PDI-P Resmi Usung Gibran-Teguh Prakosa pada Pilkada Solo

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI Perjuangan resmi mengusung Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Solo pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Keputusan itu dibacakan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dalam Pengumuman Tahapan II 45 Pasangan Calon Kepala Daerah Pilkada Serentak, Jumat (17/7/2020).

"Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka dengan Teguh Prakosa," kata Puan.

Gibran merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo, yang juga pernah menjabat Wali Kota Solo.

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto ikut menyaksikan langsung pembacaan paslon tersebut.

Sebelumnya, Gibran telah mendapat surat undangan pengumuman rekomendasi bakal calon pilkada dari DPP PDI-P.

Putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut kemudian berangkat ke Kantor DPD PDI-P di Semarang, Jawa Tengah. Gibran mengaku memiliki banyak kecocokan dengan Teguh Prakoso.

"Setelah kita berdua mendapatkan undangan (rekomendasi) kan sudah kelihatan kok chemistry-nya. Itu saja," kata Gibran di Kantor DPC PDI-P Solo, Jateng, Jumat (17/7/2020).

Di samping itu, Gibran akan mengikuti arahan dari Ketua DPC PDI-P Solo FX Hadi Rudyatmo.

Gibran mengatakan, dirinya juga sudah berkomunikasi dengan sang ayah, Presiden Jokowi, sebelum berangkat memenuhi undangan pengumuman rekomendasi ke Semarang.

"Sudah via telepon saja. Bapak mendoakan semoga semuanya lancar," kata dia.

Langkah Gibran yang maju dalam Pilkada Solo 2020 dikritik sejumlah pihak, dan dianggap sebagai upaya membangun dinasti politik.

Salah satunya disampaikan Direktur Eksekutif Voxpol Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago.

"Untuk Jokowi, ini adalah eksperimen awal membangun trah dinasti politiknya," ujar Pangi pada Januari silam.

Namun, yang menjadi pertanyaan saat itu, apakah Jokowi juga mempersiapkan infrastruktur kepada anggota-anggota keluarganya yang masuk ke dunia politik atau tidak.

Adapun salah satu pertanyaan dalam rencana pencalonan Gibran saat itu adalah infrastruktur dalam bentuk dukungan partai politik.

Dalam sebuah wawancara dengan BBC pada Februari silam, Jokowi membantah tudingan bahwa dia melakukan politik dinasti atau membangun dinasti politik.

Menurut Jokowi, dinasti politik terjadi jika dirinya secara spesifik menunjuk anggota keluarganya menduduki jabatan tertentu.

"Dinasti politik itu kalau kita menunjuk anggota keluarga kita untuk menjabat. Misalnya saya menunjuk anak saya jadi menteri," ujar Jokowi, dikutip dari wawancara khusus dengan BBC Indonesia, Kamis (13/2/2020).

Sementara itu, menurut dia, jika seorang keluarga atau anak mendaftarkan diri dalam kontestasi pilkada, Jokowi menyebutkan bahwa rakyat yang menentukan.

"Kalau berpartisipasi dalam pilkada, yang menentukan rakyat, bukan Jokowi. Dia bisa menang, bisa tidak menang. Bisa dipilih, bisa tidak dipilih, apa yang salah? Semua orang berhak untuk dipilih dan memilih di Indonesia," kata Jokowi.