Salin Artikel

Gugat UU Pemilu di MK, Perludem Tak Minta Ambang Batas Parlemen Dihilangkan

Perludem mengajukan gugatan itu untuk memastikan keadilan dan konstitusionalitas pemberlakuan ambang batas parlemen dan kaitannya dengan sistem pemilu proporsional.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini saat menghadiri sidang pendahuluan uji materi ketentuan ambang batas parlemen Pasal 414 UU Pemilu di MK, Rabu (8/7/2020).

"Apa yang kami ujikan ke Mahkamah Konstitusi adalah bukan dalam rangka untuk meminta inkonstitusionalitas pemberlakuan ambang batas parlemen di Pemilu," kata Titi di Gedung MK, Jakarta Pusat, dipantau dari siaran langsung MK, Rabu.

"Kontekstualisasinya adalah bagaimana memastikan koherensi ambang batas parlemen yang ditentukan oleh pembuat undang-undang dengan sistem proporsional yang dianut oleh Indonesia," kata dia. 

Titi mengatakan, pihaknya menyadari bahwa MK sudah pernah memutus setidaknya 5 perkara terkait ambang batas parlemen.

Lima permohonan itu hampir seluruhnya mempersoalkan pengaturan ambang batas parlemen yang dinilai menghilangkan kesempatan partai politik yang sudah ikut pemilu untuk mendapatkan kursi di DPR.

Alasan lainnya, ambang batas parlemen dinilai membuat suara pemilih yang telah diberikan kepada partai politik yang tak lolos ambang batas parlemen terbuang sia-sia.

Terhadap argumentasi-argumentasi tersebut, pemohon mengaku memahami bahwa Mahkamah sudah berulang kali memutuskan ketentuan ambang batas parlemen adalah konstitusional.

"Apa yang kami mohonkan di dalam permohonan ini adalah dalam rangka untuk memastikan keadilan dan konstitusionalitas pemberlakuan ambang batas parlemen," ujar Titi.

Justru, menurut Titi, gugatan yang diajukan pihaknya berpijak dari putusan MK terdahulu yang menekankan bahwa ambang batas parlemen adalah konstitusional sepanjang tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat dan rasionalitas.

"Jadi yang diujikan dalam permohonan ini adalah penentuan besaran ambang batas parlemen yang semestinya tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat dan rasionalitas tersebut," kata Titi.

Dalam petitum gugatannya, Perludem meminta MK menambahkan frasa tentang rumusan penentuan ambang batas parlemen di Pasal 414 Ayat (1) UU Pemilu.

Perludem meminta agar bunyi pasal tersebut diubah menjadi "Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara yang ditetapkan berdasarkan rumus T= 75%/((M+1)* √E) atau T= 75%/((S/E)+1)* √E) atau T= 75%/((S+E)/E*√E, di mana T adalah ambang batas parlemen efektif, M adalah rata-rata besaran daerah pemilihan, S adalah jumlah kursi, dan E adalah jumlah daerah pemilihan, untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Teori itu dinilai efektif lantaran menurut ahli pemilu Rein Tageepara, terdapat tiga variabel utama dalam menghitung angka ambang batas parlemen, yakni rata-rata besaran daerah pemilihan (M), jumlah kursi parlemen (S), dan jumlah daerah pemilihan (E).

Adapun rata-rata besaran daerah pemilihan (M) didapat dari jumlah total kursi daerah pemilihan (dapil) yang terisi dibagi dengan jumlah total dapil.

Untuk diketahui, di Indonesia ada 80 dapil. Setiap dapil bisa diisi oleh 3 sampai 8 calon legislatif.

https://nasional.kompas.com/read/2020/07/08/21364701/gugat-uu-pemilu-di-mk-perludem-tak-minta-ambang-batas-parlemen-dihilangkan

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Retno Singgung soal Demokrasi Alami Kemunduran di Bali Democracy Forum

Menlu Retno Singgung soal Demokrasi Alami Kemunduran di Bali Democracy Forum

Nasional
Ketua Majelis Hakim Sidang Brigadir J Dilaporkan ke KY, PN Jaksel: Hak Pihak Berperkara

Ketua Majelis Hakim Sidang Brigadir J Dilaporkan ke KY, PN Jaksel: Hak Pihak Berperkara

Nasional
Laporkan Hakim ke KY, Pengacara Kuat Maruf Duga Wahyu Iman Santoso Langgar Kode Etik

Laporkan Hakim ke KY, Pengacara Kuat Maruf Duga Wahyu Iman Santoso Langgar Kode Etik

Nasional
Sudah Empat Kali ke Cianjur, Jokowi: Saya Akan Cek Sebulan Lagi

Sudah Empat Kali ke Cianjur, Jokowi: Saya Akan Cek Sebulan Lagi

Nasional
Stafsus Presiden: Dalam KUHP Baru, Perzinaan Tak Bisa Dilaporkan Sembarang Orang

Stafsus Presiden: Dalam KUHP Baru, Perzinaan Tak Bisa Dilaporkan Sembarang Orang

Nasional
Kembangkan SDM, Kementerian KP Manfaatkan SLP Budi Daya Air Payau dan Pusat Studi Mangrove Pulokerto

Kembangkan SDM, Kementerian KP Manfaatkan SLP Budi Daya Air Payau dan Pusat Studi Mangrove Pulokerto

Nasional
Pengacara Ismail Bolong Sebut Kliennya Tak Pernah Bertemu Kabareskrim

Pengacara Ismail Bolong Sebut Kliennya Tak Pernah Bertemu Kabareskrim

Nasional
Ferdy Sambo Klaim Sempat Perintahkan Richard Eliezer Berhenti Tembak Yosua

Ferdy Sambo Klaim Sempat Perintahkan Richard Eliezer Berhenti Tembak Yosua

Nasional
Warga Cianjur Minta Rumahnya Dikategorikan Rusak Berat, Jokowi: Ada Wasitnya

Warga Cianjur Minta Rumahnya Dikategorikan Rusak Berat, Jokowi: Ada Wasitnya

Nasional
Jokowi Ingatkan Pembangunan Rumah Terdampak Gempa Cianjur Harus Tahan Gempa

Jokowi Ingatkan Pembangunan Rumah Terdampak Gempa Cianjur Harus Tahan Gempa

Nasional
Kasus Jual-Beli BBM Nontunai, Bareskrim Geledah Kantor PT Pertamina di Banjarmasin

Kasus Jual-Beli BBM Nontunai, Bareskrim Geledah Kantor PT Pertamina di Banjarmasin

Nasional
Jokowi Kembali Temui Korban Gempa Cianjur, Kali Ini Bawakan Nasi dan Ayam

Jokowi Kembali Temui Korban Gempa Cianjur, Kali Ini Bawakan Nasi dan Ayam

Nasional
Bantuan Sudah Diberikan, Jokowi Minta Perbaikan Rumah Terdampak Gempa Cianjur Segera Dimulai

Bantuan Sudah Diberikan, Jokowi Minta Perbaikan Rumah Terdampak Gempa Cianjur Segera Dimulai

Nasional
Klaim Arsip Penting Negara Aman, Kemenkumham: Yang Terbakar Gudang

Klaim Arsip Penting Negara Aman, Kemenkumham: Yang Terbakar Gudang

Nasional
Ferdy Sambo Akui Hasil Uji Poligraf Deteksi Keterangannya Tak Jujur, tapi...

Ferdy Sambo Akui Hasil Uji Poligraf Deteksi Keterangannya Tak Jujur, tapi...

Nasional
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.