Salin Artikel

[POPULER NASIONAL] BIN Kini di Bawah Koordinasi Presiden | Kasus Positif Covid-19 Tersebar di 29 Provinsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Intelijen Negara (BIN) kini tak lagi berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Kemanan (Kemenko Polhukam).

Berdasarkan aturan baru, badan yang saat ini dipimpin oleh Budi Gunawan itu, kini berada di bawah koordinasi langsung Presiden Joko Widodo.

Sementara itu, pemerintah melaporkan penambahan 1.639 kasus baru Covid-19 dalam sehari. Sehingga, akumulasi kasus positif saat ini mencapai 86.521 orang.

Penambahan kasus baru tersebut tersebar di 29 provinsi.

Dua informasi itu menjadi artikel terpopuler di Kompas.com, kemarin. Berikut paparannya:

1. BIN kini berada di bawah koordinasi Presiden

Keputusan baru tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 tahun 2020 tentang Kemenko Polhukam.

"BIN Langsung berada di bawah Presiden karena produk intelijen langsung dibutuhkan oleh Presiden," kata Menko Polhukam Mahfud MD dalam Twitter resminya, Sabtu (18/7/2020).

Beleid baru itu turut mencabut beleid lama yaitu Perpres Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kemenko Polhukam.

Meski kini sudah di bawah Presiden, Kemenko Polhukam tetap bertugas untuk mengkoordinasi sejumlah kementerian/lembaga.

Antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan instansi lain yang dianggap perlu.

Selengkapnya di sini

2. Kasus baru Covid-19 tersebar di 29 Provinsi

DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan penambahan kasus terbanyak yaitu 313 kasus.

Disusul berikutnya Jawa Tengah 300 kasus, lalu Jawa Timur 275 kasus, dan Sulawesi Selatan 158 kasus.

Di samping itu, tercatat 127 pasien Covid-19 meninggal dunia. Sehingga total 4.143 pasien telah dinyatakan meninggal dunia.

Selain itu, terdapat 2.133 pasien yang dinyatakan sembuh. Sehingga total pasien sembuh menjadi 45.401 orang.

Penambahan pasien sembuh dan meninggal dunia dalam sehari yang tercatat kemarin, menjadi yang terbanyak sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.

Selengkapnya di sini

https://nasional.kompas.com/read/2020/07/20/07051391/populer-nasional-bin-kini-di-bawah-koordinasi-presiden-kasus-positif-covid

Terkini Lainnya

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke