Salin Artikel

Pandemi Covid-19 Bentuk Pola Kerja Baru ASN, LAN Lakukan Sejumlah Adaptasi

KOMPAS.com - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, pemberlakuan work from home (WFH) sejak Covid-19 melanda, menciptakan tren normal baru bagi pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal tersebut meliputi peningkatan volume dan konektivitas data kerja, serta peningkatan tuntutan analisis, pengolahan big data, serta transaksi dan interaksi pekerjaan secara digital.

“Tren normal baru juga berlaku pada kebutuhan pelayanan masyarakat. Selama 3 bulan ini, masyarakat mendapat pelayanan digital dan enggan kembali pada pelayanan manual," kata Bima, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Untuk itu, lanjut dia, pemerintah dituntut menemukan terobosan dan inovasi baru.

Hal tersebut dikatakan Bima, pada Webinar Kemitraan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Tanoto Foundation Seri II, bertajuk Transformasi Manajemen ASN untuk ASN Unggul, melalui Zoom dan Youtube LAN RI, Kamis (16/7/2020).

Senada dengan Bima, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan, pola kerja baru jabatan struktural dan fungsional serta pemanfaatan teknologi, menjadi aspek utama dalam transformasi manajemen ASN.

“Kemenkominfo selaku regulator dalam penerapan Indonesia Digital Nation, tengah menyiapkan infrastruktur yang memadai, serta mengawasi aplikasi-aplikasi pemerintah dan aktivitas digital masyarakat,” kata Semuel.

Mendukung hal tersebut, Kepala LAN Adi Suryanto mengatakan, saat ini dunia dihadapkan dengan volatility, uncertainty, complexity, ambiguity (VUCA), yang menyebabkan segala sesuatu harus bergerak cepat merespons perubahan, termasuk sektor publik.

Menurut Adi, sektor publik tidak boleh kaku dan berjalan laksana mesin. Meski tekanan yang dihadapi organisasi sektor publik tidak sekuat pada sektor swasta, persaingan antarnegara dalam menarik investasi asing sangatlah ketat.

Maka dari itu, organisasi pemerintah yang lambat merespons sesuatu, tentu tidak menarik bagi para investor.

“BKN mencatat, saat ini 38 persen dari 4,2 juta ASN mengisi bagian administrasi umum, yang tidak memiliki kompetensi spesifik dalam roda birokrasi,. Hal ini menjadi beban bagi anggaran negara dan memperlambat jalannya layanan publik (dead-weight),” kata Adi.

Oleh karena itu, Lanjut Adi, dibutuhkan reformasi birokrasi aparatur negara dalam struktur substansi pembangunan nasional. Dan saat ini merupakan momentum emas untuk melakukannya.

Pasalnya, pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin memang memfokuskan diri pada aspek pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Adi menambahkan, dalam 5 tahun ke depan, idealnya tata birokrasi Indonesia dilaksanakan berdasarkan telaah teoritis dan diskursus yang mengarah pada 2 konsep besar, yaitu model ideal governance yang mencakup dynamic governance dan diversity governance.

Adapun pilar-pilar strategisnya meliputi manajemen ASN, kelembagaan dan proses bisnis organisasi, akuntabilitas kinerja dan pengawasan, pelayanan publik, serta pemanfaatan teknologi informasi komunikasi (TIK) dalam lingkup sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

“Melalui ASN Corporate University, LAN berupaya mengintegrasikan seluruh bentuk pengembangan kompetensi ASN sesuai tujuan pembangunan nasional," kata Adi

Dengan begitu, lanjut Adi, diharapkan terbentuk ASN unggul yang mampu melayani publik secara prima, dan dapat menjadi katalisator peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Tak hanya itu, Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN LAN Agus Sudrajat mengatakan, untuk mewujudkan Smart ASN, pihaknya melakukan kajian Kebijakan Asimetris Kesejahteraan ASN yang Berkeadilan dan Berkelayakan.

“ASN yang berkinerja tinggi, memiliki risiko tinggi, serta yang ditempatkan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T), perlu diberi reward yang memadai. Semoga kajian tersebut bisa menjadi pertimbangan untuk lebih memperhatikan kesejahteraan ASN,” kata Agus.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Aparatur Negara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Tatang Muttaqien mengatakan, untuk mewujudkan Smart ASN, dibutuhkan pengembangan soft skill dan hard skill.

Pada masa pandemi Covid-19 ini misalnya, penguasaan TIK menjadi sebuah kebutuhan dasar. Ini karena semua phak termasuk ASN menerapakan WFH.

“Bappenas sendiri menerapkan sistem kerja yang terintegrasi secara digital, atau dikenal dengan nama Integrated Digital Workspace," ujar Tatang.

Dalam sistem kerja tersebut, lanjut Tatang, pembagian tugas dan pekerjaan bisa dilakukan dengan lebih merata dan terukur, serta dapat dimonitor langsung oleh menteri.

Sementara itu, ASN Muda Kementerian Keuangan (Kemenkeu) peraih Penghargaan Top 3 PNS Inspiratif Piala Adhigana 2019 Jaya Setiawan Gulo mengatakan, seorang ASN harus berani berubah ke arah yang lebih baik.

“Penting untuk menemukan alasan menjadi seorang PNS, sehingga apa yang dikerjakan memiliki tujuan. Kualitas hidup dilihat dari kontribusi atau manfaat yang sudah diberi kepada orang lain dan Ibu Pertiwi,” kata Gulo.

CEO Global Tanoto Foundation J. Satrijo Tanudjojo dalam kesempatan terpisah pun menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.

“Pandemi Covid-19 telah memperlihatkan visi tatanan baru. ASN atau birokrasi harus bisa mengikuti dan beradaptasi dengan segala perubahan,” kata Satrijo.

Kemudian agar pembahasan lebih mendalam, Head of Civil Service Leadership Development Program Tanoto Foundation Aryanti Safitri, berpesan kepada semua pihak untuk mengikuti webinar seri III bertema Inovasi Pengembangan Kompetensi ASN dalam Mendukung Terwujudnya ASN Unggul.

https://nasional.kompas.com/read/2020/07/16/15392211/pandemi-covid-19-bentuk-pola-kerja-baru-asn-lan-lakukan-sejumlah-adaptasi

Terkini Lainnya

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke