Salin Artikel

Tommy Soeharto: 22 Tahun Reformasi, tapi Pemilu Masih Memprihatinkan

Ia mencontohkan, banyak petugas penyelenggara Pemilu 2019 meninggal dunia dalam mengawal pesta demokrasi tersebut.

Hal ini dikatakan Tommy saat membuka rapat pleno Partai Berkarya yang disiarkan di saluran YouTube Cendana TV, Rabu (8/7/2020).

"Kita juga ketahui Pemilu 2019 sangat, sangat tidak demokratis," ucap Tommy.

"Karena memang kita mengetahui ada 600 orang penyelenggara meninggal, tapi dianggap binatang tidak ada proses hukum sama sekali," kata dia.

Tommy mengatakan, sebagian petugas penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas menghitung jumlah suara, tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Bahkan, kata dia, sengketa Pemilu yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden RI nomor urut 2, tidak bisa mengatasi hal tersebut hingga tahap Mahkamah Konstitusi.

"Jadi ini sangat memilukan dan memprihatinkan kita semua, selama reformasi ini, 22 tahun reformasi, bukan kita lebih baik tetapi penyelenggaraan pemilu lebih memperihatinkan," ujar Tommy Soeharto.

Atas keadaan tersebut, Tommy mengatakan, kader-kader harus menerima fakta tersebut dan berbenah agar memiliki kesiapan matang dalam pemilu berikutnya, mengingat Partai Berkarya belum berhasil melewati ambang batas parlemen 4 persen.

"Kita harus berpikiran cerdas dan inovatif agar dapat menjawab aspirasi, kebutuhan rakyat dengan mewujudkannya dalam kerja nyata," ujar Tommy.

"Kita patut menanamkan dalam hati dan pikiran kita, bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia, meskipun belum diberikan kesempatan dalam mewujudkan caleg DPR RI ke Senayan," tutur putra bungsu Presiden kedua RI Soeharto ini.

https://nasional.kompas.com/read/2020/07/08/13503901/tommy-soeharto-22-tahun-reformasi-tapi-pemilu-masih-memprihatinkan

Terkini Lainnya

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke