Kementerian Desa dan PDTT Beri Nomor Register kepada BUMDes

Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan, salah satu langkah strategis tersebut yakni pemberian nomor strategis agar BUMDes lebih kredibel.

"Kita melakukan upaya revitalisasi dengan beberapa langkah strategis. Langkah strategis yang kita ambil misalnya pemberian nomor register agar BUMDes lebih kredibel," kata Abdul Halim dalam konferensi pers, Rabu (8/7/2020).

Abdul Halim mengatakan, selama ini pengawasan dan pendampingan terhadap BUMDes belum berjalan secara sistemik.

Menurut Abdul Halim, registrasi BUMDes itu dibutuhkan agar BUMDes tersebut mendapatkan pendampingan dari Kementerian Desa dan PDTT.

"Saya ingin perjalanan ke depan pendampingan kita kepada BUMDes betul-betul sistemik. Salah satu bentuknya BUMDes harus mendapatkan register dari Kementerian Desa," ujar Abdul Halim.

Ia mengatakan, Kementerian Desa dan PDTT akan memberilan nilai tawar kepada BUMDes untuk mengakses permodalan dari sejumlah pihak, termasuk bank.

Hingga hari ini, 10.629 BUMDes yang telah teregister sementara 8.300 BUMDes lainnya tengah mengikuti proses verifikasi dan validasi.

Selain registrasi BUMDes, sejumlah langkah yang disiapkan Kementerian Desa dan PDTT adalah penyediaan apilikasi digital BUMDes untuk pengelolaan berbagai jenis usaha serta mendorong replikasi BUMDes digital yang telah sukses untuk dikembangkan di tempat lain.

"Kita harus mengambil peluang reborn ekonomi yang didukung dengan stimulus dari Pemerintah untuk korporasi maupun UMKM. Oleh karena itu, BUMDes harus ambil peran mulai dari wisata desa, produk unggulan desa, kemudian proses pengolahan berbagai macam produksi desa," kata Abdul Halim.

Ia mengatakan, selama masa pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 lalu, terdapat 10.629 BUMDes di 368 kabupaten/kota yang masih melakukan transaksi.

Ia menyebut, total transaksi pada periode itu sebesar Rp 308 miliar dengan total omset Rp 938 miliar, serta jumlah pekerja yang masih dipertahankan sebanyak 58.026 orang.