Salin Artikel

Banyak ASN Terpapar Covid-19, Menpan RB Tegaskan Patuhi Protokol Kesehatan

Peringatan Menpan RB ini menyusul semakin bertambahnya ASN yang terpapar Covid-19 baru-baru ini.

"Yang penting ASN jaga disiplin protokol kesehatan. ASN juga perlu turun di lingkungan masyarakat memberi penyuluhan mengingatkan pentingnya disiplin protokol kesehatan," ujar Tjahjo dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (15/7/2020).

Tjahjo melanjutkan, hingga saat ini sistem kerja shift masih berlaku untuk ASN.

Selain itu, untuk ASN yang sedang sakit atau memiliki penyakit menahun diperbolehkan bekerja dari rumah (WFH).

Namun, menurut Tjahjo pelaksanaan kerja shift tersebut dikembalikan kepada setiap kementerian, lembaga atau pemerintah daerah masing-masing.

"Kita serahkan kepada kementerian, lembaga dan pemda masing-masing," kata dia.

Dilansir dari pemberitaan Kompas.com, sejumlah pasien Covid-19 diketahui merupakan ASN. Ini seperti yang terjadi di Maluku dan Bekasi, Jawa Barat.

Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang mengungkapkan, ada 107 ASN dan 21 pegawai honorer di lingkup Pemprov Maluku terkonfirmasi positif Covid-19.

"Sebanyak 128 yang terpapar, sebagian besar itu di RSUD dr Ishak Umarela dan RSUD dr Haulussy," ungkap Kasrul kepada wartawan di kantor Gubernur Maluku, Ambon, Selasa (14/7/2020).

Dari 128 orang yang terpapar, sebanyak 71 orang telah sembuh dan sisanya masih menjalani perawatan.

Sementara itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengungkap ada lima pegawai negeri sipil (PNS) yang terpapar Covid-19.

Kelima pejabat yakni Kepala Inspektorat Kota Bekasi, dua orang Inspektur pembantu, satu orang staf ahli bidang pemerintahan, dan dua orang dari UPTD Mustikajaya.

"Ada lima orang (terpapar Covid-19) sedang dirawat," ujar Rahmat di Bekasi, Selasa (14/7/2020).

Menurut Rahmat rata-rata ASN yang terpapar Covid-19 berstatus orang tanpa gejala.

https://nasional.kompas.com/read/2020/07/15/12500711/banyak-asn-terpapar-covid-19-menpan-rb-tegaskan-patuhi-protokol-kesehatan

Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke