pemilih diberi surat suara dan sarung tangan plastik sekali pakai. Pemilih kemudian menuju bilik suara untuk mencoblos.

Keluar dari bilik, pemilih memasukkan surat suara ke kotak suara. Setelahnya, jari pemilih diberi tetesan tinta oleh petugas untuk menandai bahwa pemilih telah menggunakan hak suaranya.

Terakhir, pemilih membuang sarung tangan plastik di tempat sampah yang sudah disediakan di sekitar TPS.

Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto dan Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito ikut berpartisipasi sebagai pemilih. Setelah mengikuti serangkaian langkah mencoblos, Yurianto memberi sejumlah masukan ke KPU.

Yurianto menyampaikan bahwa untuk menandai pemilih yang sudah mencoblos dengan tinta, dapat digunakan cara lama dengan mencelupkan jari pemilih ke botol tinta, bukan dengan metode tetes. Menurut Yuri, metode mencelupkan jari ke botol tak akan menularkan virus.

"Mungkin disiapkan saja seperti yang model lama, dicelupkan. Tapi dari awal sudah kita sampaikan bahwa tidak akan menular melalui tinta, virus ini hanya masuk ke orang lewat saluran napas, enggak lewat jari," kata Yurianto.

"Kalau pemilih (mencelupkan jari) berulang-ulang enggak bahaya pak?" tanya Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

"Enggak apa-apa, virus itu hanya masuk lewat saluran napas, virus itu tidak akan masuk lewat kulit," jawab Yurianto.

Yurianto juga menyarankan agar di TPS tidak terlalu banyak petugas. Sebab, terlalu banyak orang justru berpotensi menyebarkan virus.

"Semakin banyak orang yang dilibatkan, semakin rentan," kata dia.

Hingga berita ini diturunkan, simulasi pemungutan suara masih berlangsung di kantor KPU.

Terpantau, berulang kali petugas KPPS mengingatkan para pemilih untuk menerapkan protokol kesehatan dengan berjaga jarak antara satu dengan yang lain.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Tahapan Pilkada lanjutan pasca-penundaan telah dimulai pada 15 Juni 2020.

https://nasional.kompas.com/read/2020/07/22/12202721/kpu-gelar-simulasi-pemungutan-suara-pilkada-kemenkes-pastikan-penerapan

Terkini Lainnya

Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke