Ketiga orang itu adalah mantan Supervisor Tim Pemeriksa Pajak Hadi Sutrisno, mantan Ketua Tim Pemeriksa Pajak Jumari, dan mantan Anggota Tim Pemeriksa Pajak Muhammad Naim Fahmi.
"Menyatakan terdakwa I Hadi Sutrisno, terdakwa II Jumari, dan terdakwa III Muh Naim Fahmi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan pertama," kata Ketua Majelis Hakim Suparman di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (6/7/2020), dikutip dari Antara.
Majelis hakim menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan bagi Naim Fahmi.
Sementara itu, Hadi dan Jumari dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 1 bulan kurungan.
Vonis tersebut lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang meminta agar Hadi Sutrisno dan Jumari dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan, sedangkan Muhammad Naim Fahmi dituntut hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan.
Menurut majelis hakim, hal-hal yang memberatkan para terdakwa adalah tidak dukung program pemerintah berantas korupsi, perbuatan terdakwa mengakibatkan penerimaan negatif terhadap penerimaan negara, sedangkan untuk terdakwa Muh Naim tidak memberikan keterangan terus terang dan berbelit-belit.
Sementara itu, hal yang meringankan para terdakwa bersikap sopan, punya tanggungan keluarga dan sudah mengembalikan uang hasil kejahatan ke KPK.
Di samping itu, majelis hakim memberikan status pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum (justice collaborator) kepada Hadi Sutrisno.
"Terdakwa Hadi Sutrisno mengajukan permohonan untuk menjadi 'justice collaborator' (JC) dan pihak penentut umum menanggapi untuk menyetujui Hadi sebagai JC sehingga permohonan Hadi Sutrisno untuk menjadi JC patut dikabulkan," kata hakim Suparman.
Dalam kasus ini, ketiga mantan pemeriksa pajak ini terbukti menerima suap 96.375 dolar AS (sekitar Rp1,34 miliar) dari pengusaha terkait penetapan restitusi PT Wahana Auto Ekamarga (WAE).
Penerimaan suap tersebut terkait dengan penetapan jumlah lebih bayar pajak (restitusi) sesuai dengan yang diajukan oleh PT WAE tahun pajak 2015 dan 2016.
PT Wahana Auto Ekamarga (WAE) adalah distributor resmi kendaraan premium dengan merk Jaguar, Land Rover dan Bentley. Darwin juga tercatat sebagai Direktur Utama PT Performance Auto Centre yang merupakan "dealer" resmi mobil pabrikan Mazda.
Atas perbuatannya, mereka dinilai melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
https://nasional.kompas.com/read/2020/07/06/22114091/tiga-mantan-pegawai-pajak-divonis-bersalah-dalam-kasus-suap-restitusi-pajak