Komite Covid-19 Dibentuk, Politisi Demokrat: Jangan Sampai Tak Tepat Sasaran

Hal ini disampaikan Hinca, menanggapi dibentuknya Komite berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 yang diteken Presiden Jokowi pada Senin (20/7/2020) kemarin.

"Tantangan bagi Komite yang baru dibentuk Pak Jokowi dengan semua teman-teman di pemerintahan, untuk memastikan arahnya sudah benar. Jangan sampai kita buang peluru sebanyak-banyaknya, tetapi enggak kena sasarannya," kata Hinca dalam diskusi Lembaga Survei Indikator Politik secara virtual, Selasa (21/7/2020).

Hinca mengatakan, Komite Penanganan Covid-19 harus serius dalam melanjutkan tugas-tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, salah satunya dalam pengadaan sarana kesehatan.

"Nah ini catatan bagaimana tim ini memastikan fokus, (agar) tidak terbuang percuma termasuk menggelontorkan uang," ujarnya.

Lebih lanjut Hinca mengatakan, Partai Demokrat selaku partai penyeimbang pemerintah punya tanggung jawab yang salam dalam penanganan Covid-19.

Oleh karenanya, mantan Sekjen Partai Demokrat ini berharap adanya Komite Penanganan Covid-19 ini tidak ada perbedaan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

"Apa yang diputuskan presiden dengan Perpres baru kemarin, apakah tim ini punya soliditas tinggi dan tidak lagi berseberangan, walau orangnya itu-itu juga, kita dukung," pungkasnya.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Komite ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 yang diteken Presiden Jokowi pada Senin (20/7/2020) kemarin.

Dalam Pepres itu dijelaskan, komite ini dibentuk dengan menimbang sejumlah hal.

Salah satunya karena penanganan Covid-19 tak bisa dilepaskan dari upaya pemulihan perekonomian nasional.

Covid-19 telah menyebabkan penurunan berbagai aktivitas ekonomi yang membahayakan perekonomian nasional.

Oleh karena itu, penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional perlu dilakukan dalam satu kelembagaan.

Komite Kebijakan dipimpin Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Ia akan dibantu enam menteri lainnya yang menjabat sebagai wakil ketua komite.

Keenam menteri tersebut yakni: Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. 

Sementara satu menteri lainnya yakni Erick Thohir menjabat sebagai ketua pelaksana komite.

Lalu komite ini juga memiliki dua sekretaris, yakni Sekretaris Program Raden Pardede dan Sekretaris Administrasi Suswijono.