Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

Hal itu diungkapkan Ray Rangkuti dalam diskusi bertajuk "Jokowi Batal Jadi Presiden? Kerumitan Model Perselisihan Pemilu" pada Kamis, (9/7/2020).

"Saya kira kalau legitimasi politik dan legitimasi sosialnya tidak berhubungan lansung dengan putusan MA itu," ucap Ray.

Menurut Ray, legitimasi politik Presiden Jokowi sangat tergantung pada kinerja pemerintahan yang dipimpinnya.

"Khususnya dalam menghadapi Covid-19 dan ekonomi. Kalau itu bisa tetap dijaga oleh Pak Jokowi saya kira legitimasi politik dan juga legitimasi sosial beliau tetap akan terpelihara," kata dia.

Di sisi lain, Ray menyoroti perhatian Presiden Jokowi terhadap isu-isu penegakan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan kriminalisasi terhadap orang-orang yang kritis.

Jokowi dianggap Ray Rangkuti kerap mengabaikan isu tersebut.

"Kebebasan warga sipil yang makin terancam apalagi sampai sekarang ya mudah sekali melakukan tindakan-tindakan kriminalisasi terhadap mereka yang bersikap kritis," ujar Ray.

Sebelumnya diberitakan, MA mengabulkan permohonan uji materi Pasal 3 Ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

Gugatan ini diajukan oleh pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri, dan beberapa pengugat lainnya.

Dalam putusan Nomor 44 P/PHUM/2019 tersebut dan diunggah pada 3 Juli 2020 lalu, MA menyatakan Pasal 3 ayat 7 PKPU 5/2019 bertentangan denan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terutama Pasal 416 ayat 1.

"Mengabulkan permohonan hak uji materiil yang diajukan para pemohon untuk sebagian dan menyatakan Pasal 3 ayat 7 PKPU 5/2019 bertentangan dengan UU 7/2017,” demikian dilansir Kompas.com dari Kontan.co.id, Selasa (7/7/2020).

Pasal 3 ayat 7 PKPU 5/2019 berbunyi, "Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon dalam pemilu presiden dan wakil presiden, KPU menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai pasangan calon terpilih".

Sedangkan Pasal 416 ayat 1 UU 7/2017 berbunyi, "Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20 persen (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.

Dalam pertimbangannya MA berpendapat, KPU yang mengeluarkan PKPU 5/2019 telah membuat norma baru dari peraturan yang berada diatasnya, yakni UU 7/2019. Selain itu, KPU juga memperluas tafsir dalam pasal 416 UU 7/2017.