Anggota Komisi I Pertanyakan Penunjukan Kemenhan Pimpin Proyek Lumbung Pangan

Menurut Syarief, program lumbung pangan nasional itu bukan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari Kementerian Pertahanan.

"Program food estate tersebut bukan tupoksi nya Kementerian Pertahanan," kata Syarief dalam keterangan tertulis, Selasa (14/7/2020).

Syarief mengatakan, Kemenhan memiliki tugas berat untuk memperkuat pertahanan negara.

Terlebih, kata dia, perseteruan Amerika Serikat dan China semakin memanas di Laut Cina Selatan yang beririsan dengan Laut Natuna Utara.

"Selain itu, Kementerian Pertahanan harusnya fokus juga dalam mengembangkan industri pertahanan dalam negeri," ujarnya.

Di sisi lain, Syarief menilai, Kementerian Pertanian yang menjadi pemimpin lumbung pangan nasional.

Sebab, Kementerian Pertanian adalah lembaga yang paling dekat dengan program ketahanan pangan.

"Bekerja sama dan koordinasi memang sah-sah saja, akan tetapi lemerintah harus menempatkan kelembagaan sesuai tugas utamanya," ucapnya.

Lebih lanjut, menurut Syarief, jika Pemerintah tetap menetapkan Kementerian Pertahanan sebagai pemimpinnya, kebijakan ini berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo menunjuk Kementerian Pertahanan untuk menjadi leading sector pengembangan lumbung pangan nasional.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi setelah meninjau lokasi pengembangan lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah bersama Prabowo, Kamis (9/7/2020).

"Karena ini menyangkut cadangan strategis pangan kita, ing sector-nya akan kita berikan ke Pak Menhan (Prabowo Subianto)," kata Jokowi seperti dikutip dari siaran pers resmi Istana, Kamis malam.

Kepala Negara menyebut, Prabowo selaku Menhan akan didukung Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

"Tentu saja di daerah kita harapkan ada dukungan dari gubernur dan para bupati," sambung Kepala Negara.

Ada dua lokasi pengembangan lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah yang ditinjau langsung oleh Presiden Jokowi.

Pertama, di Kabupaten Kapuas yang direncanakan menempati lahan potensial seluas 20.704 hektar. Dari jumlah tersebut, lahan yang telah fungsional mencapai 5.840 hektar.

Kedua, di Kabupaten Pulang Pisau seluas 10.000 hektare lahan potensial.

Presiden Jokowi mengatakan, untuk tahun ini setidaknya akan diselesaikan terlebih dahulu lahan seluas 30.000 hektare dan akan meningkat hingga dua tahun ke depan.

"Dalam 1,5 sampai maksimal dua tahun akan ditambah lagi 148.000 hektare baik itu di Kabupaten Pulang Pisau maupun Kapuas," tutur dia.