Kemendagri Hormati Proses Hukum KPK terhadap Bupati Kutai Timur

Namun demikian, meski Ismunandar terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Kemendagri tetap memberlakukan asas praduga tak bersalah.

"Kemendagri menghormati proses penegakan hukum oleh KPK dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah," kata Bahtiar kepada Kompas.com, Jumat (3/6/2020).

Bahtiar menyebut, sebagaimana bunyi Undang-undang Pemerintah Daerah (UU Pemda), kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, kolusi, atau nepotisme akan digantikan oleh pelaksana tugas (Plt).

"(Plt) otomatis wakil bupati sesuai UU Pemda," ujar Bahtiar.

Namun demikian, Bahtiar mengatakan, saat ini Plt untuk Bupati Kutai Timur belum ditetapkan.

Plt bupati baru ditetapkan setelah bupati yang terjerat kasus diberhentikan dan ditahan.

"Betul, (Plt bupati ditetapkan) dalam hal (bupati) ditahan," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengonfirmasi penangkapan Bupati Kutai Timur Ismunandar dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Kamis (2/7/2020).

"Benar (yang ditangkap Bupati Kutai Timur Ismunandar)," kata Nawawi saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (3/7/2020) pagi.

Nawawi mengatakan, dalam OTT tersebut, KPK juga mengamankan istri Ismunandar serta Kepala Bappeda.

"Semalam kita amankan bupati beserta istrinya dan seorang kepala Bappeda dari sebuah hotel di Jakarta," ujar Nawawi.

Nawawi menambahkan, KPK juga mengamankan sejumlah pihak di Samarinda dan Kalimantan Timur.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, Ismunandar ditangkap atas dugaan penyuapan terkait pengadaan barang dan jasa.

"Betul tadi malam 19.30 ada giat tertangkap tangannya para pelaku korupsi berupa menerima hadiah atau janji dalam pengadaan barang dan jasa di salah satu kabupaten di wilayah Kalimantan Timur," kata Firli.

Firli mengatakan, informasi lengkap terkait operasi tangkap tangan tersebut akan disampaikan lebih lanjut.

"Kami akan sampaikan semuanya setelah pengumpulan keterangan dan barang bukti selesai," ucap Firli.